Kementerian PU Siapkan Program Kompensasi - Kenaikan Harga BBM

NERACA

Surabaya - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan sejumlah program sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Program-program tersebut di antaranya Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan infrastruktur Permukiman (P4-IP).

Dalam program ini, masyarakat miskin di 2.450 desa, dengan tingkat kemiskinan di atas 50%, akan menerima bantuan sebesar Rp350 juta/desa. Selanjutnya masyarakat miskin di 1.200 kelurahan, dengan tingkat kemiskinan di atas 40%, akan mendapatkan bantuan Rp350 juta/desa.

“Masyarakat miskin di 6.040 desa penerima program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) regular 2013 juga akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp100 juta/desa,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat memberikan sambutan dalam acara Media Briefing 2013 di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Djoko juga mengatakan program lainnya juga sudah disiapkan adalah Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (P4-SPAM) dan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (P4-SDA). Untuk program P4-SDA, Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana penyedia air baku sebesar 5.02 meter kubik/detik di 27 provinsi untuk masyarakat miskin di daerah rawan air.

Selain itu, juga akan diberikan dukungan layanan irigasi dan rawa seluas 140.803 hektar, serta pembangunan 111 embung di 26 provinsi untuk masyarakat miskin di pedesaan.“Untuk masyarakat miskin yang tinggal di kampung nelayan, kami akan melakukan pembangunan pengamanan pantai dan normalisasi sungai di dua provinsi,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Djoko juga menjelaskan, strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum sampai dengan tahun 2014 diarahkan untuk mendukung prioritas dan pencapaian sasaran strategis nasional dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta peningkatan kualitas lingkungan.

Pertama, peningkatan konektivitas dan aksesibiltas serta memperlancar arus barang dan penumpang melalui pembangunan jalan nasional (termasuk jalan tol) dan pembinaan jalan serta jembatan daerah, peningkatan kapasitas, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.

“Kemudian selanjutnya, mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui pendayagunaan air untuk peningkatan fungsi dan rehabilitasi irigasi, rawa dan tambak, termasuk pembinaan irigasi daerah,” ujarnya.Lebih lanjut Djoko menuturkan, hal yang Ketiga adalah pembangunan berbasis masyarakat dalam meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar terutama peningkatan akses air minum yang aman, sanitasi, dann berkurangnya kawasan kumuh sesuai prioritas MDG\'s 2015, dukungan terhadap kawasan perbatasan, terpencil, terisolir, peningkatan tertib dan penataan bangunan serta lingkungan.

Keempat, mendorong pembangunan wilayah berbasis penataan ruang, terwujudnya tertib penataan ruang, dan peningkatan kualitas lingkungan dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Mendorong pelaksanaan adaptasi dan antisipasi perubahan iklim, pembangunan kota hijau guna mengurangi resiko makin buruknya lingkungan hidup.

“Mendorong pembinaan pembangunan kontruksi hijau dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung yang ramah lingkungan, mendorong penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum untuk meningkatkan rekayasa teknologi dalam mewujudkan efisiensi pelaksanaanpembangunan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan ekonomi hijau,” tandasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT

Diskominfo Kota Sukabumi Giatkan Program DBHCHT   NERACA Sukabumi - Bersama dengan tiga Dinas lainya, yakni Diskopdagrin, Dinas Kesehatan, dan Disnakertrans.…

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerima penghargaan…

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…