Indonesia Sepelekan Soal Utang

BEBAN UTANG PEMERINTAH LEBIH Rp 2.000 TRILIUN

Jumat, 17/05/2013

Jakarta – Kalangan pengamat menilai pemerintah Indonesia seolah menganggap enteng beban utang yang sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun di tengah pusaran krisis global, yang telah membuat kondisi pertumbuhan ekonomi 2013 memprihatinkan. Sementara untuk menambal defisit APBN, pemerintah tampaknya tetap menggunakan strategi “gali lubang tutup lubang” dengan mengandalkan penerbitan surat berharga negara (SBN)

NERACA

“Pemerintah terlalu menyepelekan utang,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan kepada Neraca, Kamis (16/5). Padahal, akibatnya secara langsung dapat dilihat dari besarnya beban pembayaran utang di dalam APBN. Terbatasnya ruang fiskal pemerintah yang diakibatkan oleh besarnya beban pembayaran utang menyebabkan anggaran negara tidak mampu menanggung beban untuk melaksanakan amanat konstitusi.

Menurut dia, dalam amanat konstitusi UUD 1945 ditegaskan bahwa kebijakan anggaran negara harus ditujukan untuk melaksanakan agenda ekonomi kerakyatan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan fakir miskin, dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat, seperti koperasi.

Peningkatan jumlah utang pemerintah, lanjut Dani, juga menyebabkan kinerja ekonomi nasional, terutama yang berasal dari pendapatan ekspor dan penerimaan negara dalam APBN akan habis digunakan untuk melayani pihak asing dalam bentuk pembayaran utang. Bahkan dengan semakin meningkatnya jumlah utang pemerintah dalam bentuk surat berharga Negara (SBN), APBN terus-menerus mengalokasikan pembayaran utang dalam jumlah yang besar kepada pihak korporasi dan pihak asing pemilik surat berharga.

“Karena itu, rencana pemerintah untuk menurunkan rasio utang hingga 22% terhadap PDB pada tahun depan bukanlah prestasi yang patut dibanggakan. Sebab potensi krisis yang bersumber dari peningkatan beban utang pemerintah tidak hanya semata-mata diselesaikan dengan mengurangi rasio utang terhadap PDB. Menghentikan ketergantungan terhadap utang selaras dengan tujuan untuk mencegah intervensi dan dominasi pihak asing dalam perekonomian nasional dan meningkatkan kemampuan rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional,” ujarnya.

Pernyataan Dani itu mengomentari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu yang mencatat posisi utang pemerintah pusat (pinjaman LN dan surat berharga) pada April 2013 telah mencapai Rp2.023,72 triliun, atau meningkat sekitar Rp433.06 triliun dari posisi akhir 2009 sebesar Rp1.590,66 triliun.

Melalui keterangan situs resmi Kemenkeu, Direktur Strategi Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Utang Schneider Siahaan mengatakan, rasio utang pemerintah saat ini dinilai cukup baik dan relatif aman bagi kelangsungan fiskal. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang mempunyai rasio utang di atas 60%, maka Indonesia termasuk dalam kategori yang masih rendah.

Di sisi lain, pembayaran bunga utang dalam lima tahun terakhir meningkat 200%, dari Rp 65,2 triliun menjadi Rp 116, 4 triliun (2011). Menurut KAU, porsi pembayaran cicilan bunga dan pokok utang dalam APBN 2013 mencapai Rp 171,7 triliun, atau 15% dari belanja pemerintah pusat, yang terinci pembayaran bunga Rp 113,24 triliun dan pokok utang luar negeri Rp 58,4 triliun.

