Pertumbuhan Ekonomi Direvisi Jadi 6,2%

NERACA

Jakarta - Pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari semula 6,8% kini menjadi 6,2%. “Secara realistis (Pemerintah) melakukan koreksi terhadap pertumbuhan kita yang 6,8%. Kita realistisnya antara 6,2%-6,4%,” kata Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu (15/5). Langkah tersebut, lanjut Hatta, hanyalah salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di angka 2,48% karena Undang-undang melarang defisit anggaran menyentuh angka 3%. Beberapa asumsi makro lainnya pun ikut berubah.

“Pertama, lifting tidak tercapai dan ICP (Indonesian Crude Price/Harga Minyak Mentah Indonesia) yang meningkat dari US$100/barel menjadi US$110/barel,” jelas Hatta. Perubahan asumsi makro juga berubah dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Dari Rp9.300 menjadi Rp9.600,” tambahnya. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sejak Januari 2013 sampai pertengahan Mei 2013 tidak jauh dari angka Rp9.700/dolar AS. Kuota BBM, lanjut Hatta, tidak mungkin lagi dipertahankan pada angka 46 juta kiloliter.

“Kalau dibiarkan akan meloncat jadi 53 juta kiloliter,” kata Hatta. Pemerintah juga melakukan penghematan sebesar Rp24 triliun yang diambil dari Kementerian/Lembaga dengan proporsi yang menyesuaikan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan tentu saja akan ada efek negatif dari revisi asumsi makro ini. “Implikasinya penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan jadi terkoreksi juga,” jelas Enny kepada Neraca, kemarin.

Tapi yang lebih utama dari itu, lanjut Enny, adalah keseimbangan makro ekonomi. “Idealnya ketika pemerintah menetapkan besarnya defisit (utang), salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhannya dikoreksi tapi utangnya tetap, akan ada dampaknya,” kata Enny. Senada, guru besar FE Unibraw Ahmad Erani Yustika, menegaskan bahwa akan ada dampak dari terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. “Pendapatan pajak menurun, dan itu pasti,” kata dia. Erani juga mengatakan bahwa koreksi pertumbuhan ekonomi dari Pemerintah tidaklah realistis.

“Kalau Pemerintah mau naikkan harga minyak, paling pertumbuhan ekonominya akan berkisar 5,8%-5,9%,” ungkap dia. Kian seringnya merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk indikator buruknya perencanaan yang dibuat Pemerintah. Hal itu beralasan karena perencanaan yang dibuat Pemerintah tidak memakai perhitungan yang matang, termasuk tidak memperhitungkan faktor-faktor gejolak ekonomi, namun lebih berkesan politis. Sementara target yang dibuat Pemerintah tidak sejalan dengan upaya-upaya konkretnya bagaimana supaya target itu berjalan. Memang, niatan Pemerintah yang ingin segera mengajukan APBN-Perubahan kepada DPR lantaran diakibatkan sejumlah asumsi makro sudah tidak menunjukkan kesesuaian dengan kondisi terkini dan mempengaruhi postur anggaran. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal"

Puspayoga: "Pertumbuhan Pariwisata Harus Menjaga Kearifan Lokal" NERACA Denpasar - Dalam pengembangan sektor pariwisata takkan pernah bisa lepas dari kaitan…

Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Melihat pengalaman di sejumlah negara yang berkembang pesat, pembuat kebijakan memahami bahwa pembangunan yang sukses memerlukan komitmen selama beberapa dekade…

Tol Sumatra dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Oleh: Eddy Cahyono S,  Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Strategi pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan grand design…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…