Chatib Siap Dukung Investasi Pro Lapangan Kerja - Presiden Lantik Menkeu Baru

NERACA

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melantik Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru pengganti Agus Martowardojo yang kini didapuk sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Chatib mengaku siap mendukung investasi yang berhubungan langsung dengan penciptaan lapangan kerja.

“Jadi sektor-sektor investasi yang berhubungan dengan lapangan kerja, itu perlu didukung. Skema-skema ini yang kita duduk bersama dan pikirkan,” kata Chatib kepada pers usai pelantikannya di Istana Negara, Selasa (21/5).

Dede—sapaan akrab Chatib Basri, penanaman modal (investasi), baik lokal maupun asing, harus tetap berjalan. “Dan investasi yang jalan itu harus ada skema insentif dari fiskal yang bisa mendorong investasi di Indonesia,” imbuh Dede.

Sebelum didaulat sebagai Menkeu, Chatib mengaku telah diberi 3 pesan oleh SBY. Pertama, sebagai Menteri Keuangan, dia harus mampu menjaga kedisiplinan fiskal. Apalagi dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti ini, fiskal yang hati-hati, menurut dia tetap diperlukan.

Pesan kedua, meskipun fiskal harus diatur secara hati-hati, pertumbuhan ekonomi harus tetap dipertahankan. Caranya, salah satunya, dengan menggenjot investasi lewat berbagai insentif. “Kemudian yang ketiga adalah, di dalam proses investasi ini, tentu tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dari masyarakat. Kalau kita bicara kesehteraan masyarakat, dalam hal ini adalah penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Chatib Basri juga bercerita, ketika masih menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dirinya merasa banyak kebijakan insentif bagi investasi di sektor riil yang sulit diterapkan.

“Pengalaman saya di BKPM, menunjukkan, seringkali bukan insentifnya yang tidak ada. Insentifnya ada, tetapi perusahaan yang memanfaatkan itu terbatas. Dan kenapa perusahaan yang memanfaatkan (insentif) itu terbatas karena skema insentifnya kadang-kadang tidak bisa diterapkan,” ungkapnya.

Dede mencontohkan, di dalam skema insentif pajak berupa industri berupa tax holiday, hanya dua perusahaan yang memanfaatkan dan mengambil insentif itu. “Jadi ini yang saya kira kita perlu duduk. Bukan semata pada insentif baru yang diciptakan, tetapi apakah skema dari insentif yang ada itu cocok dengan kebutuhan untuk meningkatkan investasi,” tandasnya.

Kendalikan Pangan

Terkait dengan rencana kenaikan BBM, Chatib mengakui adanya dampak inflasi yang bakal secara langsung dirasakan oleh masyarakat. “Pemerintah sendiri memperkirakan inflasi sekarang 4-5%. Itu akan bisa naik di sekitar 7%. Kenapa angkanya di sekitar 7% karena sebetulnya salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk bisa membuat inflasi itu relatif terkendali kalau komponen yang paling besar dalam inflasi, yaitu pangan, itu bisa dikendalikan,” ungkapnya.

Itu sebabnya, menurut Chatib, dalam beberapa kesempatan Sidang Kabinet, Presiden SBY menginstruksikan koordinasi dengan Menteri Perdagangan itu sangat penting. “Langkah-langkah untuk memastikan bahwa pasokan pangan itu ada. Dengan begitu maka, inflasinya relatif bisa diredam,” urainya.

Di mata Dede, begitu harga pangan bisa dikendalikan, ada ruang sehingga dampak inflasi bisa relatif bisa diatasi. “Memang beberapa bulan lalu terjadi inflasi yang relatif tinggi karena beberapa produk hortikultura memiliki persoalan. Tetapi ketika Pak Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) mengambil langkah-langkah bersama Pak Suswono (Menteri Pertanian) beberapa waktu lalu bisa dilihat angka inflasinya bisa diredam,” tukasnya.

Dia mengaku sangat percaya, bahwa sebetulnya ada ruang untuk mengurangi dampak inflasi dibanding dengan yang diperkirakan. “Yang kedua, yang paling penting adalah shock dari kenaikan BBM itu harus dikompensasi. Kompensasi ini harus diberikan dengan apakah namanya itu bantuan langsung sementara kepada masyarakat,” terangnya.

Kenapa bantuan langsung ini penting? Menurut Chatib, karena masyarakat di dalam periode syok. “Orang bilang berikan kain bukan ikan. Tetapi di dalam periode syok jangan harap orang kerja dalam keadaan lapar. Jadi bantuan langsung sementara itu harus. Itu sebabnya salah satu yang dianggat di dalam APBN-P adalah penyediaan ini (bantuan langsung). Saya berharap semua pihak mendukung, karena ini adalah langkah untuk mengubah struktur dari subsidi. Yang tadinya bermanfaat kepada kelompok masyarakat menengah, bukan kelompok miskin,” papar Dede.

Tentunya, lanjut Chatib, semua pihak dengan berbesar hati akan memberi dukungan terhadap subsidi yang diberikan kepada yang berhak. “Nah, karena langkah ini ada implikasi dari kenaikan harga BBM, tentu buat yang miskin harus diberikan perlindungan. Jadi siapapun akan sangat mendukung, bila orang miskin diberi perlindungan. Semua dari kita mendukung. Kalau memberikan kepada orang miskin, masa tidak setuju,” tuturnya.

Related posts