Sukuk Proyek Infrasturktur Perlu Diprioritaskan

Pasca Persetujuan Underlying

Sukuk Proyek Infrasturktur Perlu Diprioritaskan

Jakarta----Kalangan DPR meminta pemerintah lebih memprioritas penerbitan sukuk proyek, terutama infrastruktur. Alasan UU UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membuka peluang ke arah itu. Karena itu ini mendesak dan sangat serius dipikirkan. “Dalam UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimungkinkan adanya sukuk proyek. Dan dengan rencana pembangunan infrastruktur, maka sukuk proyek harus disiapkan secara serius,” kata anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel kepada wartawan di Jakarta,

Menurut Kemal, setelah DPR menyetujui Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 30,2 triliun jadi underlying asset penerbitan sukuk Ijarah wholesale. Maka pembiayaan infrastruktur mestinya jadi program utama dalam APBN. “Kita selalu mengeluhkan sumber pembiayaan infrastruktur yang kurang, sedangkan potensi pasar sukuk proyek ini sangat besar. Kita harus cepat”, tambahnya.

Lebih jauh kata mantan Ketua Komisi I DPR ini, pemerintah perlu lebih progresif dalam memanfaatkan peluang penerbitan sukuk proyek untuk pendanaan proyek infrastruktur, karena potensi investor sukuk yang sangat besar. “Karena proyeknya bisa dijadikan aset dasar. Sehingga potensi proyek infrastruktur, dapat menarik investasi sukuk yang juga sangat besar. Dan ini juga tidak terbatasi oleh BMN yang jumlahnya terbatas”, jelasnya.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, Malaysia menguasai 63% dari jumlah kumulatif penerbitan sukuk secara global 1996-2010. Sedangkan Indonesia hanya menguasai 3%. “Pada 2010 penerbitan sukuk secara global mencapai 51,2 miliar dollar, berarti Malaysia menikmati sekitar 40 miliar dollar (Rp343 triliun). Pada 2010, kita hanya menerbitkan sukuk Rp13 trilun”, paparnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi, Fauzi Ikhsanm menilai pemerintah tak mampu mengelola utang secara tepat sasaran. Intinya, bukan soal banyaknya utang yang dibuat. Namun ketidakmampuan mengelola. Karena banyak dana yang menganggur. “Padahal uang tersebut harusnya bisa diserap oleh sektor riil untuk membiayai pembangunan proyek,”

Menurut Fauzi, porsi utang pemerintah idealnya maksimum 60% dari PDB. Sementara saat ini rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 27%. Sedangkan deficit APBN idelanya di bawah 3% dari PDB. Sementara pada 2010 posisi defisit PDB Indonesia sebesar 0,6%. Meskipun secara rasio level utang Indonesia masih berada kondisi yang bsia ditoleransi, namun lambat laun akan bisa menjadi masalah. “Penggunaan utang lamban dan di bawah rencana, sehingga dan menganggur menumpuk,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan bisa bersinergi untuk menyiapkan strategi menghadapi buble ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pengamat ekonomi Aviliani menyatakan, selama ini sering terjadi benturan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan BI. “Akibatnya bauran kebijakan fiskal dan moneter tidak berjalan beriringan,” katanya. Selama ini, kedua pihak tersebut terkesan saling menyalahkan terutama dalam menangani derasnya modal masuk asing (capital inflow) dan kaitannya dengan penyerapan sektor riil yang tidak optimal,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Perkuat Modal Ekspansi Bisnis - Estika Tata Tiara Bakal Rilis Obligasi dan Sukuk

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) atau perusahaan pengolahan daging yang lebih dikenal produk…

Stabilitas Ekonomi Jangka Pendek Juga Perlu Diperhatikan

    NERACA   Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Abra Talattov menilai bahwa…

Pasar Properti Masih Tertekan - Intiland Pilih Kerjasama Kembangkan Proyek Maja

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan properti di Maja, Banten, seperti yang sudah dilakukan PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) menjadi daya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…