NERACA

Jakarta – Pengimplementasian open source dalam bidang teknologi informasi di Indonesia dinilai akan menekan beban pembiayaan pemerintah sehingga terjadi efisiensi pembelanjaan negara. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Betti Alisjahbana di Jakarta, Senin (20/5). Contoh konkret yang sudah berjalan dan terbukti adalah pada Kota Pekalongan. Walikota Pekalongan memimpin implementasi Free Open Source Software (FOSS) di Pekalongan sejak tahun 2008. Sebanyak 67% dari 2.655 komputer yang ada di wilayah tersebut sudah menggunakan FOSS. Sebanyak 87% operating system menggunakan FOSS Office. Dengan begitu, Pekalongan bisa melakukan penghematan sebesar Rp51 miliar, dengan pembagian Rp17 miliar dari penghematan operating system dan Rp34 miliar dari aplikasi lainnya.

Menurut Betti, terdapat dua faktor penting apakah open source bisa diadopsi dengan cepat atau tidak. Pertama adalah tergantung sekali pada pemimpin yang memimpind aerah tersebut. “Walikota Pekalongan itu betul-betul menjiwai sekali dan langsung memipin. Dia menggunakan SMK-SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) untuk implementasinya. Tanpa kepemimpinan yang kuat, orang akan komentar buat apa ribet-ribet. Duit saya juga bukan,” jelas Betti. Faktor kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ada kemauan untuk berubah. “Perubahan itu tidak nyaman. Ada effort yang besar, waktu yang harus dikeluarkan, ketidakpastian,” kata dia. Saat ini, mayoritas penduduk di Indonesia, termasuk PNS, terbiasa menggunakan operating system yang meminta harga tinggi untuk lisensinya. Karena sudah terbiasa dengan operating system tersebut, maka kadang-kadang lebih memilih bayar mahal ketimbang mengubah kebiasaan agar bisa berhemat. Di sisi ini yang butuh perjuangan keras.

“Dengan pengimplementasian open source, tidak ada orang yang bisa cari uang dengan cara yang gampang lagi. Di mana-mana monopoli bisa membuat orang menentukan standardnya sendiri. Sebelum open source kita lihat harga software itu mahalnya setengah mati. Sekarang dengan adanya open source, mereka masih hidup tapi harganya turun. Siapa yg diuntungkan? Konsumen. Siapa yang dirugikan? Ya orang-orang yang tidak bisa monopoli lagi. Tapi tidak sepenuhnya merugikan, karena mereka dipaksa untuk berpikir inovatif lagi. Mereka tidak bisa bersaing dengan cara yang gampang,” jelas Betti. Good news nya, lanjut Betti, sistem ini digunakan makin luas. Semakin banyak masukan untuk melakukan perbaikan. Makin banyak yang harus diubah karena ekspektasi orang meningkat.

Sementara Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo menambahkan bahwa open source ini penting sekali dalam penghematan anggaran negara. “Kisaran 30-40% dari APBN, yaitu sekitar Rp500 triliun, pasti lewat sistem ini. Akan begitu banyak kasus pengadaan. Biasanya kasus pengadaan yang terjadi tidak pakai sistem ini. Kasus yang sempat mencuat seperti Hambalang, itu pasti modelnya buru-buru, karena berasal dari APBN-P, turunnya September-Oktober. Karena buru-buru, maka tidak pakai sistem ini, langsung menunjuk pemenangnya,” jelas Agus.

Selain itu, lanjut Agus, dengan sistem ini proses bisnis juga bisa lebih singkat. “Cara lelang seperti yang diterapkan di Indonesia ini, yang memperkenalkan adalah Bank Dunia, ADB. Prosesnya 15 langkah. Kalau sudah pakai sistem IT, mungkin ada hal-hal yang berbeda, bisa kita percepat. Kalau semua datanya ada, buat apa prakualifikasi. Bisa jadi 8 tahap mungkin,” kata dia. Proses memunculkan persaingan yang lebih sehat, lanjut Agus, harus diwujudkan. Sasaran akhirnya adalah barang yang dibeli itu harganya wajar dan bukan barang yang jelek. Dalam sistem lelang tidak boleh beli barang murah tapi jelek. Buat apa dibeli kalau ongkos operasinya mahal. Dengan adanya transparansi lewat open source, hal-hal tersebut bisa diminimalisir. [iqbal]