NERACA

Jakarta – Hari ini, Selasa (21/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan melantik Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Agus Martowardojo. Dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin siang, Kepala Negara mengatakan dengan pertimbangan sejumlah aspek maka Chatib Basri dinilai cocok mengisi posisi menteri keuangan.

Presiden Yudhoyono menugaskan Chatib Basri untuk berkonsentrasi pada tiga tugas utama saat menjabat sebagai menteri keuangan baru.

Hal pertama yang harus menjadi perhatian menkeu adalah menjaga kebijakan fiskal yang aman dan hati-hati. \"Menjaga, mengembangkan dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent, dalam perekonomian dunia yang masih penuh gejolak ini fiskal kita harus terjaga baik, APBN kita harus terjaga kesehatannya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang prudent harus dijaga,\" kata Presiden.

Kedua, memberikan kebijakan yang mendorong peningkatan investasi sehingga mendorong perekonomian nasional. \"Menkeu harus memberikan back up policy, dukungan kebijakan agar investasi di Indonesia terus meningkat. Dalam praktik ada kebijakan fiskal yang benar-benar mendorong investasi dengan baik. Apakah insentif fiskal atau kebijakan yang lain. Tentu semua itu diperuntukkan bagiinvestasi kita dan membawa manfaat yang nyata bagi negara kita,\" kata SBY.

Ketiga, menurut Presiden, adalah kebijakan mendukung investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. \"Menkeu juga harus memberikan dukungan kebijakan agar investasi yang menciptakan tenaga kerja yang besar termasuk industri yang membuka kesempatan kerja yang lebih luas, ini sekali lagi memerlukan dukungan kebijakan Menkeu agar dikala perekonomian global seperti ini perekonomian kita tetap terjaga, tumbuh dengan baik, pengangguran dan kemiskinan berkurang dan pertumbuhan terajaga dan stabilitas juga terjaga,\" ujarnya.

Secara khusus Presiden juga meminta agar menkeu yang baru dapat mengawal pembahasan RAPBN-P 2013.

Sementara di mata pakar ekonomi Wijayanto Samirin, permasalahan utama yang akan dihadapi Menteri Keuangan yang baru adalah defisit ganda (twin deficit), yaitu defisit perdagangan dan defisit anggaran yang kemungkinan belum membaik higga akhir 2013. \"Defisit ganda terjadi di Indonesia pada 2012 dan tampaknya belum akan membaik pada 2013. Bahkan defisit ganda berpotensi memburuk pada 2013,\" kata Wijayanto Samirin dihubungi di Jakarta, kemarin.

Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute itu mengatakan, dari sisi defisit anggaran, hingga triwulan I-2013 pendapatan pajak jauh di bawah target sementara pengeluaran justru mengalami pembengkakan yang terjadi terutama karena kebutuhan BBM bersubsidi yang membengkak.

Pendapatan pajak yang mewakili hampir 85% pendapatan pemerintah hingga April 2013 hanya mencapai Rp270 triliun atau tumbuh sekitar 9% dari triwulan I tahun lalu, jauh di bawah target pertumbuhan sebesar 25%.

\"Upaya meningkatkan pendapatan pajak tidaklah mudah, apalagi saat ekonomi melambat. Upaya intensifikasi pajak akan menekan pertumbuhan ekonomi. Yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tata kelola untuk menekan kebocoran penerimaan pajak,\" tuturnya.

Wijayanto mengatakan, defisit perdagangan juga berpotensi melebar pada 2013, terutama akibat pembengkakan impor minyak, di saat yang sama ekpor menurun. Harga komoditas yang menjadi mayoritas ekspor Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

\"Pada saat yang sama, tujuan ekspor utama Indonesia terutama batu bara dan minyak sawit mentah yaitu India mengalami perlambatan ekonomi,\" katanya.

Sedangkan pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih menilai, terpilihnya Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan RI dapat membuat serapan fiskal lebih maksimal. \"Chatib Basri pernah memiliki pengalaman menjadi staf ahli Menkeu ketika Sri Mulyani menjabat sehingga dengan pengalamannya fungsi fiskal diharapkan dapat terserap lebih maksimal dan mendorong perekonomian Indonesia,\" ujar Lana yang juga ekonom dari Samuel Sekuritas, kemarin.

Menurut dia, saat ini, serapan fiskal cenderung melambat manfaatnya terhadap ekonomi Indonesia, apalagi periode menjelang pemilihan umum (pemilu).

\"Periode jelang pemilu biasanya akan lebih berat untuk realisasi anggaran sehingga tugasnya ke depan relatif lebih berat dengan waktu yang cukup singkat kurang lebih satu tahun. Namun, diharapkan Menkeu baru langsung dapat mengeluarkan program-programnya,\" kata dia,

Lana juga mengatakan bahwa pelaku pasar di industri keuangan akan mencermati langkah Menkeu baru terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. \"Pasar akan mencermati langkah dari Menkeu baru terkait BBM,\" ujarnya. mohar/rin