Residu Perdagangan Domestik

Gegap-gempita perdagangan domestik di Indonesia ternyata menyimpan bau busuk yang begitu menyengat. Bau busuk itu berasal dari tumpukan residu (endapan ampas) perdagangan yang hingga kini tak kunjung dimusnahkan. Namun yang lebih menggelikan, tumpukan residu itu tidak hanya berupa satu jenis produk, tapi beragam jenisnya. Mulai dari maraknya barang impor ilegal, produk palsu, barang tak berstandar, hingga produk konsumsi yang membahayakan kesehatan.

Itu sebabnya, perdagangan domestik yang kerap dipuja-puja lantaran menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini harus diakui berjalan dalam kondisi sakit. Sakit, karena alih-alih menguntungan ekonomi nasional, perdagangan domestik yang penuh residu justru sangat merugikan negara, bahkan hingga triliunan rupiah. Kerugian sebesar ini, setidaknya, bisa dihitung dari produk impor ilegal, sebut saja handphone (HP), yang bebas beredar di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mensinyalir, hampir 30% impor telepon seluler (ponsel) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ponsel di dalam negeri adalah produk ilegal. Jika diperkirakan 30% dari total nilai impor produk elektronik khususnya ponsel mencapai yang sepanjang 2012 lalu mencapai US$ 2 miliar, maka negara telah dirugikan sekitar US$ 600 juta atau Rp5,8 triliun.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pernah menyebut, maraknya HP ilegal di dalam negeri punya dampak yang lebih dahsyat daripada sekedar kerugian negara yang dapat duit pajak. Mantan Ketua Kadin itu berkeyakinan, banjir produk HP impor ilegal membuat pihaknya semakin sulit meyakinkan calon investor yang akan membangun pabrik Indonesia.

Akibatnya, calon investor yang sudah bertekad bahkan berkomitmen membangun pabrik di Indonesia bakal balik badan. Tentu saja, bila pemerintah tak becus menanggulangi peredaran barang ilegal, maka para investor takut karena harus bersaing dengan barang ilegal (black market) yang tak membayar pajak dan punya harga yang sangat miring.

Adalah sungguh mengagetkan ketika Kemendag belum lama ini merilis penyitaan terhahap 100 barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Barang-barang sitaan tersebut ditemukan sejak periode Januari hingga Maret 2013, berupa ban, handphone, DVD player, helm, pakaian, televisi dan produk elektronik lainnya. Celakanya, dari 100 barang tersebut, 64% adalah barang impor, sedangkan 36% produk lokal. Rilis tersebut sekaligus menggenapi data 304 kasus barang tak layak edar yang ditemukan sebelumnya .

Maraknya barang “sampah” di pasar domestik akibat importasi ilegal ini dipastikan bakal memukul telak neraca perdagangan luar negeri. Hal ini persis dengan apa yang telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah jebloknya ekspor sepanjang kuartal I tahun ini, Apindo yakin membeludaknya importasi barang ilegal seperti barang elektronik, suku cadang, makanan dan minuman niscaya akan memperlebar defisit perdagangan yang memang sudah mengkhawatirkan. Namun, sejatinya, yang paling parah dari semua itu, maraknya barang “sampah” di perdagangan domestik ini cepat maupun lambat akan membunuh industri dalam negeri dalam makna yang sesungguhnya!

BERITA TERKAIT

Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Surplus Juni 2019

Neraca Perdagangan Sumatera Selatan Surplus Juni 2019   NERACA Palembang - Neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mencatat surplus sebesar 251,78 juta…

Produk UMKM Dominasi Pasar Perdagangan Online

NERACA Jakarta – Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih mendominasi pasar dalam jaringan (daring/online) pada platform belanja daring,…

Perdagangan Bilateral - Chile Akan Kenakan Tarif Nol Persen Sejumlah Produk Indonesia

NERACA Jakarta – Chile akan mengenakan tarif nol persen untuk produk pertanian, perikanan, dan manufaktur Indonesia terkait Kesepakatan Kerja Sama…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Produk UMKM di Tengah Pasar Global

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama ini dikenal dalam tahan banting terhadap…

Rasa Nasionalisme

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Peringatan 74 tahun kemerdekaan menyisakan tantangan untuk memacu…

Kabinet Baru dan Nasib Sial RI

  Oleh: Gigin Praginanto Pengamat Kebijakan Publik Banyak hal harus dibenahi dalam manajemen pemerintahan agar kabinet yang baru bisa bekerja…