Chatib Basri Harus Perbaiki Kebijakan Agus Marto - INSENTIF FISKAL KURANG “SEKSI” DI MATA INVESTOR

NERACA

Jakarta – Di tengah pelemahan arus investasi belakangan ini, insentif fiskal yang \"disuntikkan\" oleh mantan Menkeu Agus Martowardojo justru dinilai kurang “seksi” di mata investor. Buktinya, kebijakan pengurangan pajak lewat fasilitas tax holiday hingga saat ini hanya diminati oleh dua perusahaan, yakni PT Energi Sejahtera Mas dan PT Indorama Polychemical Indonesia.

Fakta tentang tax holiday yang “tidak laku” ini diakui oleh Chatib Basri yang kemarin (21/5) dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menkeu baru pengganti Agus Martowardojo yang kini didapuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Pengalaman saya di BKPM, menunjukkan, seringkali bukan insentifnya yang tidak ada. Insentifnya ada, tetapi perusahaan yang memanfaatkan itu terbatas. Dan kenapa perusahaan yang memanfaatkan (insentif) itu terbatas karena skema insentifnya kadang-kadang tidak bisa diterapkan,” ungkap Chatib usai pelantikannya di Istana Negara, Selasa (21/5).

Menurut pengamat ekonomi UI Aris Yunanto, sebetulnya kebijakan insentif fiskal pada zaman Agus Marto bukannya tidak pro investasi, tetapi kebijakannya tak mempunyai tolak ukur, sehingga masing-masing kementerian terkait seringkali tidak sefaham. “Karena banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya pro investasi, tetapi masing-masing kemeterian terkait seringkali tidak sinergis, sehingga selalu saja ada pihak yang mengajukan dan juga ada pihak yang menolak,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Karena itu, Aris meminta Menkeu Chatib Basri untuk memperbaiki kinerja Agus Martowardojo. Yang tak kalah penting, tambah Aris, Chatib harus mampu mensinergikan kebijakan antar kementerian terkait dengan kebijakan fiskal yang dia keluarkan. “Mensinergikan antar kementerian sebagai pekerjaan rumah bagi Chatib Basri saat ini. Sehingga nantinya, diharapkan pemerintah bisa satu suara soal insentif fiskal dan membuatnya menarik bagi investor,” tambahnya.

Dengan pengalaman Chatib Basri sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebelumnya, Aris berharap yang bersangkutan mampu membuat terobosan dengan menjadikan insentif fiskal itu menjadi menarik, khususnya bagi investor asing. “Untuk itu, diperlukan revisi mengenai aturan-aturan insentif fiskal, seperti saat ini sedang dilakukan revisi pengurangan pajak komoditas terpilih, dan yang tahu itu adalah Kementerian Perindustrian. Maka dari itu, seperti telah diutarakan tadi, dibutuhkan sinergitas antar kementerian,” ujarnya.

Kurang Diminati

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter dan Fiskal Hariyadi B Sukamdani mengungkapkan, selama ini insentif pajak dan tax allowance memang dinilai kurang diminati oleh para investor. Karena itu, dia meminta pemerintah bisa mengatur strategi lagi untuk lebih merangsang investor datang ke Indonesia.

“Kenapa investasi yang ditawarkan terasa kurang menarik, karena kebanyakan para investor merasa keberatan dengan aturan tersebut, seperti yang mendapatkan tax holiday hanya investor yang menanamkan modal sebesar Rp 1 triliun. Ini sudah sangat jelas memberatkan pengusaha,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Revrisond Baswir, mengungkapkan, keinginan Menkeu Chatib Basri untuk menaikkan insentif fiskal ke depannya adalah upaya dia untuk memuluskan jalan pemodal atau investor asing untuk lebih banyak masuk lagi ke Indonesia.

\"Dengan pemilihan yang bersangkutan oleh Presiden SBY, ada indikasi kuat, bahwa dia juga Presiden ingin menggelar karpet merah bagi para pemodal internasional. Karena katanya memang dia dipilih berdasarkan prestasinya dalam mengundang investor. Jadi sekarang dia jadi Menkeu pasti ingin melanjutkan itu. Ini juga sepertinya agenda pemerintah juga,\" ungkapnya.

Revrisond menambahkan, keinginan Chatib mendorong penanaman modal luar negeri itu hanya mempertegas kalau yang bersangkutan sangat pro terhadap pemodal asing. \"Dengan insentif fiskal lebih banyak maka investor asing juga akan lebih banyak masuk. Jadi, bukan masalah insentif fiskal itu yang kurang diminati atau tidak,\" tukasnya. ahmad/iwan/ria/munib

BERITA TERKAIT

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…

Pelaku Pasar Butuh Kepastian Hukum - Berpotensi Merugikan Investor

NERACA Jakarta – Kepastian hukum bagi pelaku usaha merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan usaha dan begitu juga halnya dengan…

BEI Pertegas Kepemilikan Investor Aman - Ramai Emiten Delisting

NERACA Jakarta – Sikap tegas PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memberikan sanksi delisting atau penghapusan paksa dari papan pasar…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…