Pertumbuhan Ekonomi Direvisi Jadi 6,2%

NERACA

Jakarta - Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari semula 6,8% kini menjadi 6,2%. “Secara realistis (Pemerintah) melakukan koreksi terhadap pertumbuhan kita yang 6,8%. Kita realistisnya antara 6,2%-6,4%,” kata Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (15/5). Langkah tersebut, lanjut Hatta, hanyalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di angka 2,48% karena Undang-undang melarang defisit anggaran menyentuh angka 3%. Beberapa asumsi makro lainnya pun ikut berubah.

“Pertama, lifting tidak tercapai dan ICP (Indonesian Crude Price/Harga Minyak Mentah Indonesia) yang meningkat dari US$100/barel menjadi US$110/barel,” jelas Hatta. Perubahan asumsi makro juga berubah dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Dari Rp9.300 menjadi Rp9.600,” tambahnya. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak Januari 2013 sampai pertengahan Mei 2013 tidak jauh dari angka Rp9.700/dolar AS. Kuota BBM, lanjut Hatta, tidak mungkin lagi dipertahankan pada angka 46 juta kiloliter.

“Kalau dibiarkan akan meloncat jadi 53 juta kiloliter,” kata Hatta. Pemerintah juga melakukan penghematan sebesar Rp24 triliun yang diambil dari Kementerian/Lembaga dengan proporsi yang menyesuaikan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan tentu saja akan ada efek negatif dari revisi asumsi makro ini. “Implikasinya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan jadi terkoreksi juga,” jelas Enny kepada Neraca, kemarin.

Tapi yang lebih utama dari itu, lanjut Enny, adalah keseimbangan makro ekonomi. “Idealnya ketika pemerintah menetapkan besarnya defisit (utang), salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhannya dikoreksi tapi utangnya tetap, akan ada dampaknya,” kata Enny. Senada, guru besar FE Unibraw Ahmad Erani Yustika, menegaskan bahwa akan ada dampak dari terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. “Pendapatan pajak menurun, dan itu pasti,” kata dia. Erani juga mengatakan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah tidaklah realistis.

“Kalau Pemerintah mau naikkan harga minyak, paling pertumbuhan ekonominya akan berkisar 5,8%-5,9%,” ungkap dia. Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal itu beralasan karena perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak memakai perhitungan yang matang, termasuk tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, namun lebih berkesan politis. Sementara target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Memang, niatan Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR lantaran diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Taiwan Dukung Pertumbuhan Industri Non Migas Indonesia

HL6-4   NERACA   Jakarta - Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan industri pengolahan non-migas pada tahun 2018 sebesar 5,6…

BI: Ekonomi Banten Tumbuh Sangat Baik Pada 2018

BI: Ekonomi Banten Tumbuh Sangat Baik Pada 2018 NERACA Serang - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten Rahmat Hernowo…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Adira Insurance Hadirkan Asuransi Perjalanan

      NERACA   Jakarta – PT Adira Insurance menyiapkan produk asuransi perjalanan yaitu Travellin. Digital Business Division Head…