Tanpa Penyelewengan Pajak, Indonesia Tidak Perlu Utang

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tanpa adanya penyelewengan pajak, Indonesia tidak lagi perlu berutang. “Bisa jadi menutup belanja 2013 sebesar Rp1.683 triliun,” kata Heri kepada Neraca, Kamis (16/5). Dalam APBN 2013, tercatat bahwa jumlah belanja negara pada 2013 adalah sebesar Rp1.683 triliun, sementara penerimaan negara direncanakan sebesar Rp1.529,7 triliun. Dengan begitu, negara perlu utang sebesar selisihnya, yaitu Rp153,3 triliun. Utang ini yang menurut Heri tidak diperlukan kalau tidak terjadi penyelewengan pajak. Pernyataan Heri tersebut merupakan tanggapannya terhadap tertangkapnya dua oknum pegawai pajak dan seorang wajib pajak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/5).

Dalam siaran pers-nya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengapresiasi KPK yang secara konsisten mendukung Ditjen Pajak dalam memberantas segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak dan oknum Wajib Pajak, karena selain oknum pegawai pajak, penyuapnya pun ditangkap sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih luas. “Terkait oknum pegawai pajak tersebut, seperti yang telah dilakukan pada kasus-kasus sebelumnya, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pemberhentian tidak dengan hormat,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Kismantoro Petrus.

Ditjen Pajak, lanjut Petrus, tidak akan berhenti dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya kepada setiap oknum pegawai pajak yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum. Demikian juga, Ditjen Pajak secara konsisten terus melaksanakan penegakan hukum kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Petrus, apa yang terjadi saat ini merupakan konsekuensi logis dan buah dari reformasi birokrasi yang telah dan sedang berjalan di Ditjen Pajak. Selanjutnya, Ditjen Pajak juga akan terus membenahi mental dan moral para pegawainya agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Membangun budaya baru yang memiliki etika baik memerlukan upaya keras dan berkesinambungan serta waktu yang tidak singkat. “Dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar semangat reformasi di Ditjen Pajak terus berkobar untuk Indonesia yang lebih baik. Secara khusus kepada Wajib Pajak, kami mengajak untuk bersama-sama menjadi bagian dari proses reformasi birokrasi di Ditjen Pajak,” jelas dia.

Heri mengatakan, ternyata masih banyak oknum di lingkungan Ditjen Pajak yang menerima suap atau gratifikasi atau sejenisnya. “Fungsi pengawasannya masih kurang, sehingga mudah bagi oknum yang melakukan hal-hal seperti ini,” kata dia. Kalau ini bisa dihentikan, lanjut Heri, tentu saja penerimaan negara akan optimal. Tidak perlu merancang utang luar negeri di APBN. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Jabar Targetkan Raih Wajar Tanpa Pengecualian ke-8

Jabar Targetkan Raih Wajar Tanpa Pengecualian ke-8 NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan tahun ini kembali meraih…

Peneliti:Kasus Beras Busuk Karena Distribusi Tidak Baik

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…