NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah untuk melakukan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas tampaknya hanya menjadi wacana sebab anggaran kembali dipangkas. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, anggaran untuk pengadaan konverter kit atau alat konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG), merupakan salah satu pos yang terkena pemotongan belanja dari Kementerian Lembaga. \"Anggarannya berkurang, dari Rp 200 miliar berkurang Rp 50 miliar,\" ujarnya di Jakarta, Kamis (16/5).

Hidayat menjelaskan, pemotongan anggaran konverter kit tersebut dilakukan karena masih banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang belum siap untuk memasang dan menyiapkan peralatan infrastruktur pendukung. \"Kita mengatur anggarannya berdasarkan kesiapan SPBU. Untuk saat ini dikembalikan untuk pemotongan, nanti tahun depan kita ambil lagi,\" ujarnya.

Secara keseluruhan, kata dia, Kementerian Perindustrian terkena pemotongan belanja sebanyak Rp 183 miliar dan sebagian penghematan tersebut merupakan belanja untuk pemerintah daerah yang masih bisa ditunda pemanfaatannya. \"Ada pemerintah daerah yang belum siap, jadi ditunda tahun depan. Ini bisa digunakan untuk pemotongan,\" katanya.

Dia menceritakan, bahwa pemerintah saat ini berencana melakukan penghematan anggaran hingga Rp24 triliun. Untuk itu, Kementerian/Lembaga (K/L) diminta untuk melakukan penghematan dari berbagai sisi. Menurutnya, hampir semua K/L dipangkas anggarannya. \"Kecuali Kemendikbud, jadi kami memang mencari proyek-proyek yang memang bisa ditunda untuk dipakai sebagai penghematan,\" tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegero mengatakan, kondisi ini semakin memperlihatkan jika pemerintah tidak serius dalam melakukan konversi BBM ke gas. “Apalagi, hingga kini tidak ada cetak biru dari program konversi itu,” jelasnya.

Menurutnya, program BBG tidak sekedar pengadaan converter kit gratis dan pembangunan SPBG. Tapi, menyangkut masalah insentif, kebijakan harga, kontinuitas bengkel perawatan, koordinasi dengan industri otomotif dan Pemerintah Daerah.

Untuk diketahui, dalam APBN, 2013 anggaran untuk konversi BBM ke BBG juga hanya Rp 447 miliar. Padahal, kebutuhan untuk pengadaan converter kit dan SPBG sebesar Rp 1,6 triliun. Untuk 2014 sendiri pemerintah menyediakan anggaran Rp 560 miliar untuk konversi bbm ke gas.

Rawan Bancakan

Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilaydi mengatakan, anggaran penghematan dari kenaikan BBM sangat rawan menjadi bancakan. “Saya khawatir menjadi banjakan bersama. Apakah berupa proyek-proyek seperti proyek bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya,” katanya.

Apalagi, kata dia, pemberian BLT itu dilakukan oleh kementerian tertentu. Menurutnya, jangan sampai anggaran penghematan tersebut dijadikan bancakan oleh partai-partai untuk kepentingan pemilu 2014. Menurut dia, modusnya bisa berupa pembagian proyek. “Jika itu benar terjadi sangat ironis sekali. Karena dana penghematan dari kenaikan BBM digunakan untuk kegiatan politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga menpertanyakan, substitusi dari kenaikan BBM. Menurut dia, pada 2005 lalu, kenaikan BBM dibarengi dengan konversi minyak tanah ke gas. Nah, kalau sekarang apa. Jika ada, lanjutnya, bagaiman pelaksanaannya karena tinggal satu tahun lagi.

Selain itu, dia juga mengingatkan pemerintah soal kebocoran dalam penyaluran BBM subsidi. Karena penyelundupan itu telah merugiakn negara triliunan rupiah. KArena itu, pemerintah juga harus mengantispasi kebocoran dalam penyaluran BBM tersebut.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah bisa mendapatkan selisih sebesar Rp. 40 Triliun dari program penghematan BBM. Padahal, Kementerian Perindustrian menyatakan realisasi pengadaan konverter kit masih menunggu kesiapan infrastruktur konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Meski begitu, Kemenperin masih optimis dapat membagikan konverter kit tahun ini.

Hidayat mengungkap tahun ini pihaknya mendapat tanggung jawab dalam pengadaan konverter kit guna menyukseskan program konversi BBM ke BBG.Adapun anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2013 adalah sekitar Rp250 miliar, meski anggaran tersebut belum dicairkan. “Itu kan kemarin masih dibintangi, tapi Pak Hatta bilang (Plt Menteri Keuangan) ilmu perbintangan sudah mau dihapus. Angka Rp250 miliar sudah disetujui, cuma dibintangi itu kan menunggu sesuatu,” kata Hidayat.

Menunggu sesuatu artinya, lanjut Hidayat, Kementerian Keuangan meminta agar infrastruktur untuk menunjang program konversi BBM ke BBG dijalankan terlebih dahulu. Dengan alasan, agar program bisa berjalan dengan lancar.“Sementara, itu bukan kewenangan kita (infrastruktur konversi BBM ke BBG),” jelasnya.