OJK Terima 965 Pengaduan dan Permintaan Informasi - 50% Tentang Asuransi

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 965 telepon yang berisi pengaduan dan permintaan informasi, hingga saat ini. Sejak resmi beroperasi pada Januari 2013 lalu, pengaduan dan permintaan informasi tersebut sebagian besar mengenai produk asuransi. “Sejak bulan Januari, ada permintaan informasi dan pengaduan sebanyak 965. Tapi sebagian besar atau 50% minta informasi mengenai asuransi, karena tidak paham mengenai imbal hasil (yield),” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Selasa (21/5).

Dari jumlah tersebut, ada 195 kasus yang diadukan di mana sekitar 165 kasus berasal dari asuransi.\"Sudah ada (kasus) yang selesai dan disampaikan kembali. Memang, kita persyaratkan harus diselesaikan dengan perusahaan yang bersangkutan baru dilaporkan ke OJK,” terang dia. Hingga 17 Mei 2013, OJK telah menerima 191 pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan industri keuangan, baik perbankan, asuransi, maupun pasar modal. Angka tersebut tercatat sejak 21 Januari-17 Mei 2013.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad, mengungkap mayoritas pengaduan berasal dari sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebanyak 128 pengaduan, 37 pengaduan berasal dari sektor perbankan, sembilan dari sektor pasar modal dan sisanya sebanyak 17 pengaduan di luar sektor jasa keuangan. Menurut Muliaman, pengaduan di luar sektor jasa keuangan, yaitu investasi ilegal dan pengaduan yang bukan merupakan kewenangan OJK, seperti perusahaan bursa berjangka atau koperasi. Oleh karena itu, yang terkait permasalahan ini maka OJK akan meneruskannya ke pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Adapun untuk pengaduan terkait koperasi, OJK menyarankan masyarakat agar melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Selain 191 pengaduan, Pusat Layanan Pengaduan Konsumen OJK mencatat, ada 692 berupa permintaan informasi dan sebanyak 82 yang merupakan penyampaian informasi. Dengan demikian, data layanan masyarakat yang masuk telah mencapai 965 pengaduan. Dari data yang masuk tercatat, sebagian besar datang dari wilayah DKI Jakarta yang mencapai 74,9%. Data tersebut, lanjut Muliaman, mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat di luar Jakarta yang belum mengetahui layanan ini. Itu sebabnya, pihak otoritas akan terus meningkatkan layanan tersebut dan merencanakan pengembangan, baik melalui media sosial maupun peningkatan sumberdaya manusia (SDM). [nurul]

BERITA TERKAIT

Menkop dan Menpar Membuka Sanur Village Festival 2019

Menkop dan Menpar Membuka Sanur Village Festival 2019   NERACA Denpasar - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga bersama Menteri Pariwisata…

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun

KPK Bantu Selamatkan Aset BMD dan Piutang Pajak Sultra Rp1,2 Triliun   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah…

Said Abdullah: Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Jadi Lokomotif Penyelesaian Masalah Papua

  NERACA   Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan sinergitas antara aspek ekonomi dan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Fintech Bakal Luncurkan Kode Etik

    NERACA   Jakarta - Tiga asosiasi di industri fintech yakni Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), bersama dengan Asosiasi Fintech…

Tingkatkan Akses Asuransi Syariah, FWD Life Gandeng K-Link

    NERACA   Jakarta - PT FWD Life Indonesia (FWD Life) menandatangani perjanjian kerja sama dengan K-Link Indonesia (K-Link),…

Berjuang ala CIMB Niaga untuk Melayani Indonesia

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Tigor M Siahaan menegaskan, sejarah adalah bagian…