OJK Mengaku Lakukan Asesmen Internal

Terkait Konglomerasi

Kamis, 16/05/2013

NERACA

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan asesmen terhadap persoalan konglomerasi. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). “Konglomerasi itu sdh dilakukan assessment tp br terbatas di internal kt dulu. Konsep (konglomerasi)nya sekarang masih dalam proses pematangan. Nah, kita nanti di OJK akan ada satu aturan, kemungkinannya di 2014 mulai kita berpikir kalau memang harus ada aturan,” kata Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisioner (DK) OJK Bidang Pengawasan Perbankan, ketika ditemui di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut dia, aturan untuk konglomerasi ini nantinya akan seperti rule making rule. Karena aturan yang sudah ada akan menjadi dasar aturan yang baru. “Nanti publik akan diundang untuk diskusi, kemudian akan dicantumkan di situs kita. Tentu industri akan diundang juga. Industri sendiri memang sudah dengar, seperti Pak Jahja (Presdir BCA) bilang kalau itu hal yang positif. Jadi saya pikir dalam perjalanannya kita lihat baik (pengaturan konglomerasi ini),” tuturnya.

Nelson menambahkan aturan mengenai konglomerasi itu mungkin saja akan berhubungan dengan aturan kepemilikan saham bank umum atau juga kepemilikan tunggal di saham bank (single present policy). “Memang ada juga hubungan atau kaitannya, karena holding-nya yang akan jadi bagian konglomerasi itu,” imbuhnya. Nelson percaya bahwa BI telah melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan suatu aturan di perbankan. Hal ini dikarenakan dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengaturan Perbankan di BI sebelum dia menjabat di OJK.

“Jadi tidak ada aturan yang datangnya mendadak dan tiba-tiba. Jadi itu sudah dilakukan assessment yang melihat resiko yang bisa timbul kalau mereka mengeluarkan itu. Niatnya pasti semua positif, seperti aturan masalah kepemilikan karena ingin mendorong konsolidasi salah satunya. Itu baik untuk industri dan otoritas pengawas,” jelasnya. Kata dia, yang terpenting adalah pada waktu OJK nanti menerima mandat pengawasan dari BI, karena baru akan berjalan di 2014. “Tentunya yang pertama kita akan melanjutkan kebijakan BI sebagai otoritas pengawas, kita akan minta industri untuk patuh kepada aturan yang sudah ada selama ini. Kita akan tetap konsisten dengan itu. Jadi tidak ada peraturan yang bisa diabaikan atau dilanggar walau sudah berpindah ke OJK. Kalau sudah jadi aturan itu otoritas harus tetap konsisten,” tegasnya.

Untuk aturan yang sudah ada, ujarnya, dalam perjalanan ke depan akan dilihat efektivitasnya seperti apa. “Kalau kita lihat itu lancar dan barangkali efektif ya akan kita pikirkan lagi lanjutannya kalau memang masih diperlukan. Tapi kalau dalam perjalanannya industri banyak masalah waktu pemenuhannya, bisa saja OJK memikirkan mitigasi risikonya. Segala macam kemungkinan bisa terjadi (misal direvisi), tapi biar ini jalan dulu. Kalau saya dulu di BI, enam bulan pertama kita lakukan review apakah aturan itu efektif, bisa berjalan, segala macam, setelah itu tentunya akan ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan,” pungkasnya. [ria]