Menyingkirkan Duri dalam Hubungan RI-Inggris

Oleh: Hari Murti, S. Sos, Pemerhati Komunikasi Politik Internasional

Selasa, 21/05/2013

Menyingkirkan duri dalam hubungan RI – Inggris berarti membuat para separatis kehilangan publikasi yang merupakan ladang bagi eksistensinya. Jadi, menyingkirkan duri dalam hubungan RI – Inggris adalah soal menghilangkan segala celah yang kadang tanpa sengaja kita buatkan untuk mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk tampil narsis menyampaikan diplomasi politiknya justru untuk melawan kita. Kita tentu sudah berpikir bahwa dalam situasi seperti yang terjadi di Inggris baru-baru ini soal pembukaan kantor Free West Papua, pilihan reaksi kita  harus normatif, seperti protes, pemanggilan duta besar, dan pemberitaan. Di sisi lain, kita juga tentu berpikir bahwa reaksi itu berarti memberi yang separatis inginkan, publikasi. Bahasa mudahnya, pemerintah dalam situasi simalakama.

Kehadiran pemerintah  Kota Oxford dalam pembukaan kantor Free West Papua, meskipun itu adalah pemerintah lokal, jelas bisa menjadi duri bagi hubungan Indonesia – Inggris. Oleh karena itu, tepat sekali reaksi Jakarta untuk dua kemungkinan hal. Pertama, memberi tahu London bahwa ada pemerintah lokal di bawahnya yang telah membuat duri bagi hubungan kedua negara. Kedua, setelah kunjungan Presiden SBY ke London dan kemudian terjadi kasus ini beberapa waktu kemudian, reaksi itu bisa mencegah London melakukan diplomasi berwajah ganda. Tetapi, Jakarta tidak menuduh London telah melakukan itu. Jakarta cenderung melihat kedua struktur pemerintahan di Inggris itu hanya tidak berkoordinasi secara komprehensif soal Indonesia terkait Papua Barat. Ada kabar bahwa Wali Kota Oxford yang menghadiri pembukaan kantor itu adalah pejabat wali kota. Sedangkan wali kota definitif hanya menunggu dilantik saja.

London telah menjelaskan kepada Jakarta bahwa mereka mendukung penuh integritas Indonesia. Sebenarnya, respon London itu sudah menunjukkan bahwa London mengakui  adanya kekurangan koordinasi antara London dengan Oxford terkait dengan Papua Barat yang merupakan wilayah Indonesia. Tetapi, hal seperti itu tentu tidak disebutkan dalam penjelasan London terhadap Jakarta. Artinya, ada hal urgen yang tidak sengaja terlewatkan yang kemudian menimbulkan ketidaksenangan Jakarta, tetapi terlalu \"memalukan\" bagi London jika disebutkan secara eksplisit.

Nah, artinya, sebenarnya kedua pemerintah negara telah melakukan tindakan yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Menjadi terasa tidak cukup karena, dalam hubungan kedua negara melalui komunikasi, ada tuntutan untuk menyebutkan sesuatu yang terlewatkan itu secara eksplisit. Negara mana yang mau sangat polos seperti itu? Jika pun disebutkan, tentu etika hubungan internasional menuntut pemerintah Indonesia untuk menjaga agar jangan sampai hal itu menyebar luas. Jadi, walaupun komunikasinya adalah G to G, tidak semua pesan bisa dilakukan secara formal-ekspilisit. Jika kita sudah sampai pada tahap memahami aspek implisit dalam komunikasi G to G ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah benarkah masalahnya hanya soal kurangnya koordinasi antar-struktur pemerintahan di Inggris atau memang mereka sedang melakukan diplomasi wajah ganda?

Nah, di sinilah kita perlu terus mengarahkan pengamatan pada pemerintah Kota Oxford pasca-London yang menyatakan mendukung sepenuhnya integritas Indonesia ketika menanggapi protes Jakarta. Sebagai sebuah negara besar, tentu mereka punya sedemikian banyak masalah besar yang bisa memperlambat akselerasi sikap London pada Oxford. Maka, kunci ada di tangan Jakarta karena bagaimana pun soal integritas teritorial kita adalah lebih pada soal kita, bukan soal mereka. Penting sekali bagi Jakarta untuk terus \"memelototi\" London dalam waktu yang lama.

