Residu Perdagangan Domestik

Gegap-gempita perdagangan domestik di Indonesia ternyata menyimpan bau busuk yang begitu menyengat. Bau busuk itu berasal dari tumpukan residu (endapan ampas) perdagangan yang hingga kini tak kunjung dimusnahkan. Namun yang lebih menggelikan, tumpukan residu itu tidak hanya berupa satu jenis produk, tapi beragam jenisnya. Mulai dari maraknya barang impor ilegal, produk palsu, barang tak berstandar, hingga produk konsumsi yang membahayakan kesehatan.

Itu sebabnya, perdagangan domestik yang kerap dipuja-puja lantaran menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini harus diakui berjalan dalam kondisi sakit. Sakit, karena alih-alih menguntungan ekonomi nasional, perdagangan domestik yang penuh residu justru sangat merugikan negara, bahkan hingga triliunan rupiah. Kerugian sebesar ini, setidaknya, bisa dihitung dari produk impor ilegal, sebut saja handphone (HP), yang bebas beredar di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mensinyalir, hampir 30% impor telepon seluler (ponsel) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ponsel di dalam negeri adalah produk ilegal. Jika diperkirakan 30% dari total nilai impor produk elektronik khususnya ponsel mencapai yang sepanjang 2012 lalu mencapai US$ 2 miliar, maka negara telah dirugikan sekitar US$ 600 juta atau Rp5,8 triliun.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pernah menyebut, maraknya HP ilegal di dalam negeri punya dampak yang lebih dahsyat daripada sekedar kerugian negara yang dapat duit pajak. Mantan Ketua Kadin itu berkeyakinan, banjir produk HP impor ilegal membuat pihaknya semakin sulit meyakinkan calon investor yang akan membangun pabrik Indonesia.

Akibatnya, calon investor yang sudah bertekad bahkan berkomitmen membangun pabrik di Indonesia bakal balik badan. Tentu saja, bila pemerintah tak becus menanggulangi peredaran barang ilegal, maka para investor takut karena harus bersaing dengan barang ilegal (black market) yang tak membayar pajak dan punya harga yang sangat miring.

Adalah sungguh mengagetkan ketika Kemendag belum lama ini merilis penyitaan terhahap 100 barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Barang-barang sitaan tersebut ditemukan sejak periode Januari hingga Maret 2013, berupa ban, handphone, DVD player, helm, pakaian, televisi dan produk elektronik lainnya. Celakanya, dari 100 barang tersebut, 64% adalah barang impor, sedangkan 36% produk lokal. Rilis tersebut sekaligus menggenapi data 304 kasus barang tak layak edar yang ditemukan sebelumnya .

Maraknya barang “sampah” di pasar domestik akibat importasi ilegal ini dipastikan bakal memukul telak neraca perdagangan luar negeri. Hal ini persis dengan apa yang telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah jebloknya ekspor sepanjang kuartal I tahun ini, Apindo yakin membeludaknya importasi barang ilegal seperti barang elektronik, suku cadang, makanan dan minuman niscaya akan memperlebar defisit perdagangan yang memang sudah mengkhawatirkan. Namun, sejatinya, yang paling parah dari semua itu, maraknya barang “sampah” di perdagangan domestik ini cepat maupun lambat akan membunuh industri dalam negeri dalam makna yang sesungguhnya!

BERITA TERKAIT

HIPMI: Pajak E-Commerce Harus Perkuat Pebisnis - Terkait Perdagangan Online

NERACA Jakarta – Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menginginkan pajak tentang "e-commerce" harus dapat mendorong…

Kebijakan Perdagangan RI Muluskan Masuknya Produk Impor

NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai kebijakan kerja sama perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah…

RATAS INVESTASI DAN PERDAGANGAN

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas tentang investasi di Kantor Presiden,…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kebijakan Harus Taat Azas

Pemerhati Industri dan Perdagangan, Fauzi Aziz   Definisi secara umum, kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil melalui sebuah keputusan untuk…

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

Keniscayaan Kompetisi dan Kolaborasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Tidak ada kompetisi, dunia akan sepi. Tanpa ada kompetisi ilmu pengetahuan…