Terkait Proyek Pembangunan JSS

 Pembebasan Lahan Gunakan Dana APBN

  Jakarta---Pemerintah kelihatannya memberi sinyal terkait rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Bahkan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) tampaknya siap membantu membebaskan lahan proyek JSS tersebut dengan menggunakan dana APBN. “Saya harap ini dari investor (swasta), tapi kalau investasi dibidang infrastruktur tidak mungkin tak ada dana APBN, paling tidak tanahnya,” kata Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto di Jakarta,22/6.

 Yang jelas, kata Djoko, proyek JSS ini ditawarkan melalui kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership. Sehingga lebih mengandalkan dana swasta. Karena itulah peran pemerintah menjadi kecil. Intinya, kata Djoko, peran pemerintah dalam proyek ini tidak akan dominan dari sisi penggunaan dana APBN. Sebagian besar diserahkan ke investor swasta.  "Termasuk, desain awalnya atau fasilitas apapun. sifatnya fasilitasi bukan sebagian besar," tambahnya.

 Lebih jauh Djoko menambahkan pemerintah berharap pemimpin investor proyek JSS adalah perusahaan nasional. Meski tidak menutup kemungkinan investor asing akan ikut berpartisipasi dalam proyek ini. "Kami mengharapkan lead-nya adalah nasional jadi ada investor nasional, di belakangnya didukung China, Korea dan Jepang nggak masalah, itu business to business mereka," ujarnya.

 Agar partisipasi public dilibatkan, kata Djoko, maka pemerintah berencana melakukan sayembara desain JSS. Sayembara ini bagian dari proses untuk memastikan investor yang akan menggarap proyek terbesar di Indonesia ini.

 Djoko mengungkapkan persiapan payung hukum oleh pemerintah sudah dibahas terus menerus. Saat ini tengah disiapkan adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pengelolaan JSS.  "Konsepnya intinya proses organisasinya, ada tim pemerintah, ada pelaksananya, proses ujinya bagaimana, yang desainnya siapa, nanti ada kompetisinya. Ini rencana kerja untuk menentukan investornya," cetusnya.

 Dikatakan Djoko, proses pembangunan JSS dari sisi pemerintah melibatkan banyak sektor, tidak hanya jalan raya, tetapi ada kereta api. Termasuk ada kawasan dibawahnya dan utilisasi. Jalan raya menyangkut kementerian PU, kereta api kementerian perhubungan, utilisasi menyangkut kementerian energi sumber daya mineral. "Karena multi sektor Perpres 67 (Peraturan Presiden 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur) tidak meng-cover," katanya.

 Sehingga untuk itu, harus ada Perpres lagi yang memayungi secara khusus proyek JSS ini. Saat ini perpres ini sudah dalam pembahasan final untuk dimatangkan. "Itu sudah disusun tim persiapan minggu lalu. Kami sudah memfinalkan konsep-konsepnya. Kalau sudah final ditingkat teknis ya di tingkat kami. Lalu akan disampaikan ke Menko Perekonomian," katanya.

 Djoko juga mengatakan, hingga kini investor pasti dari proyek ini belum ditetapkan. Namun peminat dari proyek yang bernilai diatas Rp 100 triliun ini sudah sangat banyak seperti investor lokal, Korea, China dan Jepang.

 "Belum, justru Perpres itu mekanisme dan prosedurnya. Justru itu diproses siapa yang melelangkan, siapa yang menyiapkan barang desainnya. Kalau ada desainnya siapa yang melelangkan investor, antaralain ada Korea, Jepang, China, dan Indonesia sendiri banyak yang tertarik," katanya.

 Seperti diketahui proyek JSS ditargetkan bisa dimulai pembangunannya pada 2014. Jembatan sepanjangan kurang lebih 29 Km ini akan membelah Selat Sunda menghubungkan Provinsi Banten dan Lampung. Jika tak ada aral melintang proses pengerjaan proyek ini membutuhkan waktu 8-10 tahun. Pada 2009 lalu PT Bangun Graha Sejahtera Mulia bersama konsorsium pemda Lampung dan Banten telah merampungkan kajian pra-feasibility study atau pra study kelayakan. **cahyo