Pembiayaan Meningkat Jadi Rp233,7 Triliun

RAPBN-P 2013

Kamis, 23/05/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 kepada DPR, Rabu (22/5). Dalam RAPBN-P tersebut, pembiayaan meningkat sebesar Rp80,4 triliun dari yang termaktub dalam APBN sebesar Rp153,3 triliun menjadi Rp233,7 triliun. “Defisit anggaran menjadi Rp233,7 triliun atau sebesar 2,48% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto),” kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta. Defisit tersebut, lanjut Chatib, utamanya akan ditutupi dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp60,9 triliun, dari yang tadinya Rp180,4 triliun menjadi Rp241,3 triliun.

Dalam RAPBN-P yang diajukan pemerintah, pendapatan negara direvisi turun sebesar Rp41,3 triliun menjadi Rp1.488,3 triliun. Sementara belanja negara direvisi naik sebesar Rp39 triliun menjadi Rp1.722 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran yang akan ditutup dengan pembiayaan melonjak naik sebesar Rp80,4 triliun. Penutupan pembiayaan dari SBN, menurut pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswir adalah suatu hal yang seharusnya tidak menjadi kebiasaan. “Selama ini kita terjebak gali lubang tutup lubang, SBN dicairkan untuk tutupi SBN yang jatuh tempo,” kata dia.

Menurut Chatib, melonjaknya pembiayaan tersebut adalah karena banyak asumsi makro yang berubah. Nilai tukar rupiah yang tadinya dalam APBN diasumsikan Rp9.300/US$, kini direvisi menjadi Rp9.600/US$. Target lifting minyak yang tadinya 900 ribu barel per hari diturunkan menjadi 840 ribu barel per hari. Sementara harga minyak ICP (Indonesia Crude Price/Harga Minyak Mentah Indonesia) ditingkatkan dari US$100/barel menjadi US$108/barel. Beberapa asumsi tersebut membuat Indonesia sebagai importir minyak kewalahan untuk membelinya lantas disubsidi.

Menurut Chatib, APBN-P mau tidak mau harus diajukan untuk mencegah defisit anggaran di atas 3%. “Seandainya tidak dilakukan upaya-upaya yang tidak tepat berkaitan dengan kebijakan subsidi, defisit akan jauh lebih besar dari 3%. Kita tahu bahwa kebijakan subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan kelas menengah atas sehingga kalau dialokasikan kepada yang berhak di bawah akan lebih baik,\' jelas Chatib. Tanpa peningkatan harga BBM, lanjut dia, akan ada ancaman terhadap stabilitas makro, bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, juga defisitnya melebar, bahkan berisiko lebih besar.

Berbuntut panjang

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.500/liter untuk bensin premium dan Rp5.500/liter untuk solar. Dengan peningkatan harga itu pun, pemerintah masih harus menambah subsidi BBM, LPG, dan BBN (Bahan Bakar Nabati) sebesar Rp16,1 triliun dari penganggaran dalam APBN sebesar Rp193,8 triliun menjadi Rp209,9 triliun. Menurut Chatib, meningkatnya harga BBM akan memukul masyarakat miskin akibat kenaikan harga. Bahkan pemerintah mencatatkan inflasi akan mencapai 7,2% akibat kenaikan harga BBM. Untuk itu, diperlukan program-program bantalan yang bersifat mencegah kekagetan masyarakat miskin dalam menghadapi melonjaknya harga.

Beberapa program yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin), Beasiswa Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Dalam jangka pendek, perlu bantuan sementara. BLSM butuh dana Rp11,6 triliun, Raskin Rp4,3 triliun, BSM Rp7,5 triliun, dan PKH Rp0,7 triliun,” jelas Chatib. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menjelaskan bahwa untuk program Raskin, jumlah bulannya ditambah sebanyak tiga bulan, tetapi jumlah Kepala Keluarga penerimanya tetap. “Untuk PKH, RTS (rumah tangga sasaran) tidak ditambah karena program ini perlu verifikasi yang memakan waktu dan detail,” kata dia. Sementara untuk BSM, Armida menjelaskan, pemerintah akan meningkatkan jumlah siswa penerima.

Menanggapi program Raskin yang akan digulirkan pemerintah, anggota DPR dari Komisi IV Mindo Sianipar, permasalahannya selama ini bukanlah di jumlah beras yang diberikan, yaitu sebesar 15 kg/rumah tangga, tetapi persoalannya adalah di jumlah rumah tangga yang menjadi sasaran Raskin. “Jumlahnya tidak benar. Yang harusnya dapat sekian rumah tangga, tetapi yang diberikan lebih rendah dari itu. Persoalan korrdinasi kerja tidak pernah tuntas,” jelas Mindo.

Dolfie OFB dari Komisi XI juga menanggapi rencana program-program yang diajukan pemerintah tersebut, terutama BLSM. “Kita melihat ini program pencitraan, bukan mengatasi BBM. Kita ingin program BLSM itu diganti dengan program padat karya di pedesaan. Menciptakan lapangan pekerjaan, mereka yang petani dikasih bibit, pupuk. Nelayan dikasih peralatan nelayan. Kalau dia peternak dikasih ternak. Pokoknya menciptakan ekonomi rumah tangga, bukan mempertahankan mereka tetap miskin. Setelah bantuan habis, mereka tetap miskin,” jelas Dolfie.

Target pertumbuhan ekonomi yang diturunkan dari 6,8% dalam APBN menjadi 6,2% dalam RAPBN-P juga menjadi penyebab rentang defisit semakin besar. Dengan pertumbuhan ekonomi yang turun, pendapatan pajak juga menurun. Dalam RAPBN-P, pendapatan pajak direvisi turun. Penurunan terbesar adalah dari Pajak Penghasilan Non-Migas yang diturunkan sebesar Rp53,5 triliun menjadi Rp460 triliun. Sedangkan penerimaan Pajak Penghasilan Migas turun sebesar Rp0,6 triliun menjadi RP70,8 triliun. “Pertumbuhan ekonomi melemah menyebabkan permintaan barang dalam global melemah. Permintaan yang melemah menyebabkan harga turun. Melemahnya industri Indonesia menyebabkan penerimaan pajak melemah, terutama dari pertambangan dan perkebunan,” jelas Chatib. [iqbal]