free hit counter

Kebijakan BK CPO Indonesia yang Kurang Bijak

Oleh: Ir. Fadmin Prihatin Malau, Alumni Fakultas Pertanian jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan

Senin, 20/05/2013

Kehidupan petani sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah satu negara untuk pembangunan sektor pertanian karena kemakmuran kehidupan petani akan menjadikan negara itu makmur. Negara harus menciptakan kebijakan ekonomi yang memihak pertanian dengan perlakuan spesifik untuk petani di dalam negeri.

Hal ini telah dilakukan para negara maju seperti di Eropah, pemerintah memberikan kemudahan mendapatkan lahan pertanian, mendapatkan subsidi dari pemerintah dan secara ketat melakukan perlindungan dari masuknya produk impor. Hebatnya negara di Eropa tidak mengklaim negaranya sebagai negara agraris.

Sangat berbeda dengan di Indonesia yang mengklaim negaranya sebagai negara agraris (pertanian) dan bangga dengan penduduknya yang mayorits petani akan tetapi kebijakan pertanian selalu merugikan petani dan akhirnya merugikan negara.

Mari kita bandingkan dengan Negara Malaysia dalam menetapkan tarif Bea Keluar (BK) minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Indonesia menetapkan BK CPO sebesar 10,5 persen periode April 2013, sedangkan Malaysia hanya 4,5 persen periode Januari 2013.

Menariknya tarif BK untuk komoditi CPO dan produk turunannya, katanya berpedoman kepada harga rata-rata cost insurance freight CPO dari Rotterdam, bursa Malaysia dan bursa Indonesia. Penetapan HPE CPO berdasarkan harga referensi CPO US$ 851,39/MT yang turun sebesar US$ 2,48 atau 0,29% dari periode bulan sebelumnya yaitu US$ 853,87/MT sehingga didapat HPE CPO sebesar US$ 780/MT yang turun US$ 2 atau 0,26% dibandingkan periode bulan sebelumnya yaitu US$ 782/MT.Next