NERACA

Jakarta – Rencananya pemerintah akan menaikkan harga BBM setelah mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Meskipun harga BBM dinaikkan, namun pemerintah tetap memberikan subsidi. Atas dasar itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pemerintah segera mencabut subsidi BBM dan mengacu harga dengan harga ke ekonomian (harga internasional).

Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menilai bahwa lebih baik pemerintah mencabut subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas. “Kenaikan harga BBM sesuatu yang sudah pasti, dunia usaha harus menyesuaikan. Kadin sudah mempunyai sikap dari dulu bukan menaikkan harga, Kadin mengusulkan hapuskan subsidi BBM,” ucapnya di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan bahwa dengan harga BBM mencapai Rp4.500 telah menimbulkan disparitas harga yang cukup tinggi. Sehingga dimungkinkan banyaknya masalah-masalah yang harus dihadapi pemerintah salah satunya adalah penyelundupan. Meskipun diproteksi, tetap saja terjadi penyelundupan yang membuat BBM langka. Suryo meragukan pengawasan dan monitoring berjalan dengan baik.

Akibat penyelundupan BBM, masyarakat justru terkadang membeli BBM dengan harga yang lebih mahal daripada harga internasional. \\\"Kan ada istilah maling lebih pintar,\\\" guraunya.

Menurutnya, jika subsidi BBM dicabut, bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Menurut Suryo hal itu akan jauh lebih bermanfaat. \\\"Subsidi dialihkan ke hal-hal yang lebih tepat sasaran. Subsidi BBM sudah tidak tepat sasaran, memberi subsidi yang tidak perlu disubsidi,\\\" ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Ia juga meminta supaya subsidi bahan bakar minyak segera dicabut. Alasannya, subsidi BBM sudah terlalu tinggi. Sehingga jika terus diberikan justru akan menyengsarakan rakyat. \\\"Biaya subsidi terlalu tinggi dan itu membuat anggaran negara defisit. Dalam jangka panjang akhirnya hanya akan membuat rakyat Indonesia yang sudah miskin tambah sulit hidupnya,\\\" ujar Karen.

Menurut Karen yang diisukan menggantikan Chatib Basri sebagai Kepala BKPM, pemerintah Indonesia tidak punya pilihan lain selain menghentikan subsidi bahan bakar minyak demi menghindari defisit anggaran. Subsidi pemerintah Indonesia sejumlah Rp193 triliun yang sama dengan 46 miliar kiloliter bahan bakar sudah tidak efisien karena permintaan bahan bakar yang cenderung naik. Dia memberikan contoh bagaimana 44 miliar kiloliter yang direncanakan pada 2012, pada bulan Nobember 2012 ternyata masih memerlukan tambahan 1,2 miliar kiloliter karena naiknya permintaan dalam negeri.

Menurut Karen, saat ini Pertamina sudah memonitor terus penggunaan subsidi bahan bakar minyak yang menggunakan alat berteknologi tinggi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurutnya, hasil monitor subsidi bahan bakar minyak itu akan dilaporkan secara resmi pada akhir tahun ini. “Angka subsidi bahan bakar ini harus turun, dan kami harus melakukan langkah-langkah strategis menuju ke sana,” katanya.

Menurut Karen, saat ini ada tiga poin perubahan penting yang akan dilakukan Pertamina. Pertama, menurunkan angka ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Kedua, diversifikasi sektor energi dengan rencana akeselerasi penggalian sumber-sumber energi lain yang terbarukan, murah, serta bebas polusi dan bersih. Kemudian ketiga, menurunkan angka subsidi bahan bakar minyak dan menggunakan dana subsidi buat meningkatkan pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

Sengsarakan Rakyat

Berbeda dengan Karen dan Suryo, Pengamat Perminyakan Kurtubi menilai jika pemerintah menghentikan program subsidi kepada rakyat berarti pemerintah telah mengikuti desakan dari negara kapitalis yang tergabung dalam G20. “Saya kira pemerintah harus berani menolak desakan negara maju. Subsidi masih diperlukan rakyat kita,” tegasnya.

Menurutnya, rakyat kecil bakal tambah sengsara karena daya beli mereka makin terpuruk. Sehingga pada akhirnya, daftar orang miskin dan pengangguran makin panjang. Karenanya Kurtubi mengingatkan agar pemerintah jangan ‘manut’ terhadap desakan negara-negara maju di G-20 menghapus subsidi energi secara total. Dampaknya harga barang bakal menggila. “Jadi subsidi masih diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” jelasnya.

China dan India yang pertumbuhan ekonominya sudah tinggi saja, menurutnya, masih memberikan subsidi energi kepada rakyatnya. Apalagi, ia menambahkan Indonesia berbeda dan memiliki keunikan dibanding negara lain.

Indonesia memiliki produksi minyak dan gas. Jadi wajar saja kalau rakyat kecil masih diberi subsidi untuk menggerakkan roda ekonomi demi kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam Pasal 33.

Berbeda dengan negara maju dan negara berkembang lainnya. Mereka tidak memiliki produksi minyak dan gas, sehingga pantas menghapus subsidi energi. Karenanya, Kurtubi kembali menegaskan pemerintah harus menolak dan berani mengungkapkan alasan-alasan secara rasional kepada negara kaya untuk mengelola sumber daya alam sendiri secara berdaulat.