Bantuan Langsung Anak, Mengapa Tidak?

Oleh: Kencana Sari, SKM, MPH

Peneliti di Balitbang Kementerian Kesehatan

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyehatkan neraca keuangan negara. Berbagai akibat kenaikan BBM pun sontak menerbitkan kekhawatiran bagi sebagian lapisan masyarakat. Sebagian, karena tidak semua lapisan masyarakat akan mengalami dampak yang berarti. Jelas, mereka bukan dari golongan menengah ke bawah yang penghasilannya akan banyak tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok belaka.

Hal yang menyedihkan jika pemerintah tidak memikirkan apa yang harus diperbuat untuk melindungi kaum marginal. Berbagai alternatif solusi pun dibahas yang kemudian mengerucut pada pemberian dana tunai yaitu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) melalui perpanjangan tangan Kementerian Sosial. Namun, apakah ini jawaban dari kebutuhan masyarakat yang dapat meramu apa yang benar-benar diharapkan?

BLSM direncanakan akan diberikan kepada 18,5 juta kepala keluarga di Indonesia dengan besaran Rp150 ribu per bulan selama kurang lebih 6-9 bulan. Ini berarti negara akan mengeluarkan Rp16 triliun-Rp25 trilliun sebagai upaya pencegahan kemiskinan bagi masyarakat yang rentan.

Ada empat bentuk kompensasi yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berupa transfer dana tunai, beras miskin, beasiswa yang diberikan secara tunai, dan program keluarga harapan (PKH). Kebijakan yang memicu berbagai pro dan kontra juga perlu pengawasan ketat dalam pelaksanaannya

Apa itu PKH akan mengedepankan aspek pendidikan berupa good parenting, young children behavior, playing and learning together, dan success in school dan aspek ekonomi keluarga berupa financial literacy dan Micro Entrepreneurship. Cukup bagus memang, asal dalam penerapannya ‘alat’ yang digunakan sesuai dengan karakteristik pengguna. Dan perlu diingat, setelah dibekali dengan berbagai ilmu, lalu bagaimana selanjutnya? Lagi-lagi, ketersediaan layanan dan kesempatan adalah hal yang penting agar bermanfaat di jangka panjang.

Bagi saya, ada satu aspek yang hilang dalam BLSM yaitu aspek kesehatan. Alangkah indahnya jika mereka yang layak dibantu itu dibekali juga dengan pengetahuan untuk hidup sehat dan bersih. Kemiskinan merupakan ancaman bagi kesehatan terutama pada mereka dalam kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan lansia perlu perhatian khusus.

Kenaikan BBM jelas akan berdampak pada ketersedian pangan rumah tangga. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, seharusnya mereka dibekali dengan ilmu tentang bagaimana menjaga kesehatan sehingga terhindar dari penyakit dan kondisi yang membuat mereka semakin terpuruk akibat kualitas hidup yang buruk. Gambarannya, paling tidak ibu-ibu dalam keadaan ekonomi seadanya bisa memberikan makanan dan pola asuh yang sehat kepada anak-anaknya agar tidak jatuh pada kondisi kurang gizi akibat kurang asupan yang baik dan hidup tidak bersih.

Ada baiknya juga pemerintah mengalokasikan dana yang dulu dipakai mensubsidi BBM untuk program yang berorientasi pada kesehatan anak, sebut saja misalnya, Bantuan Langsung-Anak. Program ini akan memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang kelaparan. Seperti halnya yang dilakukan di beberapa negara maju, bagi semua anak mereka memperoleh ‘jatah voucher’ untuk berbelanja makanan terpilih dalam program tersebut seperti susu, roti, buah,dan lainnya di toko atau supermarket manapun dengan hanya menunjukkan voucher tersebut. Seperti halnya asuransi, maka pihak toko atau supermarket tinggal mengirimkan tagihannya ke pemerintah.

Kita tahu bahwa anak adalah penerus masa depan bangsa, khususnya dua tahun pertama setelah dia dilahirkan merupakan masa yang kritis penentu perkembangan dan kualitas anak ketika dewasa. Dan kita tentu tak ingin ada generasi hilang karena “terbunuh” gizi yang kurang.

BERITA TERKAIT

PTPP Catatkan Kontrak Baru Rp 2,3 Triliun - Ditopang Kontribusi Anak Usaha

NERACA Jakarta – PT PP (Persero) Tbk (PTPP), perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia mengumumkan total perolehan kontrak baru…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

KS Bawa Anak Usahanya IPO Kuartal Tiga

NERACA Cilegon – Mendung program Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memanfaatkan pendanaan pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekspansi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

Impor, Kenapa Takut?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Jangan marah dulu dengan judul tulisan ini. Atau jangan buru-buru emosi…

Menteri Terbaik

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi   Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Salah satu tim pembantu dalam Kabinet Kerja…