Pertumbuhan Ekonomi Direvisi Jadi 6,2%

NERACA

Jakarta - Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari semula 6,8% kini menjadi 6,2%. “Secara realistis (Pemerintah) melakukan koreksi terhadap pertumbuhan kita yang 6,8%. Kita realistisnya antara 6,2%-6,4%,” kata Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (15/5). Langkah tersebut, lanjut Hatta, hanyalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di angka 2,48% karena Undang-undang melarang defisit anggaran menyentuh angka 3%. Beberapa asumsi makro lainnya pun ikut berubah.

“Pertama, lifting tidak tercapai dan ICP (Indonesian Crude Price/Harga Minyak Mentah Indonesia) yang meningkat dari US$100/barel menjadi US$110/barel,” jelas Hatta. Perubahan asumsi makro juga berubah dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Dari Rp9.300 menjadi Rp9.600,” tambahnya. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak Januari 2013 sampai pertengahan Mei 2013 tidak jauh dari angka Rp9.700/dolar AS. Kuota BBM, lanjut Hatta, tidak mungkin lagi dipertahankan pada angka 46 juta kiloliter.

“Kalau dibiarkan akan meloncat jadi 53 juta kiloliter,” kata Hatta. Pemerintah juga melakukan penghematan sebesar Rp24 triliun yang diambil dari Kementerian/Lembaga dengan proporsi yang menyesuaikan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan tentu saja akan ada efek negatif dari revisi asumsi makro ini. “Implikasinya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan jadi terkoreksi juga,” jelas Enny kepada Neraca, kemarin.

Tapi yang lebih utama dari itu, lanjut Enny, adalah keseimbangan makro ekonomi. “Idealnya ketika pemerintah menetapkan besarnya defisit (utang), salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhannya dikoreksi tapi utangnya tetap, akan ada dampaknya,” kata Enny. Senada, guru besar FE Unibraw Ahmad Erani Yustika, menegaskan bahwa akan ada dampak dari terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. “Pendapatan pajak menurun, dan itu pasti,” kata dia. Erani juga mengatakan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah tidaklah realistis.

“Kalau Pemerintah mau naikkan harga minyak, paling pertumbuhan ekonominya akan berkisar 5,8%-5,9%,” ungkap dia. Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal itu beralasan karena perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak memakai perhitungan yang matang, termasuk tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, namun lebih berkesan politis. Sementara target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Memang, niatan Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR lantaran diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran. [iqbal]

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

The Fed Tahan Suku Bunga Ditengah Sinyal Ekonomi Beragam

    NERACA   Jakarta - Bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (Fed) pada Rabu (19/6) memutuskan untuk membiarkan…

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk bagi Ekonomi Nasional

Oleh: Prof. Dr. Didik J. Rachbini, Ekonom Senior Indef Transportasi penerbangan adalah urat nadi ekonomi nasional dan penting bagi dunia…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…