OJK Bantah Pemotongan Pajak 5% Hanya Janji - Sudah Dilakukan Tahun 2008

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, kebijakan pemotongan pajak 5% kepada perusahaan yang menawarkan sahamnya sebesar 40% kepada publik sudah dilakukan sejak lama. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK, Gonthor R. Aziz dalam penjelasannya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (16/5).

Dijelaskan, kebijakan pemotongan pajak 5% sudah diatur sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (PP 81/2007).

Kemudian untuk pemberian fasilitas perpajakan tersebut diperuntukkan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi seluruh kondisi jumlah kepemilikan saham publiknya (public floating) minimal 40%dari keseluruhan saham yang disetor. Berikutnya, public floating tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak dan masing-masing dari 300 pihak tersebut mempunyai kepemilikan maksimal 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain itu, ketentuan public floating dan batasan prosentase maksimal kepemilikan saham tersebut minimal harus berlangsung selama enam bulan tanpa terputus dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Kata Gonthor, kebijakan pemberian falisilitas penurunan pajak sejak awal tahun 2008 telah secara intensif disosialisasikan kepada para pelaku bisnis maupun masyarakat termasuk kepada para wartawan.

Menurutnya, pemberian fasilitas penurunan perpajakan merupakan bentuk komitmen konkret Pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk mendukung kemajuan pasar modal Indonesia, yang dengan kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan serta akan semakin terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki saham-saham perusahaan dengan reputasi dan kinerja yang baik. (bani)

BERITA TERKAIT

KPK Hanya Klarifikasi LHKPN Tiga Pejabat Maluku

KPK Hanya Klarifikasi LHKPN Tiga Pejabat Maluku NERACA Ambon - Tim Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) hanya mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan…

Jumlah Desa Mandiri di Jabar Hanya 0,67 Persen

Jumlah Desa Mandiri di Jabar Hanya 0,67 Persen NERACA Bandung - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat…

Mengukur Indikator Keuangan dan Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak   Pada masa sekarang ini, para pimpinan korporasi dalam berbagai macam industri memikirkan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

ACES Bagikan Dividen Rp 28,5 Per Saham

Hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menyepakati untuk membagikan…

Kejar Pertumbuhan Produksi - ANJT Mulai Operasikan Dua Pabrik Baru

NERACA Jakarta – Pembangunan dua pabrik PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT) telah berhasil dirampungkan dan rencananya mulai beroperasi pada…

Molor dari Target - BEI Klaim Papan Akselerasi Masih Digodok

NERACA Jakarta – Dukung industri usaha kecil dan menengah (UKM) go public, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan papan…