NERACA

Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang dicanangkan pemerintah sebesar 6,9% sangat sulit dicapai. Pasalnya, situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari krisis, sehingga mengurangi kesempatan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dari sisi ekspor.

NERACA

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Prof Dr Ahmad Erani Yustika, sebaiknya pemerintah tidak menargetkan pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, tetapi memiliki mutu yang baik karena bersandarkan pada pertumbuhan sektor riil yang ada.

“Buat apa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran masih terlihat jelas di negeri ini,” keluh Erani saat di hubungi Neraca, Senin (20/5).

Sebaiknya, imbuh Erani, bila pemerintah membuat target pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan program dan alokasi anggaran yang mendukung, sehingga kinerja ekonomi yang dihasilkan tepat sasaran.

Erani juga mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan segala-galanya, tetapi yang terpenting adalah kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi saat ini Pemerintah mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat seperti perbaikan iklim investasi, infrastruktur, jaminan ketersediaan bahan bakar, hingga kemudahan izin usaha. “Saya khawatir target pertumbuhan ekonomi ini jadi bahan olok-olokan saja,” ujarnya.

Erani menghitung, pertumbuhan ekonomi yang paling realistis yang bisa dicapai pada 2014 berkisar pada angka 6,5%. Syaratnya, produk domestik bruto mencapai Rp 6.500 triliun.

Senada dengan Erani, ekonom FEUI Lana Soelistianingsih mengatakan, pemerintah terlalu optimis dalam menentukan asumsi makro. “Pertumbuhan 6,4%-6,9% itu terlalu optimis, karena dengan perkembangan saat ini agak susah untuk di atas 6,2%,” ujarnya kepada Neraca, Senin (20/5).

Sebelumnya, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menjabarkan beberapa asumsi makro yang akan digunakan pemerintah untuk menyusun APBN 2014. Pertumbuhan ekonomi diasumsikan 6,4%-6,9%. Inflasi 3,5%-5,5%. Suku bunga SPN 3 bulan adalah 4,5%-5,5%. Sementara nilai tukar diasumsikan sebesar Rp9.600-Rp9.800/US$. Harga minyak ICP US$100-US$115/barel. Lifting minyak 900 ribu-930 ribu barel per hari. Sementara lifting gas 1.240-1.325 ribu barel per hari setara minyak.

Lana menilai, asumsi pertumbuhan ekonomi terlalu optimis karena ekonomi global belum membaik. “Selain itu, kecenderungan impor akan tinggi sekali, otomatis netto ekspor impor Indonesia akan negatif. Pertumbuhan ekonomi terhambat,” jelas Lana.

Tahun Politik

Investasi, lanjut Lana, juga akan melambat karena 2014 adalah tahun politik. Para investor akan menunggu siapa presidennya nanti, baru memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Meskipun diprediksi nantinya tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam aturan investasi, tetapi para investor cenderung untuk menunggu kejelasan presiden terpilih.

Menurut Lana, seharusnya pemerintah memikirkan asumsi makro dengan sangat matang. “Jangan sampai kejadian lagi revisi pertumbuhan ekonomi. Seperti tahun 2013 ini pertumbuhan ekonomi diturunkan dari 6,8% menjadi 6,2%,” jelas Lana.

Dia menambahkan, dengan melakukan koreksi pertumbuhan ekonomi, tentu saja ada efek negatifnya. “Koreksi asumsi pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi penerimaan pajak. Dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak juga akan berkurang, karena berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagainya. Itu yang membuat target penerimaan pajak tidak sesuai terus, seperti 2012. Sekarang (2013) pun juga diturunkan. Jadi APBN hanya cerita di atas kertas,” jelas Lana.

Pemerintah sebaiknya tidak terlalu mengandalkan peningkatan konsumsi domestik akibat pemilu yang akan berlangsung di 2014, karena peningkatan konsumsi tersebut ada batasnya. “Katakanlah konsumsi terdongkrak dari spending partai dan calon pemilu. Tidak akan jauh berbeda dari 2009, besarannya Rp52 triliun pada 2009. Besaran tersebut terlalu kecil. Kondisinya kurang lebih sama seperti lebaran, BI menambah uang beredar Rp50 triliun. Tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” terang Lana.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengungkap, target pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6,9%, sangat bergantung pada pola anggaran alokasi belanja modal yang digunakan. Apabila belanja modal digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan insentif bagi industri maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

“Namun bila anggaran untuk belanja pegawai tinggi dan subsidi pemerintah tidak dikurangi maka akan mustahil untuk pertumbuhan ekonomi yang sifgnifikan,” katanya.

Harry menuturkan, Pemerintah harus memperhatikan belanja modal karena anggaran belanja dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. “Hal yang terpenting adalah pemerintah harus memperhatikan gejolak politik maupun ekonomi yang akan terjadi pada 2014 mendatang. Pemerintah harus mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun itu,” ujarnya.

Dia mengutarakan, menjelang tahun 2014 merupakan tahun politik yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan politik di Indonesia akan bisa berdampak secara ekonomi kemudian otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 itu.

Staf Ahli Menteri Bappenas Bambang Prijambodo menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya merasa yakin pertumbuhan ekonomi di 2014 lebih baik dibandingkan dengan 2013. Menurut dia, ada beberapa indikator yang membuat pemerintah merasa yakin dengan pertumbuhan tersebut. “Pertama adalah ekonomi dunia yang saat ini masih lambat akan tetapi di 2014 akan cenderung lebih baik sehingga membantu ekonomi Indonesia,” ujarnya, kemarin.

Kedua, sambung Bambang, konsumsi domestik yang menjadi tumpuan Indonesia diperkirakan bakal meningkat seiring beberapa survei yang menunjukan bahwa konsumen Indonesia tetap optimis. “Selain konsumsi yang harus dijaga, investasi juga akan terus dikelola dengan baik agar keduanya bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di 2014,” katanya.

Ketiga, efektifitas belanja modal. Menurut dia, setiap Kementerian mempunyai rencananya masing-masing dalam mengelola anggaran. “Pemerintah punya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibahas bersama dengan DPR sehingga membuat perencanaan alokasi belanja menjadi lebih kuat,” tambahnya.

Terkait dengan 2014 yaitu tahun politik, papar Bambang, pemilu bisa menjadi efek positif bagi pertumbuhan. Pasalnya dalam tahun tersebut membuat orang lebih banyak berbelanja karena perputaran uang di tahun tersebut lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. “Akan tetapi yang perlu dijaga menghadapi tahun politik adalah stabilitas politik, dan keamanan yang perlu dijaga agar pertumbuhan bisa sesuai dengan target,” tutupnya. iqbal/bari/iwan/mohar