Diplomasi Sunyi

Bukan hanya dalam komunikasi antarpribadi sehari-hari,  dalam praktik  diplomasi internasional pun  ada beberapa tingkatan kejelasan komunikasi, dari mulai komunikasi yang sangat implisit sampai sangat eksplisit. Dalam konteks menghilangkan duri dalam hubungan RI – Inggris, tampaknya hal yang perlu dilakukan ke depan adalah saling memahami komunikasi di tingkat implisit. Indonesia harus lebih banyak mengambil peran sebagai pembicara terhadap Inggris secara implisit dengan membuat mereka semudah-mudahnya memahami aspek implisit itu. Secara mudah, dapat dikatakan bahwa Indonesia harus melakukan diplomasi sunyi – kontinu terhadap Inggris terkait sikap pemerintah lokal-nya itu.

Diplomasi sunyi bukanlah diplomasi bahasa tubuh, tetapi diplomasi yang intens secara G to G dengan sedapat mungkin menjaga agar sebarannya tidak terlalu meluas ke publik. Bukan supaya publik Indonesia tidak tahu, tetapi, sekali lagi, untuk tidak memberi ladang publikasi pada separatis. Oleh karena itu, dalam hal yang satu ini, sebaiknya publik Indonesia percaya pada pemerintah yang akan dengan serius mengurus masalah ini. Sebagaimana pun kecewanya kita pada pemerintah, dalam hal ini, kita mesti tahu bahwa pemerintah juga sama dengan publik, yaitu tidak ingin ada wilayah Indonesia yang terlepas lagi.

Kalau kita belajar dari lepasnya Timor Timur, ada satu hal yang selama ini terlewatkan dalam pembahasan kita. Yaitu, pada waktu itu, Indonesia baru saja menikmati kebebasan informasi. Mungkin, penikmatan kebebasan informasi itu telah membuat dunia melihat Indonesia, termasuk juga soal Timor Timur. Belajar dari kasus itu, penting sekali untuk melokalisasi komunikasi hanya di sekitar  Jakarta ke London. Inilah diplomasi sunyi yang diharapkan dapat menjadi penyingkir bukan hanya duri hubungan RI – Inggris, juga mempersempit ruang gerak komunikasi separatis.

Berdasarkan laporan berita dari Inggris, bahwa orang-orang OPM di sana menggelar demontrasi yang diikuti oleh belasan orang saja. Ada anak-anak yang terlibat, yang hal ini akan mengecewakan publik Inggris. Nah, artinya mereka sunyi. Di sisi kita, seharusnya juga seirama. Mengingat kasus lepasnya Timor Timur, dapat dipahami jika publik Indonesia menjadi sangat sensitif. Oleh karena itu, sekali lagi kuncinya adalah peng-iring-an kepercayaan publik Indonesia pada pemerintah yang akan dengan serius mengurus masalah ini secara elegan. Tanpa itu, mungkin Papua Barat tidak akan lepas, tetapi cukup membuat duri hubungan kedua negara meruncing. Meruncingnya duri hubungan akan lebih banyak merugikan Indonesianya dibanding Inggris-nya.

Yang terpenting dari semua itu, sebenarnya diplomasi terefektif adalah diplomasi yang dibangun dari diri kita sendiri. Tentulah pemerintah sudah tahu itu. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat meyakinkan Inggris salahsatunya bahwa kita serius mengubah rapor merah di bidang HAM. Pemerintah pun sudah sangat tahu itu. Tapi, karena kita-lah yang sedang dalam masalah integrasi, biasanya sering emosional dalam menuntut sikap mereka yang harus positif dan eksplisit pada kita. Ini kurang produktif bagi hubungan kedua negara, tetapi sangat produktif bagi gerakan separatis.(analisadaily.com)