Pasca Persetujuan Underlying

 Sukuk Proyek Infrasturktur Perlu Diprioritaskan

 Jakarta----Kalangan DPR meminta pemerintah lebih memprioritas penerbitan sukuk proyek, terutama infrastruktur. Alasan UU UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membuka peluang ke arah itu. Karena itu ini mendesak dan sangat serius dipikirkan. “Dalam UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimungkinkan adanya sukuk proyek. Dan dengan rencana pembangunan infrastruktur, maka sukuk proyek harus disiapkan secara serius,” kata anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel kepada wartawan di Jakarta,

 Menurut Kemal, setelah DPR menyetujui Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 30,2 triliun jadi underlying asset penerbitan sukuk Ijarah wholesale. Maka pembiayaan infrastruktur mestinya jadi program utama dalam APBN. “Kita selalu mengeluhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang kurang, sedangkan potensi pasar sukuk proyek ini sangat besar. Kita harus cepat”, tambahnya.

 Lebih jauh kata mantan Ketua Komisi I DPR ini, pemerintah perlu lebih progresif dalam memanfaatkan peluang penerbitan sukuk proyek untuk pendanaan proyek infrastruktur, karena potensi investor sukuk yang sangat besar. “Karena proyeknya bisa dijadikan aset dasar. Sehingga potensi proyek infrastruktur, dapat menarik investasi sukuk yang juga sangat besar. Dan ini juga tidak terbatasi oleh BMN yang jumlahnya terbatas”, jelasnya.

 Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Malaysia menguasai 63% dari jumlah kumulatif penerbitan sukuk secara global 1996-2010. Sedangkan Indonesia hanya menguasai 3%. “Pada 2010 penerbitan sukuk secara global mencapai 51,2 miliar dollar, berarti Malaysia menikmati sekitar 40 miliar dollar (Rp343 triliun). Pada 2010, kita hanya menerbitkan sukuk Rp13 trilun”, paparnya.

 Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Fauzi Ikhsanm menilai pemerintah tak mampu mengelola utang secara tepat sasaran. Intinya, bukan soal banyaknya utang yang dibuat. Namun ketidakmampuan mengelola. Karena banyak dana yang menganggur.  “Padahal uang tersebut harusnya bisa diserap oleh sektor riil untuk membiayai pembangunan proyek,”

 Menurut Fauzi, porsi utang pemerintah idealnya maksimum 60%  dari PDB. Sementara saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 27%. Sedangkan deficit APBN idelanya di bawah 3% dari PDB. Sementara pada 2010 posisi defisit PDB Indonesia sebesar 0,6%. Meskipun  secara rasio level utang Indonesia masih berada kondisi yang bsia ditoleransi, namun lambat laun akan bisa menjadi masalah. “Penggunaan utang lamban dan di bawah rencana, sehingga dan menganggur menumpuk,” katanya.

 Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan bisa bersinergi untuk menyiapkan strategi menghadapi buble ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, selama ini sering terjadi benturan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BI. “Akibatnya bauran kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan beriringan,” katanya. Selama ini, kedua pihak tersebut terkesan saling menyalahkan terutama dalam menangani derasnya modal masuk asing (capital inflow) dan kaitannya dengan penyerapan sektor riil yang tidak optimal,” pungkasnya. **cahyo