Rawan Diselundupkan, Harga Solar Harus Lebih Mahal Dari Premium

Senin, 20/05/2013

NERACA

Jakarta - Pengamat perminyakan Komaidi Notonegoro merasa heran dengan rencana pemerintah yang akan menerapkan harga solar bersubsidi lebih murah dibandingkan premium. Dia berpendapat, dengan banyaknya penyelundupan solar di lapangan, seharusnya harga solar lebih mahal dari premium.

"Yang paling rawan diselundupan itu solar, bukan premium. Jadi harusnya kalau mau dibedakan harga solar lebih mahal dari premium," kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data yang ada, lanjut Komaidi, 98% kuota premium sudah dihabiskan di sektor transportasi. Sementara solar subsidi tak hanya digunakan untuk transportasi tapi juga banyak diselundupkan ke industri, pembangkit listrik atau sektor pertambangan.

"Industri itu kan diwajibkan pakai solar non subsidi seharga Rp 8.000-9.000 per liter. Kalau dia bisa beli solar subsidi Rp 6.000-7.000 per liter kan lumayan hemat," jelasnya.

Selain sering diselundupan, lanjut dia, dari sisi teknis di luar negeri pajak untuk solar memang lebih besar karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibanding premium."Coba saja Anda bandingkan ketika kita di belakang bis dengan di belakang motor, tentu asap bis jauh lebih tebal dan hitam," ungkapnya.

Sekadar informasi, pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis jenis premium akan ditetapkan sebesar Rp 2.000 per liter. Sementara harga solar hanya dinaikkan sebesar Rp 1.000 per liter. Dengan begitu, harga premium akan dijual Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Lebih Butuh Solar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, sebelumnya mengatakan, alasan pembedaan kenaikan harga tersebut dikarenakan masyarakat lebih membutuhkan solar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. "Usulan harga solar lebih rendah, karena solar menyangkut transportasi dan basic dari logistik kita," ujarnya.

Sebelumnya PT Pertamina (Persero) telah merealisasikan pasokan Solar Bersubsidi di berbagai daerah rata-rata 30% di atas penyaluran harian normal sebagai bentuk komitmen untuk secara maksimal mengurai antrean pembeli Solar Bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU).

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, mengatakan sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah untuk mengatasi antrean pembeli Solar Bersubsidi di SPBU, terhitung sejak 23 April 2013 Pertamina telah menambah pasokan di berbagai daerah. Hingga hari ini, rata-rata penyaluran di berbagai daerah telah ditingkatkan sebesar 30% dari penyaluran harian normal.

“Berdasarkan laporan dari lapangan, antrean pembeli Solar Bersubsidi di SPBU berangsur-angsur mulai berkurang dan semakin kondusif setelah dilakukan penambahan pasokan Solar Bersubsidi sebesar 30% di atas penyaluran harian normal yang dimulai sejak Selasa (23/4),” terang Hanung.

Dia mencontohkan pasokan Solar Bersubsidi untuk Jawa Tengah dan DI Yogyakarta naik dari sekitar 5.000 KL menjadi 7.200 KL per hari, Jawa Timur naik dari 5.000 KL menjadi 6.000 KL per hari, Sumatera Bagian Selatan juga naik dari sekitar 7.000 KL menjadi 9.500 KL per hari, dan Kalimantan naik dari 1.700 KL menjadi 2.100 KL per hari. Bahkan, di beberapa daerah seperti Tuban dan Banyuwangi pasokan Solar Bersubsidi ditambah 100% di atas penyaluran harian normalnya.

“Untuk kelancaran dan keamanan penyaluran Solar Bersubsidi tersebut Pertamina bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah dan aparat Kepolisian. Seperti di Kalimantan, penyaluran Solar Bersubsidi relatif menjadi teratur setelah Pemerintah Daerah ikut terlibat dalam pengaturan konsumsi BBM Bersubsidi di daerahnya, di antaranya dengan penerbitan peraturan daerah mengenai batas pembelian Solar Bersubsidi,” ujarnya.

Hanung mengatakan dalam menyalurkan tambahan pasokan Solar Bersubsidi, Pertamina tetap memberikan prioritas pemenuhan kebutuhan Solar bersubsidi kepada konsumen yang berhak sebagaimana telah diatur dalam Permen ESDM No.1/2013 dan Permen ESDM No.12/2012. Dia juga menegaskan antrean yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh masalah stok ataupun distribusi Pertamina melainkan keterbatasan kuota.

Sesuai penugasan Pemerintah, kuota Solar bersubsidi yang menjadi tanggung jawab Pertamina tahun ini lebih rendah 8,3% dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun lalu, yaitu dari 15,56 juta KL turun menjadi 14,28 juta KL. Hal ini tentu saja berakibat pada pada turunnya kuota Solar bersubsidi di daerah-daerah.

“Adapun stok Solar di Pertamina saat ini mencapai 28,5 hari sehingga sangat aman dan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok Solar sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan Solar nasional,” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan menyalurkan solar bersubsidi meskipun jumlah solar dibatasi dan tidak boleh ditambah karena sudah dijatahi kuota solar bersubsidi. "Saya bertemu dengan Pak Hatta (Menko Perekonomian) untuk mengambil kebijakan sementara karena jatahnya kan jatah setahun ini, jatah yang bulan-bulan berikutnya, kita geser ke depan dulu sedikit diberikan pada SPBU-SPBU untuk solar yang bersubsidi," kata Jero.