Residu Perdagangan Domestik

Gegap-gempita perdagangan domestik di Indonesia ternyata menyimpan bau busuk yang begitu menyengat. Bau busuk itu berasal dari tumpukan residu (endapan ampas) perdagangan yang hingga kini tak kunjung dimusnahkan. Namun yang lebih menggelikan, tumpukan residu itu tidak hanya berupa satu jenis produk, tapi beragam jenisnya. Mulai dari maraknya barang impor ilegal, produk palsu, barang tak berstandar, hingga produk konsumsi yang membahayakan kesehatan.

Itu sebabnya, perdagangan domestik yang kerap dipuja-puja lantaran menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini harus diakui berjalan dalam kondisi sakit. Sakit, karena alih-alih menguntungan ekonomi nasional, perdagangan domestik yang penuh residu justru sangat merugikan negara, bahkan hingga triliunan rupiah. Kerugian sebesar ini, setidaknya, bisa dihitung dari produk impor ilegal, sebut saja handphone (HP), yang bebas beredar di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mensinyalir, hampir 30% impor telepon seluler (ponsel) yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ponsel di dalam negeri adalah produk ilegal. Jika diperkirakan 30% dari total nilai impor produk elektronik khususnya ponsel mencapai yang sepanjang 2012 lalu mencapai US$ 2 miliar, maka negara telah dirugikan sekitar US$ 600 juta atau Rp5,8 triliun.

Menteri Perindustrian MS Hidayat pernah menyebut, maraknya HP ilegal di dalam negeri punya dampak yang lebih dahsyat daripada sekedar kerugian negara yang dapat duit pajak. Mantan Ketua Kadin itu berkeyakinan, banjir produk HP impor ilegal membuat pihaknya semakin sulit meyakinkan calon investor yang akan membangun pabrik Indonesia.

Akibatnya, calon investor yang sudah bertekad bahkan berkomitmen membangun pabrik di Indonesia bakal balik badan. Tentu saja, bila pemerintah tak becus menanggulangi peredaran barang ilegal, maka para investor takut karena harus bersaing dengan barang ilegal (black market) yang tak membayar pajak dan punya harga yang sangat miring.

Adalah sungguh mengagetkan ketika Kemendag belum lama ini merilis penyitaan terhahap 100 barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Barang-barang sitaan tersebut ditemukan sejak periode Januari hingga Maret 2013, berupa ban, handphone, DVD player, helm, pakaian, televisi dan produk elektronik lainnya. Celakanya, dari 100 barang tersebut, 64% adalah barang impor, sedangkan 36% produk lokal. Rilis tersebut sekaligus menggenapi data 304 kasus barang tak layak edar yang ditemukan sebelumnya .

Maraknya barang “sampah” di pasar domestik akibat importasi ilegal ini dipastikan bakal memukul telak neraca perdagangan luar negeri. Hal ini persis dengan apa yang telah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di tengah jebloknya ekspor sepanjang kuartal I tahun ini, Apindo yakin membeludaknya importasi barang ilegal seperti barang elektronik, suku cadang, makanan dan minuman niscaya akan memperlebar defisit perdagangan yang memang sudah mengkhawatirkan. Namun, sejatinya, yang paling parah dari semua itu, maraknya barang “sampah” di perdagangan domestik ini cepat maupun lambat akan membunuh industri dalam negeri dalam makna yang sesungguhnya!

BERITA TERKAIT

Legislator Minta Presiden Kendalikan Data Pangan Indonesia - Pasar Domestik

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi meminta Presiden Joko Widodo mengendalikan secara langsung data…

Indonesia Berhasil Raih Peluang Ekspor di Bordeaux - Perdagangan Internasional

NERACA Jakarta – Pengusaha Indonesia bersama dengan KBRI Paris berhasil meraih peluang ekspor ke pasar Prancis melalui kegiatan Forum Bisnis…

Tekan Impor Barang Modal, Pemerintah Ingin Pacu Produksi Lokal - Terkait Neraca Perdagangan

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan produksi barang subtitusi impor perlu didorong untuk mengurangi kebutuhan barang modal dan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Memupuk Pertumbuhan Kredit

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Kinerja penyaluran kredit pada April 2018 mengalami perbaikan lebih baik daripada akhir tahun…