Jakarta – Malaysia dan Singapura akan berbagi kapling menguasai industri keuangan dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia (BI) yang mengatur regulasi perbankan di tanah air, kian memuluskan ekspansi dua negara penguasa bisnis keuangan ASEAN itu di Indonesia lewat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ibaratnya, BI adalah \"Jongos\" Singapura dan Malaysia.

NERACA

Pengamat perbankan Farial Anwar menilai, BI lamban dalam melindungi bank nasional di Indonesia agar tidak dikuasai asing. \"Di kala bank sentral negara-negara ASEAN lain melindungi dengan berbagai macam aturan, BI justru cenderung melepas hingga perbankan di Indonesia banyak dikuasai asing. Artinya azas resiprokalnya tidak berjalan karena perbankan Indonesia sulit membuka kantor di negara lainnya,\" ujarnya  saat dihubungi Neraca, Rabu (22/5).

Menurut Farial, Singapura, Malaysia dan Thailand telah siap menghadapi MEA yang akan bergulir mulai tahun 2020 dengan membuka cabangnya di Indonesia. \"Lihat saja, Malaysia punya CIMB Niaga, BII, Maybank. Sementara Singapura punya Danamon, DBS dan OCBC-NISP kemudian Thailand sudah membuka cabangnya di Indonesia bernama Bank Bangkok. Indonesia bagaimana, untuk buka cabang saja sulit sekali,” tandas dia.

Farial menjelaskan, dengan membuka perbankan di negara ASEAN lainnya akan memudahkan ekspansi, terlebih dengan adanya MEA. \"Nantinya perbankan tersebut akan membantu negaranya masing-masing dalam pendanaan, transfer uang, dan untuk ekspor impor. Sementara Indonesia, karena tidak mempunyai cabang di negara lain maka mau tidak mau harus mengandalkan bank asing untuk transaksi,\" ujarnya.

Dengan populasi penduduk yang mencapai 240 juta atau 40% dari total penduduk di ASEAN, Indonesia sangat menarik di mata investor asing. Maka dari itu, imbuh Farial, jangan heran apabila pada saat berlakunya MEA maka akan semakin banyak bank asing lantaran bank-bank kecil di Indonesia sudah dimiliki oleh terutama Malaysia dan Singapura yang telah siap dalam perencanaan perbankan.

Dia mengaku merasa heran karena sebagian besar bank-bank di Indonesia telah dimiliki asing. Hal itu menandakan Indonesia hanya dijadikan pekerja dan pasar.

Farial menyebut, pencaplokan Danamon oleh DBS merupakan jalan yang diberikan Gubernur BI saat itu, Darmin Nasution. Itu sebabnya, Darmin lantas bergabung dan akan bekerja total dengan DBS.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa industri perbankan Indonesia harus hati-hati menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). “Ada beberapa hal yang harusnya membuat perbankan di Indonesia hati-hati dalam MEA,” kata Enny.

Rasio kontribusi perbankan terhadap GDP dan rasio pembiayaan sektor riil masih sangat rendah. “Jadi itu yang membuat walaupun kita ekspansif tapi belum maksimal. Sementara di negara lain sudah sangat tinggi, baik dilihat dari kontribusi perbankan terhadap GDP maupun pembiayaan sektor riil,” kata Enny.

Selain itu, lanjut Enny, akses masyarakat untuk mendapat pinjaman itu baru sekitar 20%. Sementara masyarakat yang menyimpan uangnya di bank baru 47%. Dari data-data itu bisa disimpulkan bahwa akses pasarnya masih luar biasa. Ini membuat asing ingin masuk ke Indonesia.

“Hal lain yang membuat mereka tertarik untuk masuk ke Indonesia adalah karena yield kita paling tinggi. Dari sisi suku bunganya, kita yang tertinggi dibanding ASEAN. Apalagi spread-nya. Malaysia hanya 1,7%.  suku bunga kredit bank kita dengan DPK (dana pihak etiga) sekitar 5%-6%. Itu juga satu daya tarik untuk masuk ke perbankan,” jelas Enny.

Walaupun BOPO bank di Indonesia mahal karena luas demografik, lanjut Enny, tetapi spread yang sangat lebar tetap membuat perbankan menggiurkan. “Ini yang akan jadi serbuan, apalagi dengan MEA kita akan buka,” kata dia.

Mengenai kebijakan multiple lisence, Enny berpesan untuk berhati-hati agar bank asing tidak memanfaatkannya. “Jangan sampai dimanfaatkan. Karena yang kecil sulit memenuhi persyaratan, akhirnya merger dengan asing. Harus ada perangkat yang mengatur ini, jangan terlalu mudah,” bilang dia.

