Bantuan Langsung Anak, Mengapa Tidak?

Oleh: Kencana Sari, SKM, MPH

Peneliti di Balitbang Kementerian Kesehatan

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan neraca keuangan negara. Berbagai akibat kenaikan BBM pun sontak menerbitkan kekhawatiran bagi sebagian lapisan masyarakat. Sebagian, karena tidak semua lapisan masyarakat akan mengalami dampak yang berarti. Jelas, mereka bukan dari golongan menengah ke bawah yang penghasilannya akan banyak tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok belaka.

Hal yang menyedihkan jika pemerintah tidak memikirkan apa yang harus diperbuat untuk melindungi kaum marginal. Berbagai alternatif solusi pun dibahas yang kemudian mengerucut pada pemberian dana tunai yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Namun, apakah ini jawaban dari kebutuhan masyarakat yang dapat meramu apa yang benar-benar diharapkan?

BLSM direncanakan akan diberikan kepada 18,5 juta kepala keluarga di Indonesia dengan besaran Rp150 ribu per bulan selama kurang lebih 6-9 bulan. Ini berarti negara akan mengeluarkan Rp16 triliun-Rp25 trilliun sebagai upaya pencegahan kemiskinan bagi masyarakat yang rentan.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, beasiswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH). Kebijakan yang memicu berbagai pro dan kontra juga perlu pengawasan ketat dalam pelaksanaannya

Apa itu PKH akan mengedepankan aspek pendidikan berupa good parenting, young children behavior, playing and learning together, dan success in school dan aspek ekonomi keluarga berupa financial literacy dan Micro Entrepreneurship. Cukup bagus memang, asal dalam penerapannya ‘alat’ yang digunakan sesuai dengan karakteristik pengguna. Dan perlu diingat, setelah dibekali dengan berbagai ilmu, lalu bagaimana selanjutnya? Lagi-lagi, ketersediaan layanan dan kesempatan adalah hal yang penting agar bermanfaat di jangka panjang.

Bagi saya, ada satu aspek yang hilang dalam BLSM yaitu aspek kesehatan. Alangkah indahnya jika mereka yang layak dibantu itu dibekali juga dengan pengetahuan untuk hidup sehat dan bersih. Kemiskinan merupakan ancaman bagi kesehatan terutama pada mereka dalam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia perlu perhatian khusus.

Kenaikan BBM jelas akan berdampak pada ketersedian pangan rumah tangga. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, seharusnya mereka dibekali dengan ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan sehingga terhindar dari penyakit dan kondisi yang membuat mereka semakin terpuruk akibat kualitas hidup yang buruk. Gambarannya, paling tidak ibu-ibu dalam keadaan ekonomi seadanya bisa memberikan makanan dan pola asuh yang sehat kepada anak-anaknya agar tidak jatuh pada kondisi kurang gizi akibat kurang asupan yang baik dan hidup tidak bersih.

Ada baiknya juga pemerintah mengalokasikan dana yang dulu dipakai mensubsidi BBM untuk program yang berorientasi pada kesehatan anak, sebut saja misalnya, Bantuan Langsung-Anak. Program ini akan memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang kelaparan. Seperti halnya yang dilakukan di beberapa negara maju, bagi semua anak mereka memperoleh ‘jatah voucher’ untuk berbelanja makanan terpilih dalam program tersebut seperti susu, roti, buah,dan lainnya di toko atau supermarket manapun dengan hanya menunjukkan voucher tersebut. Seperti halnya asuransi, maka pihak toko atau supermarket tinggal mengirimkan tagihannya ke pemerintah.

Kita tahu bahwa anak adalah penerus masa depan bangsa, khususnya dua tahun pertama setelah dia dilahirkan merupakan masa yang kritis penentu perkembangan dan kualitas anak ketika dewasa. Dan kita tentu tak ingin ada generasi hilang karena “terbunuh” gizi yang kurang.

BERITA TERKAIT

Pakar: Praperadilan Tidak Hambat Penetapan Tersangka TPPU

Pakar: Praperadilan Tidak Hambat Penetapan Tersangka TPPU NERACA Jakarta - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih berpendapat permohonan…

Perlu Tidak Impor Beras?

Persoalan lama kembali muncul di tengah kesibukan masyarakat menjelang Lebaran tahun ini. Perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan dan Perum…

APT Minta Bursa Tidak Transaksikan BFIN - Masih Proses Sengketa

NERACA Jakarta – Mendorong adanya kepastian hukum dan tanpa adanya intervensi, PT Aryaputra Teguharta (APT) meminta dan mengingatkan operator bursa…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Bencana dan Infrastruktur

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Bencana beruntun yang terjadi di republik ini menyisakan…

Reksadana Syariah, Siapa Mau?

Oleh : Agus Yulaiwan  Pemerhati Ekoomi Syariah Bisnis syariah sebenarnya ragam jenisnya, namun  di Indonesia sejauh ini dikenal hanya lembaga…

Polemik Harga BBM

  Oleh:  Sih Pambudhi Peneliti Intern Indef Pembatalan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium kurang dari satu…