NERACA

Jakarta - Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengakui bila posisi penelitian dan pengembangan SNSU (Standar Nasional Satuan Ukuran) Indonesia saat ini berada dalam posisi yang tidak membanggakan. Kepala BSN, Bambang Prasetya menuturkan, meskipun begitu, pihaknya tidak menutup mata atas keberhasilan yang telah dicapai oleh seluruh pihak (stakeholder) yang telah melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan SNSU. “Dalam menghadapi kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kita harus berbenah. Sekarang justru berbalik. Dulu 3 negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, yang tadinya berkiblat ke Indonesia dalam pengembangan standardisasi, termasuk SNSU, saat ini malah diakui secara internasional,\" kata Bambang di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurut dia, ketiga negara tersebut telah menerapkan serta meyakini perlunya satu national metrology institute sebagai national research centre on fundamental and scientific metrology yang kuat dan mandiri. Lebih lanjut Bambang menjelaskan, tanpa sistem pengukuran yang kuat didukung dengan riset pengukuran yang mampu menjawab kebutuhan, niscaya SNI (Standar Nasional Indonesia) yang digunakan sebagai hidden technical barrier to trade tidak akan bisa diterapkan secara efektif.

Bambang juga menambahkan, untuk menghadapi dan duduk setara dalam MEA 2015 tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, kecuali melakukan penguatan sistem pengukuran nasional mulai dari peraturan perundang-undangan, kelembagaan pengelolaan standar nasional ukuran serta sistem pendidikan ilmu metrologi. \"Dengan tetap menghargai keberhasilan oleh berbagai pihak, sudah selayaknya seluruh stakeholder menata kembali dan memperkuat sistem penelitian dan pengembangan ilmu pengukuran dan pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran\" ungkap dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta menambahkan, dalam menghadapi MEA, peran BSN sangat vital dalam membendung produk-produk luar. Oleh karena itu, agar dapat bersaing dalam rantai produksi dan transaksi global, Indonesia harus mampu memenuhi persyaratan-persyaratan produksi dan transaksi yang ditetapkan serta mampu menerapkan aturan-aturan dalam pasar dalam negeri untuk melindungi seluruh kepentingan pasar.

Daya saing sebuah bangsa dalam konteks globalisasi dapat dipahami sebagai kemampuan sebuah bangsa untuk dapat diterima sebagai pemain dalam rantai produksi dan transaksi global. “Metrologi mencakup aspek teoritis atau scientific metrology dan practice pengukuran, baik penerapan dalam industri, kepentingan keamanan, kesehatan, keselamatan warga negara serta kelestarian lingkungan hidup melalui regulasi pemerintah,” jelas Gusti M Hatta.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengakui sebagian besar alat ukur atau timbangan di Indonesia tidak layak guna. Alhasil, konsumen yang paling dirugikan. \"Analisis Sucofindo tahun 2012 menyebutkan sebanyak 54% kita punya alat ukur, takar dan timbangan, tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan kejadian itu, maka jelas kita akan lakukan penertiban,\" ungkap Direktur Jenderal Standarisasi Perlindungan Konsumen Kemendag, Nuz Nuzulia Ishak, kemarin. [ardi]