NERACA

Bandung – Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menargetkan akan mengumpulkan Rp40 triliun untuk menjadi dana abadinya. “Target Rp40 triliun akan tercapai dalam lima tahun kalau konsisten,” kata Direktur Utama LPDP Eko Prasetyo di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/5) pekan lalu.

Dana abadi tersebut dikumpulkan untuk kemudian dikelola. Hasil pengelolaan akan digunakan untuk aktivitas LPDP, sementara dana abadi itu sendiri tidak dikurangi. Sampai pertengahan Mei 2013, dana abadi yang sudah terkumpul sebesar Rp15,62 triliun. Dana tersebut merupakan hasil dari penyisihan APBN tahun 2010 sebesar Rp1 triliun, tahun 2011 sebesar Rp2,62 triliun, tahun 2012 sebesar Rp7 triliun, serta tahun 2013 sebesar Rp5 triliun.

LPDP akan mengelola dana Rp15,62 triliun tersebut dan hasil pengelolaannya akan cukup untuk membiayai beasiswa sebanyak 1.500 mahasiswa untuk melanjutkan kuliah S2 atau S3 nya. Ketika nanti dana abadi sudah mencapai targetnya, yaitu Rp40 triliun, maka hasil pengelolaan dananya akan cukup untuk membiayai beasiswa 10 ribu mahasiswa, baik kuliah ke luar negeri maupun di dalam negeri.

“Pengelolaan dana abadi akan mengikuti arahan investasi Dewan Penyantun. Masih investasi ke yang berisiko rendah. Porto folio yang boleh itu di deposito dan surat utang negara,” jelas Eko.

Ke depannya, lanjut Eko, LPDP ingin return semakin meningkat, disambil dengan penyiapan infrastruktur untuk investasinya. “LPDP ingin investasi ke yang lebih medium risk dengan tetap menjaga azaz-azaz yang kita pakai seperti likuidas dan sebagainya,” kata dia.

Dewan Penyantun yang dimaksud berasal perwakilan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama. Dewan ini yang berhak mengarahkan akan dikemanakan pengelolaan uang dari dana LPDP.

“Secara struktur, yang mengelola dana ini ada di Kementerian Keuangan. Lembaga ini ada di bawah Kementerian Keuangan tapi pengelolaannya gabungan. Direkturnya ada empat, yaitu dua dari Kementerian Keuangan dan dua dari Kementerian Pendidikan,” jelas Badarudin..

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin menjelaskan, lembaga ini penting karena Indonesia membutuhkan lonjakan sumber daya tenaga terdidik. “Kita ingin LPDP menghasilkan pemimpin yang punya pendidikan baik, yaitu S2 dan S3. Kita harapkan bukan hanya pegawai negeri, tapi LPDP untuk seluruh anak bangsa. Bukan hanya untuk yang tidak mampu, karena ada beasiswa miskin. Tapi program ini untuk membentuk pemimpin, yang dicari adalah orang cerdas yang punya nasionalisme tinggi,” jelas Badarudin.

Beberapa latar belakang mengemukanya LPDP, lanjut Badarudin, adalah rendahnya kualitas dan kuantitas manusia terdidik, ditunjukkan dengan rasio S3 yang masih sangat rendah di Indonesia, yaitu hanya 98 orang per 1 juta penduduk. Bandingkan dengan Malaysia (509 orang), Iran (1.410 orang), dan Jepang (6.438) yang sudah jauh di atas Indonesia.

Komposisi lulusan perguruan tinggi terbilang tidak ideal untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Jumlah sarjana teknik di Indonesia hanya 11,56%. Angka tersebut jauh jika dibandingkan persentase lulusan teknik pada beberapa negara, seperti Jerman (16%), Jepang (18%), Vietnam (20%), dan Malaysia (24%).

Rendahnya dana riset yang bergulir di Indonesia juga menjadi salah satu alasan kuat terbentuknya LPDP. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah dana riset Indonesia hanya 0,07%. Sementara Malaysia, Singapura, dan Jepang sudah jauh lebih besar, yaitu berturut-turut 0,63%, 2,2%, dan 3,3% dari PDB. Nantinya, LPDP juga akan membiayai riset-riset yang mudah diaplikasikan ke sektor industri.

“Pendanaan riset ini, bagaimana agar mendorong riset perguruan tinggi agar bisa dinikmati secara nasional. Selama ini riset berhenti di laboratorium. Mereka tidak bisa scale up supaya bisa layak bisnis untuk industri,” jelas Badarudin.

Hal terakhir yang menjadi latar belakang munculnya LPDP adalah tingginya risiko bencana alam di Indonesia. “Indonesia memiliki risiko tsunami nomor satu di dunia, risiko gema bumi nomor tiga di dunia, risiko banjir nomor enam, dan risiko berncana terbanyak nomor empat di dunia,” kata Badarudin. Ini membuat Indonesia harus mempunyai sumber daya lebih untuk menanggulangi tantangan tersebut.

Nantinya, dana abadi yang terkumpul tidak hanya terbatas di Rp40 triliun. Sebanyak 10% dari hasil pengelolaan uang tersebut akan dimasukkan dalam dana abadi. Katakanlah jika hasil pengelolaan dana tersebut adalah 6% dari Rp40 triliun, yaitu Rp2,4 triliun, maka uang tambahan dana abadi akan sebesar 10% dari Rp2,4 triliun, yaitu Rp240 miliar.

Namun, sumber pendanaan LPDP bukanlah hanya dari hasil olah dana abadi, tetapi bisa juga dari hibah yang tidak mengikat. “Sekarang belum ada, tapi akan banyak kemungkinan dapat hibah. Sekarang sedang proses inisiasi kerja sama dengan pemerintah Jepang. Mereka coba menawarkan Rp100 miliar. Dari situ kita bisa melihat bahwa potensi penerimaan dari hibah cukup besar,” pungkas Kiagus.

Kiagus menambahkan, mahasiswa yang mendapat beasiswa nantinya tidak perlu memikirkan lagi finansialnya. “Tidak boleh nyambi,” kata dia. Karena seluruh biaya didanai LPDP.

“Yang di-cover adalah dana studi pendidikan dari pendaftaran sampai wisuda. Dana non pendidikan, termasuk transportasi berangkat pulang, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dan dana kedatangan. Serta biaya lainnya seperti dana seminar internasional dan dana publikasi jurnal internasional,” tukasnya. [iqbal]