Kementerian ESDM Bangun 1.000 SPBU Nelayan - Tahun Ini

NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan pembangunan 1.000 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mobile khusus untuk nelayan di tahun ini. \\\"Sedang kita persiapkan untuk membangun 1.000 unit SPBU mobile khusus untuk nelayan tahun ini,\\\" kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam paparannya di Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/05).

Jero Wacik menjelaskan dengan adanya 1.000 SPBU tersebut bertujuan agar nelayan semakin mudah mendapatkan BBM subsidi. \\\"Agar nelayan makin mudah mendapatkan BBM subsidi, 1.000 SPBU itu semuanya solar,\\\" ujarnya. Namun, Anggota Komisi VII DPR, Aspiani mempertanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM, dimana di daerah Kalimantan Selatan Nelayan sangat dekat dengan lokasi pertambangan. \\\"Jangan sampai solar yang didapat dengan mudah oleh nelayan nantinya mudah juga dijual ke perusahaan tambang,\\\" ujarnya. Aspiani menuturkan hal ini bisa terjadi apalagi BPH Migas sendiri tidak pernah datang ke nelayan di Kalimantan Selatan untuk mengecek dan melakukan pengawasan. \\\"BPH Migas sendiri tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, kalau benar saja pengawasannya saya rasa nelayan tidak pernah sulit mendapatkan BBM subsidi,\\\" ungkapnya.

Kuota BBM Bersubsidi

Terkait dengan kuota BBM subsidi, Jero Wacik mengungkapkan bahwa kuota BBM subsidi tahun ini tidak akan cukup. \\\"Pada tahun 2011 kuota BBM subsidi mencapai 41,79 juta Kiloliter (KL), tahun 2012 kuotanya 45,07 juta KL tahun ini cuma bertambah sedikit yakni hanya 46 juta KL, padahal sejak awal kita memperkirakan konsumsi BBM subsidi tahun ini mencapai 48 juta KL,\\\" jelasnya. Kata Jero Wacik, jadi sejak dari awal DPR dan Pemerintah menentukan kuota BBM subsidi tahun ini sudah dirasa akan lebih kuotanya. \\\"Kenapa bisa lebih, pertimbangannya tahun ini ada tambahan mobil 1,1 juta/tahun, motor bertambah 7,1 juta unit/tahun, itu pasti akan minum BBM semua, anggaplah yang dikonsumsi yang subsidi semua,\\\" tuturnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan pertumbuhan ekonomi 6,2% itu juga menyumbang meningkatkan konsumsi BBM subsidi. \\\"Apalagi masih terjadi penyalahgunaan BBM subsidi khususnya solar,\\\" tandasnya. Jadinya, Jero Wacik mengatakan diperkirakan realisasi BBM subsidi tahun ini untuk premium bisa lewat sebesar 5,38%, solar lebih 6,09%. Namun, dia tidak tegas mengatakan untuk menambah kuota BBM subsidi pada tahun ini.

Perlu diketahui, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM terdapat empat kesimpulan yang menjadi poin-poin penting dalam pembahasan dalam rapat ini. Diimana kesimpulan yang pertama yaitu Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM, BPH Migas, dan Pertamina melakukan pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi secara lebih optimal agar meminimalkan overkuota BBM di 2013.

Kesimpulan kedua, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM, BPH Migas, dan Pertamina melakukan upaya-upaya meminamalisir penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan mengefektifkan kembali tim terpadu pengawasan BBM dan memberikan laporan secara berkala. Ketiga, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar mengalokasikan dana yang berasal dari penghematan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur energi. Kemudian yang Keempat, Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar menyiapkan dasar hukum agar sistem monitoring dan pengendalian (SMP) bahan bakar minyak dapat dilaksanakan secara efektif. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…