PIP Siapkan Rp1,5 Triliun di 2013 - Dorong Perekonomian Daerah

NERACA

Medan - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan pada tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk disalurkan sebagai pinjaman dana investasi kepada daerah yang membutuhkan. Kepala PIP, Soritaon Siregar, mengaku kalau anggaran tersebut jumlah lebih tinggi dari yang disalurkan PIP di 2012 sekitar Rp1,21 triliun. “Kita anggarkan Rp1,5 triliun. Jika jumlahnya ternyata masih kurang, kita siap menambah alokasi dana tersebut,” ungkap Soritaon di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5). Dia mengatakan, dari Rp1,5 triliun yang akan disalurkan, hingga mendekati akhir semester I 2013, belum ada dana yang disalurkan sebagai pinjaman, baik kepada Pemerintah Kota/Kabupaten maupun Provinsi. \"Memang sudah ada puluhan permohonan pinjaman dari berbagai daerah. Tapi masih sedang dalam proses evaluasi untuk ditetapkan apakah disetujui atau tidak,\" katanya.

Persyaratan memperoleh pinjaman itu antara lain adalah adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiga tahun terakhir hasil audit Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian (WDP), surat pesetujuan DPRD hingga rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, termasuk adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pinjaman dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Daerah.

\"Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi dan hasil analisis kelayakan dan risiko dinilai bagus, baru PIP mengucurkan dana pinjaman ke daerah itu,\" jelas Soritaon. Namun dirinya mengaku tidak bisa mengingat daerah-daerah yang mengajukan permohonan, termasuk soal apakah ada tidak yang berasal dari Pemerintah Kota Medan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

\"Saya tidak ingat nama daerah yang mengajukan permohonan. Tapi tahun 2012 Pemkot Medan ada penyaluran lebih dari Rp77,45 miliar untuk pembangunan/peningkatan pasar tradisional,\" papar dia. Pinjaman kepada Pemerintah Kota Medan, lanjut Soritaon, untuk jangka waktu lima tahun. \"PIP memang mengutamakan proyek infrastruktur dasar yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat,\" ujar dia.

Reformasi belum menyentuh

Masyarakat yang dimaksud adalah kelas menengah ke bawah yang betul-betul membutuhkan seperti untuk pembangunan jalan, irigasi, terminal dan rumah sakit. Dia menegaskan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan seperti pembangkit listrik mikrohidro, geothermal dan tenaga angin juga menjadi sasaran proyek yang didanai PIP tahun 2013. Sementara guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Ramli, menyebutkan reformasi ekonomi yang dilakukan hingga dewasa ini belum mengarah kepada yang lebih strategis dalam pengembangan potensi daerah. Sumberdaya alam yang berlimpah dan sumberdaya manusia besar, nyatanya belum bisa mempercepat pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan sektor riil. \"Keberadaan PIP bisa menjadi solusi bagi daerah untuk mengejar ketertinggalan atau untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di daerahnya karena masalah keterbatasan dana bisa diatasi melalui pinjaman PIP,\" tandas Ramli. [ardi]

BERITA TERKAIT

Menggeliatkan Roda Perekonomian Lewat Pemerataan Sinyal

Di era digital saat ini, semua pelayanan sudah bisa dilakukan melalui smartphone, mulai dari urusan pekerjaan kantor, bayar cicilan dengan…

Alokasikan Capex Rp 15,1 Triliun - Telkom Kebut Perluasan Jaringan Untuk 4G

NERACA Jakarta – Perluas jaringan pelayanan 4G di seluruh Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) fokus mengejar realisasi belanja…

Investree Dorong Pemberdayaan E-Commerce

Mendekatkan diri kepada masyarakat, pionir fintech-marketplace lending di Indonesia, Investree (PT Investree Radhika Jaya) hadir di acara Pasar idEA selama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…