NERACA

Jakarta- Guna meningkatkan pemahaman masyarakat soal investasi pasar modal, kedepan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mendorong pemahaman masyarakat tentang pasar modal melalui literasi keuangan sehingga akses ke pasar modal dapat dimanfatkan dengan baik, “Di Indonesia, pengetahuan masyarakat masih cukup minim, oleh karena itu bagaimana membangun konsumen keuangan yang percaya diri, salah satunya dengan literasi keuangan,\" kata Ketua Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurutnya, di negara berkembang literasi keuangan menjadi perhatian. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat juga diterapkan yang dirasakan juga bagi anak-anak. Maka itu literasi keuangan di Indonesia akan terus berlanjut.

Literasi keuangan yang dilakukan secara terus menerus, menurutnya akan mendorong pemahan konsumen atau investor untuk memahami produk investasi sehingga akan meningkatkan persaiangan. Nantinya, cepat atau lambat masyarakat Indonesia akan meningkat pemahamannya, sehingga akan tumbuh masyarakat yang memerlukan jasa keuangan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait literasi keuangan yaitu strategi dengan program edukasi keuangan menyentuh semua lapisan masyarakat. Lalu, adanya persamaan persepsi pemahaman keuangan antara otoritas dan industri.

Selain itu, Muliaman juga menambahkan, OJK akan memudahkan perusahaan melakukan IPO dengan mempersingkat proses perizinan, “Kita terus mengupayakan kemudahan untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO dengan mempersingkat proses perizinan,”tegasnya.

Dia mengemukakan, rata-rata proses IPO sekarang ini selama 21 hari kerja Bursa, OJK sedang mempelajari berapa lama waktu prosesnya agar lebih cepat.\"Sekarang saya juga sedang berbicara dengan beberapa pihak misalnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menambah calon emiten terhadap perusahaan-perusahaan tingkat menengah,\" ujarnya.

Sementara Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti Soetiono mengatakan, pihaknya saat ini sedang merancang pedoman bagi otoritas dan pemangku kepentingan berupa peraturan OJK terkait literasi keuangan.\"Diharapkan, keuangan tidak hanya sekadar budaya untuk bertahan hidup tetapi agar masyarakat mampu merencanakan hidupnya ke depan,\"ungkapnya.

Dia mengungkapkan, dalam merancang aturan itu OJK telah melakukan survei di 20 provinsi untuk melihat indeks literasi masyarakat. Survei itu dilakukan kepada enam segmen masyarakat, yaitu anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja formal dan informal, dan pensiun.

Survei juga dilakukan untuk memetakan tingkat literasi masing-masing segmen. Diharapkan dapat menjadi cetak biru bagi seluruh pelaku usaha yang ada di bawah OJK dalam merancang rencana bisnisnya dan membuat produk-produk baru dan menyasar pasar. \"Hal tersebut bertujuan penciptaan produk menjadi lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat kebanyakan,\" kata Kusumaningtuti. (bani)