Pasar Jenuh

Di tempat terpisah, Ketua Umum Persatuan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono mengungkap, pasar perbankan di Singapura dan Malaysia sudah sangat jenuh, sehingga semua banknya berekspansi ke luar negeri untuk mencari pasar baru yang masih belum tergarap, termasuk Indonesia. Perbankan tersebut masuk ke Indonesi, baik dalam bentuk PT sendiri atau mengakuisisi bank-bank lokal, hingga menjadi OCBC NISP, BII Maybank, CIMB Niaga dan yang termutakhir adalah DBS-Danamon.

“Potensi perbankan di Singapura sudah sangat jenuh, makanya mereka ke sini. Di sana ibaratnya satu RT di DKI, sudah penuh dengan bank semua. Dia harus keluar dari RT-nya untuk mencapai pasar lebih luas. Bank Singapura itu memang sudah tidak bisa buka cabang lagi, dimana-mana sudah ada bank, mau buka ATM lagi, tapi di semua gang misalnya sudah ada ATM-nya, negaranya kan kecil,” tuturnya.

Selama ini, imbuh Sigit, perbankan Indonesia masih fokus mengembangkan bisnisnya di dalam negeri, sehingga belum terlalu berekspansi ke luar negeri. “Ketika kita ingin ekspansi ke luar itu harus disiapkan lagi, karena tantangan terbesarnya di situ. Bank-bank kita kelihatannya sekarang belum terlalu minat (ke luar negeri), karena asyik dengan pasar domestik yang masih sangat menggiurkan di sini. Unbanked people saja masih ada 80 juta yang belum tergarap. Pasar kita sangat menguntungkan bisa di lihat dari margin perbankan di Indonesia masih lebih bagus daripada di negara lain. Tidak salah kalau bank domestik fokus pada pasar domestiknya. Tapi dalam jangka menengah panjang, kita akan sulit kalau kita mau ekspansi usaha, karena bank-bank kita hanya kuat di dalam negeri saja,” paparnya.

Sigit mengakui, suku bunga kredit perbankan di tanah air masih lebih tinggi dibanding negara lain. Hal itu dianggapnya sebagai PR supaya perbankan RI mau lebih efisien lagi. “Jadi kita harus makin efisien supaya paling tidak setara (dengan bank dari negara-negara ASEAN lainnya). Tapi persoalannya bukan hanya soal perbankan di margin saja, tapi inflasi pun harus diperjuangkan agar sama dengan mereka yang sudah rendah. Kalau inflasinya masih tinggi seperti sekarang, itu pun sudah lebih rendah dari dulu kan. Dulu ketika bunga bank 20% ke atas, itu inflasi kita double digit. Sekarang (bunga) kita sudah ada yang single digit, yang merupakan kemajuan. Tapi kalau inflasi sudah bisa 0,sekian persen, berarti bunga juga bisa menjadi 0,sekian persen,” jelasnya.

Menurutnya untuk membandingkan tingkat efisiensi perbankan kita dengan Singapura, tidak bisa hanya dilihat dari BOPO, karena secara wilayah negara kita lebih luas daripada negara tetangga itu. “Sebenarnya ruang untuk melakukan efisiensi masih ada, tapi memang tidak adil. Nah, kita mesti buka cabang di seluruh Indonesia, menyeberang lautan, mengirim peralatan ATM saja mahal sekali, orangnya harus didatangkan mahal juga, dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan BOPO, tapi lihatlah Cost Income Ratio (CIR), kalau itu kita jadi tidak kalah sebetulnya. Jadi kita harus menggunakan ukuran yang sama,” ucapnya.

Walau perbankan Indonesia masih gencar berekspansi di dalam negeri, namun tetap memerlukan strategi jangka panjang untuk juga berekspansi ke luar negeri. “Itulah pentingnya strategi, terkait dengan proyeksi kita ke jangka panjang, bukan lagi jangka pendek. Jadi kita dari sekarang harus memikirkan investasi, sehingga kita berani membuka cabang di negara-negara lain, meski di jangka pendek belum tentu menguntungkan. Tapi kalau ditanya tidak untung kok mau buka cabang di sana, nantinya BOPO-nya naik lagi dong? Itulah persoalan dari bankir yang harus melihat jangka panjang. Itu investasi jangka panjang yang akan panen 5-10 tahun lagi. Sama juga kalau kita takut mengeluarkan investasi, akhirnya kita tidak punya cabang di negara-negara ASEAN yang lainnya,” ujarnya. bari/iqbal/ria/kam