Birokrasi Jadi Hambatan Utama IPO BUMN

Jumat, 17/05/2013

NERACA

Jakarta –Minimnya perusahaan pemerintah mencatatkan sahamnya di pasar modal dipengaruhi berbagai faktor. Sebut saja, faktor politik yang harus mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hambatan urusan birokrasi.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Wahyu Hidayat mengakui, urusan birokrasi menjadi hambatan Badan Usaha Miik Negara (BUMN) untuk listing di pasar modal, “Jadi tidak mudah, karena harus lewat komite privatisasi, lalu Kementerian Keuangan dan meminta persetujuan DPR,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5).

Menurutnya, sebetulnya saat ini banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang sangat potensial untuk masuk pasar modal lewat mekanisme Initial Public Offering (IPO).Namun, karena sangat banyaknya proses birokrasi yang harus dilalui sebelum masuk bursa, perusahaan BUMN sangat sedikit yang bisa masuk.

Seperti diketahui, tahun ini belum ada satu BUMN pun yang telah mencatatkan sahamnya di bursa.Terakhir, satu-satunya perusahaan BUMN yang sudah bisa dipastikan IPO tahun ini baru PT Semen Batu Raja.

Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya menunda privatisasi dua perusahaan pelat merah tahun ini dengan berbagai alasan. Dua perusahaan itu, yakni PT Pegadaian dan PT Pos Indonesia.

Tercatat dari 141 BUMN, saat ini baru 18 perusahaan yang berhasil masuk daftar di BEI. Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Retno Ici menagatakan, tidak sulit jika perusahaan BUMN ingin melakukan IPO, “Aturan tidak ada yang sulit, sama saja. Tapi kalau dari sisi BUMN memang harus mendapatkan persetujuan dari DPR dulu,”tuturnya.

Rencananya, untuk mendorong IPO BUMN, lanjutnya, pihak OJK bersama Kementerian BUMN untuk melakukan pertemuan untuk hal tersebut. Sementara Kepala Eksekutif OJK untuk Pasar Modal, Nurhaida menyakini, pencatatan saham perusahaan BUMN di lantai bursa dinilai akan berdampak pada perkembangan pasar saham Indonesia, termasuk dalam upaya menyerap investor.

Karena itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganggap pentingnya partisipasi BUMN di pasar modal. “Kita ada rencana diskusi dengan BUMN. Harapannya ada anak usaha BUMN yang bisa IPO tahun ini dan ke depannya,” ujarnya.

Saham anak usaha BUMN, utamanya yang telah mencatatkan sahamnya di bursa efek banyak diminati investor, mengingat nilai kapitalisasinya yang besar dan menguntungkan. Namun sayangnya, saat ini hanya 18 perusahaan BUMN yang listing di bursa. OJK pun tidak dapat menargetkan anak usaha yang harus IPO di tahun ini.

Pelaksanaan IPO BUMN, lanjut dia, menjadi kewenangan Kementerian BUMN selaku pengambil keputusan. Hanya saja, dalam upaya meningkatkan jumlahnya, OJK akan berkomunikasi dengan pihak kementerian BUMN. “Kita tidak bisa secara ideal menyuruh anak usaha BUMN untuk IPO,”jelasnya. (bani)