Piranti Kendali Konsumsi BBM Dipasang Juli

Jumat, 17/05/2013

NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengumumkan, alat kendali konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dipasang para Juli 2013. Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pemasangan alat tersebut dilakukan secara bertahap mulai dua bulan lagi. "Juli akan mulai," kata Karen di Jakarta, Kamis, menjawab pertanyaan pers soal pemasangan alat tersebut.

Seperti sudah sering diberitakan, piranti Radio Frequency Identification (RFID) dapat digunakan sebagai alat monitoring dan pengendalian BBM. Alat ini akan digunakan sebagai pemantau kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Sementara itu Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menambahkan prioritas pertama pemasangan alat kendali akan dilakukan di Jakarta untuk kendaraan dinas mengacu Peraturan Menteri ESDM No 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2013.

Kemudian, prioritas selanjutnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan jadwal Pertamina, pada Juli 2013, pemasangan alat kendali ditargetkan sudah selesai di tiga provinsi yakni Jakarta, Kaltim, dan Kalbar dengan jumlah SPBU mencapai 437 unit. Kemudian pada Agustus 2013, direncanakan terpasang di kendaraan yang berada di Kalteng, Kalsel, Kepri, Bengkulu, dan Lampung dengan 323 unit SPBU. Pada September terpasang di 395 unit SPBU di Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, dan Babel dan Oktober 2013 di 409 SPBU di Aceh dan Sumut.

Pada November sudah terpasang di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan 409 SPBU dan Desember 2013 terpasang di 600 SPBU yang berlokasi di Jabar kecuali Bogor dan Depok. Pada Januari 2014, pemasangan berlanjut di Banten di luar Tangerang ditambah DIY untuk 212 SPBU, Februari di Jateng dengan 618 SPBU, dan Maret di Jatim sebanyak 836 SPBU. Kemudian, pada April 2014, alat kendali sudah terpasang di Bali dan Nusa Tenggara di 295 SPBU, Mei di 348 SPBU di Gorontalo, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulbar, dan Sulsel, dan terakhir Juni 2014 di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat di 145 SPBU. Jumlah kendaraan yang direncanakan dipasang alat kendali mencapai 100 juta yang terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta motor, tiga juta bus, dan enam juta truk.

Pembatasan BBM

Terkait dengan wacana pembatasan BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor 0,7 liter/hari dan untuk mobil 3 liter/hari. "Tidak ada pembatasan model seperti itu, nggak ada, kalau kuota BBM subsidi terbatas memang iya (tahun 2013 cuma 46 Juta kiloliter)," ujar Jero di Jakarta, Rabu.

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo pada minggu lalu. Ia menyebutkan bahwa pemerintah akan membatasi konsumsi BBM untuk motor hanya 0,7 liter per hari atau hanya 4,9 liter per minggu. Sedangkan untuk mobil, maksimal hanya 3 liter per hari atau 21 liter per minggu.

Jero meluruskan bahwa yang diungkapkan oleh Wamen ESDM bukanlah untuk pembatasan melainkan hasil riset Lemigas (Pusat Penelitian dan Pengemangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi). “Itu hasil riset yang dilakukan oleh Lemigas, kalau rata-rata konsumsi BBM bersubsidi untuk sepeda motor per harinya segitu (0,7 liter/hari dan kalau mobil rata-rata segitu (3 liter/hari). Akan tetapi hal itu bukanlah yang akan dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun rencana untuk menaikkan harga BBM. “Belum-belum, belum ada pembatasan BBM subsidi. Yang jelas jika harga BBM subsidi disesuaikan maka masyarakat pasti akan melakukan penghematan,” ucapnya.

Sebelumnya, terkait hal ini, pengamat Ekonomi dari Econit Hendry Saparini mengatakan kebijakan pemerintah dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bakal sulit diterapkan. Alasannya, selain diperlukan peralatan super canggih juga menelan biaya yang tidak sedikit. “Itu sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan, jadi dicari-cari langkah yang sebenarnya nggak penting. Nanti ada isu tentang proyek siapa yang memenangkan tender,” ujar Hendry.

Menurut Hendry, dampak lain dari pembatasan BBM ini, maka aktivitas ekonomi akan terganggu, sehingga harus menyesuaikan. Dia menilai kebijakan itu akan menambah keruwetan dan kian tak akan menyelesaikan permasalahan. “Bagaimana kalau mereka yang memerlukan konsumsi BBM lebih dari itu, menurut saya ini bukan pilihan yang pas,” paparnya.

Bagi Hendry, pemerintah harus serius menyediakan pasokan energi alternatif, bila ingin polemik BBM mereda sekaligus menghambat jebolnya APBN karena terus memberi subsidi energi. “Kalau tidak dilakukan upaya penyelesaian, masyarakat ekonominya tumbuh, permintaan energi tinggi kalau tidak ada alternatif lain selain BBM. Mereka pasti menggunakan BBM lagi, kalau nggak ada solusi transportasi dan energi alternatif ya permintaan tetap, mengatur pertumbuhan sepeda juga tidak, pasti akan terbebani terus,” tukasnya.

Sementara Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Jongkie Sugiharto mengatakan bahwa pihaknya mendukung dengan dilakukannya pembatasan BBM untuk jenis premium. Pasalnya dengan pembatasan BBM bersubsidi maka masyarakat berpotensi pindah ke pertamax.

Ia juga mengungkapkan pada umumnya kendaraan bermotor baik mobil ataupun motor memiliki performa mesin dengan kompresi yang tinggi sehingga bisa menghasilkan emisi gas buang standar Euro2. “Maka dari itu perlu menggunakan bahan bakar seperti pertamax ataupun solar dex. Akan tetapi perlu kesadaran juga untuk menggunakan BBM non subsidi,” ujarnya.