Pemerintah Tidak Bisa Hanya Business As Usual

Pembangunan Infrastruktur

Jumat, 17/05/2013

NERACA

Jakarta – Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dijalankan dengan business as usual karena Indonesia sudah masukd alam darurat infrastruktur. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Managing Director PT Nusantara Infrastruktur Bernardus Djonoputro di Jakarta, Kamis (16/5).

“Dalam kondisi infrastruktur darurat seperti sekarang perlu pemikiran inovatif, aplikasi teknologi inovatif. Pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur dengan business as usual. Harus sangat inovatif,” jelas Bernardus.

Proyek-proyek infrastruktur perlu segera mengaplikasikan model desain teknologi yang inovatif demi mengatasi beberapa masalah, di antaranya efisiensi, penerapan standar terbaik, perubahan iklim, sumber daya alam, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pada saat yang bersamaan, hal yang tak kalah penting diperhatikan adalah persoalan untuk mendapatkan model pembiayaan untuk menjamin pendanaan dan manfaat ekonomi dari sebuah proyek infrastruktur.

Beberapa hal utama yang perlu dilakukan inovasi mendasar, kata Bernardus, adalah dalam hal penggunaan teknologi tinggi dalam infrastruktur angkutan dalam kota, inovasi dalam hal pendanaan, dan inovasi dalam penggunaan teknologi membangun gedung tinggi dan kawasan khusus perkotaan.

Di bidang infrastruktur angkutan dalam kota, mengemuka sebuah wacana mengenai personal rapid transit (PRT). “Personal rapid transit adalah sebuah solusi angkutan umum dengan jumlah penumpang sedikit. Tepat untuk skala kota dan cocok sekali buat Indonesia,” kata Bernardus.

PRT tersebut, lanjut dia, bisa dibangun untuk di bandar udara, pelabuhan, atau kawasan kecil di pusat kota. Beberapa PRT yang sudah berjalan adalah di Morgantown (Virginia Barat, Amerika Serikat), Masdar City (Abu Dhabi, United Arab Emirates), dan London (Inggris).

Selain PRT, pembangunan special economic zone juga dianggap penting untuk pembangunan infrastruktur ke depan. “Indonesia punya banyak Special Cconomic Zone (SEZ), dan Kawasan Strategis Nasional (KSN),” kata Bernardus.

Mengenai pendanaan, Bernardus mengklaim banyak sekali yang ingin investasi di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari investor asing. “Yang penting bagaimana men-structure projek itu sehingga bisa masuk ke standar-standar kriteria investor internasional. Ini melegakan bahwa projek-projek besar PPP (Public Private Partnership) bisa berjalan di Mesir, Turki, yang kredit rating nya sangat berbeda dari Indonesia. Yang begitu saja bisa, apalagi Indonesia. Jadi tidak terpengaruh kredit rating,” jelas dia.

Atasi Hambatan PPP

Hal lain yang sangat penting menurut Bernardus adalah bahwa sekarang pemerintah seharusnya fokus pada proyek-proyek yang sudah ditenderkan supaya bisa segera selesai. Proyek-proyek tersebut bisa dipercepat dengan cara mendorong pembentukan tata cara tender dan tata cara PPP yang baik.

Bernardus memaparkan terdapat dua buah hambatan terbesar yang menyebabkan PPP kurang maksimal berjalan di Indonesia. “Pertama, proyek yang di list tidak ada FS (feasibility study) yang cukup. Tidak bisa langsung ditenderkan, jadi setiap peserta tender harus keluar banyak uang lagi untuk FS,” jelas dia.

Kedua, lanjut Bernardus, penyebab PPP kurang maksimal adalah ketiadaan lembaga sentral yang fokus mengurusi PPP. “Pemerintah seharusnya punya lembaga sentral yang mengurus PPP supaya bisa bikin FS yang baik dan schedule yang baik sampai financial close. Mesir pun ada PPP center, Australia juga ada,” jelas Bernardus.

Sudah waktunya pemerintah fokus membuat lembaga sentral ini dan lembaga ini sepatutnya ada di bawah komando tertinggi, pungkas dia.[iqbal]