Jumlah tersebut naik 2,4% dibanding 2012 yang mencapai Rp 167,5 triliun. KAU menilai, besarnya cicilan bunga itu disebabkan oleh besarnya pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. Dampak terkurasnya anggaran untuk pembayaran utang ini bisa dideteksi dari minimnya anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Dalam APBN 2013, rencana pembayaran utang pemerintahmencapai Rp299.708 triliun, terdiri dari pembayaran pokok Rp186.464 triliun dan pembayaran bunga Rp113.244 triliun. Jumlah ini mencapai sekitar 17,7% dari total belanja negara 2013.

Apalagi tahun ini pemerintah menargetkan utang baru melalui penerbitan SBN Rp 172,8 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp 19,5 triliun, hal tersebut merupakan strategi untuk menutupi defisit anggaran 2013 Rp 153,3 triliun, yang bakal membengkak menjadi Rp 236 triliun, atau 2,5% dari PDB dalam RAPBN-P 2013.

Gadai Masa Depan

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan, pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan utang Indonesia yang mencapai Rp 2.023,72 triliun,padahal dengan utang Indonesia yang cukup besar ini dapat berpotensi menggadaikan masa depan bangsa.

Menurut dia, semakin besar utang kita,akan berpengaruh terhadap bunga dan cicilannya dan berpengaruh terhadap APBN semakin membesar.Dari data yang ia miliki,selama lima tahun terakhir ini, utang luar negeri pemerintah Indonesia meningkat tajam.

Oleh sebab itu, rakyat harus mewaspadai perkembangan utang luar negeri tersebut. Besarnya jumlah utang Indonesia ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang indikatornya ditunjukkan oleh perbaikan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat seperti infrastruktur energi dan transportasi, pendidikan, serta kesehatan yang masih minim dan terbatas.

"Perkembangan utang sedemikian cepat jelas bukan pengelolaan keuangan negara yang baik. Ironisnya, dalam situasi seperti sekarang ini pemerintah masih ingin menambah utang luar negeri,"keluh Enny.

Dia mengakui dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiyaan rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yag telah ditetapkan sebelumnya.

"Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia.Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya wajib pajak Indonesia," ujar Enny.

Menurut pengamat ekonomi dari UGM, Revrisond Baswir, jika diakumulasikan jumlah total utang Indonesia lebih dari Rp2000 triliun. Angka tersebut tiap tahun akan terus mengalami kenaikan dikarenakan tidak adanya tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa keluar dari jebakan utang. Hal yang sangat disayangkan, pemerintah juga tidak pernah terbuka untuk mengemukakan rasio beban utang terhadap APBN. “Pemerintah hanya sering mengemukakan rasio utang terhadap PDB, ada upaya sistematis untuk menyembunyikan beban utang secara riil.” ucapnya.

Makin membengkaknya utang, lanjut dia, disebabkan utang yang ditarik oleh pemerintah bukan untuk menjalankan kegiatan atau program-program yang dicanangkan dalam kebijakan anggaran, namun untuk menutupi biaya utang yang jatuh tempo. “Beban pokok dan cicilan bunga yang harus dibayarkan mencapai Rp145 triliun.” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, nilai utang luar negeri yang dicatatkan pemerintah selalu negatif. Begitupun dengan utang dalam negeri. “Untuk utang luar negeri, butuh waktu 40 tahun untuk capai jumlah Rp700 triliun, sedang utang dalam negeri membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk mencapai Rp1.300 triliun. Ini menunjukkan cepatnya pertumbuhan utang dalam negeri sehingga berlipat-lipat.” jelasnya.

Dia menilai, cukup sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan utang, kecuali jika utang-utang obligasi rekap bisa direnegosiasikan untuk membuatnya nihil. Akibat dari meningkatnya jumlah utang yang dicatatkan pemerintah ini secara tidak langsung menghambat beberapa program-program terkait pembangunan ekonomi kerakyatan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah.

Pemerintah memproyeksikan total utang pada 2013 sebesar Rp 2.160 triliun atau bertambah Rp 171 triliun dari posisi 2012 sebesar Rp1.991 triliun rupiah. lia/iqbal/ iwan/fba