Syahbandar Berperan Bendung Pencurian Ikan - Sektor Pelayaran

NERACA

Jakarta - Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan sangat penting mengingat tugas dan fungsi yang dimilikinya. Selain bertanggung jawab dalam mengeluarkan administrasi persuratan bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan, juga berperan dalam menjaga keselamatan pelayaran. Syahbandar Pelabuhan Perikanan secara tidak langsung juga mempunyai peran penting dalam mencegah dan menanggulangi Ilegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

“Mengingat tanggung jawab ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap konsisten mendukung keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan. Diantaranya, tahun 2013 ini sebanyak 51 Syahbandar Perikanan yang telah mengikuti Apresiasi Kesyahbandaran di tahun 2011 dan 2012, dikukuhkan hari ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo ketika mengukuhkan 51 Syahbandar Pelabuhan Perikanan, Jumat (17/5) di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resminya.

Pengukuhan syahbandar perikanan tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan. Pengangkatan personal syahbandar di pelabuhan perikanan berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sehingga Kemenhub tetap memberi supervisi mengenai aspek pemahaman keselamatan navigasi. Namun secara teknis administrasi dan operasional sudah berada dibawah KKP.

Sebelum diangkat oleh Menteri Perhubungan serta penempatan menjadi syahbandar di pelabuhan perikanan, pengukuhan seorang syahbandar perikanan memang melalui serangkaian proses yang cukup lama. “Para syahbandar di pelabuhan perikanan yang dikukuhkan hari ini diharapkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, bisa melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan instansi terkait yang ada di wilayahnya masing-masing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” jelasnya.

Kerjasama KKP dengan Kemenhub memang sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan. Hal ini sesuai dengan amanat UU. No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tentang Perikanan dan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menyebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut kemudian akan diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran atau Kemenhub.

Penempatan syahbandar di pelabuhan perikanan diprioritaskan di pelabuhan perikanan yang belum memiliki syahbandar. Upaya ini dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan di pelabuhan. Amanat UU ini diharapkan dapat mengurangi munculnya permasalahan dilapangan,” kata Sharif.

Terus Ditingkatkan

Menurut Sharif, jumlah SDM yang telah mengikuti pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan belum sebanding dengan jumlah pelabuhan perikanan yang semestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran. Dimana saat ini pelabuhan perikanan tersebar dari Sabang sampai Merauke berjumlah 816 pelabuhan perikanan, namun hanya 63 pelabuhan perikanan yang dapat melaksanakan fungsi kesyahbandaran.

“Mengingat fungsi dan tugasnya, KKP tetap berupaya untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan perikanan agar memiliki syahbandar perikanan. Upaya ini penting, apalagi penunjukan seorang syahbandar perikanan juga merupakan upaya memudahkan nelayan dan pengusaha perikanan untuk menjual hasil tangkapannya ke luar negeri. Dimana, salah satu tugas dan wewenang syahbandar sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan,” jelasnya.

Sharif menegaskan, salah satu tugas dan wewenang pokok syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut yang sangat penting adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) khusus untuk kapal perikanan. Keberadaan syahbandar di pelabuhan perikanan juga sebagai amanat Peraturan Perundang-undangan internasional terkait dengan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sesuai dengan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

Tugas dan wewenang lainnya, Syahbandar mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, serta melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. “Tugas dan wewenangnya juga memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim,” tambahnya.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Serius Kembangkan Industri Manufaktur NERACA

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut aktif meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, khususnya di sektor industri manufaktur. Langkah strategis…

3 Solusi KKP Berantas Illegal Fishing

NERACA Jakarta - Ikan merupakan salah satu alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan protein manusia dan menjaga ketahanan pangan dunia. Namun,…

Indonesia Mengajak India Berinvetasi Mengembangkan Industri Gula

NERACA New Delhi  – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mendorong Asosiasi Pabrik Gula India (Indian Sugar Mills Association/ISMA) untuk berinvestasi di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Indonesia Menjadi Negara Maju, AS Keluarkan Kriteria Baru Negara Berkembang

NERACA Jakarta - US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang yang berhak mendapatkan pengecualian de minimis dan negligible import…

LPDB Sebut KUD Tani Jaya Jadi Koperasi Percontohan

NERACA Mojokerto - Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya di Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur, menjadi contoh bagi koperasi lain di…

Krakatau Steel Siap Restrukturisasi

NERACA Jakarta – Demi mendukung kinerja, PT Krakatau Steel (persero) Tbk melakukan restrukturisasi bisnis, dan diharapkan akan selesai di September…