OJK Bantah Pemotongan Pajak 5% Hanya Janji - Sudah Dilakukan Tahun 2008

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, kebijakan pemotongan pajak 5% kepada perusahaan yang menawarkan sahamnya sebesar 40% kepada publik sudah dilakukan sejak lama. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK, Gonthor R. Aziz dalam penjelasannya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (16/5).

Dijelaskan, kebijakan pemotongan pajak 5% sudah diatur sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka (PP 81/2007).

Kemudian untuk pemberian fasilitas perpajakan tersebut diperuntukkan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi seluruh kondisi jumlah kepemilikan saham publiknya (public floating) minimal 40%dari keseluruhan saham yang disetor. Berikutnya, public floating tersebut dimiliki oleh minimal 300 pihak dan masing-masing dari 300 pihak tersebut mempunyai kepemilikan maksimal 5% dari keseluruhan saham yang disetor.

Selain itu, ketentuan public floating dan batasan prosentase maksimal kepemilikan saham tersebut minimal harus berlangsung selama enam bulan tanpa terputus dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Kata Gonthor, kebijakan pemberian falisilitas penurunan pajak sejak awal tahun 2008 telah secara intensif disosialisasikan kepada para pelaku bisnis maupun masyarakat termasuk kepada para wartawan.

Menurutnya, pemberian fasilitas penurunan perpajakan merupakan bentuk komitmen konkret Pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk mendukung kemajuan pasar modal Indonesia, yang dengan kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan serta akan semakin terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki saham-saham perusahaan dengan reputasi dan kinerja yang baik. (bani)

BERITA TERKAIT

321 Ribu Wajib Pajak Badan Telah Laporkan SPT

      NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan sebanyak 321 ribu Wajib Pajak Badan sudah…

BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak - Sampai Semester Pertama

BPKD Kota Sukabumi Kumpulkan Rp13 miliiar dari Pajak Sampai Semester Pertama NERACA Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama jumlah pajak…

KERJASAMA PENGEMBANGAN LAYANAN PAJAK

PENGEMBANGAN LAYANAN PAJAK : Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan (kedua kiri) bersama Direktur Utama Bank BRI Suprajarto (kedua kanan), disaksikan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Multi Bintang Bagikan Dividen Rp 1,32 Triliun

NERACA Jakarta - Masih tumbuh positifnya industri pariwisata memberikan dampak berarti terhadap penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai…

Graha Layar Bakal Stock Split Saham

Guna memenuhi aturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk ketentuan free float saham atau jumlah saham yang beredar di publik,…

MMLP Bidik Rights Issue Rp 447,79 Miliar

Dalam rangka perkuat modal, PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), emiten pengelola pergudangan berencana untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak…