NERACA

Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi dinilai akan memukul masyarakat miskin dengan naiknya inflasi sekitar 1,6%, sehingga menembus angka 6% dari asumsi awal sebesar 4,9%. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek inflasi terhadap masyarakat kelas bawah, Pemerintah mendorong program-program yang menyentuh serta menjangkau mereka. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan program-program tersebut akan menghabiskan dana sebesar Rp20 triliun, termasuk didalamnya BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Dia menjelaskan, nantinya BLSM ini akan diberikan kepada 15,5-16 juta rumah tangga atau setara 65 juta jiwa atau sekitar 27% dari penduduk Indonesia.

Penyaluran BLSM tersebut akan melalui kantor pos dan bisa diawasi semua partai sehingga tidak ada kecurigaan bahwa program BLSM ini dimanfaatkan partai politik. “BLSM ini menunggu dibahas di parlemen, APBN-P 2013, mudah-mudahan mendapat dukungan. Kisaran pemberiannya empat sampai lima bulan. Cukup sampai keseimbangan shock kalangan masyarakat berpenghasilan rendah bisa terhindarkan,” jelas Agung di Jakarta, Rabu (15/5).

Demikian juga untuk program Raskin (beras untuk masyarakat miskin), lanjut Agung, akan diberikan empat bulan. Yang tadinya dalam anggaran hanya dianggarkan untuk 12 kali pemberian alias sekali sebulan, kini menjadi 16 kali karena ada tambahan empat bulan. “Minimum 15 kali,” tambah Agung. Sementara volume Raskin per Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetap, yaitu 15 kilogram/bulan. RTS akan membeli raskin dengan harga Rp1.600 per kilogram dan selebihnya di subsidi Pemerintah. “Tambahan nilainya, saya tidak tahu persis. Tapi per kilogramnya, subsidi sebesar Rp6.000. Sedangkan jumlah RTS 15,5 juta,” jelasnya.

Program ketiga yang akan digulirkan untuk masyarakat miskin dalam rangka menekan efek buruk inflasi adalah Beasiswa Siswa Miskin (BSM). “Cakupannya meningkat dari 9 juta siswa ke 15,5 juta siswa. Itu berarti 30% dari seluruh jumlah siswa. Ada tambahan alokasi dukungan untuk kelancaran tugas-tugas di sekolah seperti seragam, sepatu,” Agung menjelaskan. Terakhir adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah rumah tangga sasaran dalam PKH tidaklah berubah, yaitu sekitar 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tetapi rata-rata nilai per keluarganya meningkat. Sebelumnya adalah Rp1,4 juta per keluarga. “Nilainya menjadi Rp1,8 juta, itu rata-rata,” tukas Agung.

Inflasi 8%

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk, Jahja Setiaatmadja berpendapat, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi akan mendorong kenaikan tingkat inflasi hingga mencapai 7%-8%. \\\"Itu masih bisa diterima,\\\" tegas dia. Dia menambahkan, emerging countries seperti China, India dan Indonesia memang akan menghadapi tingkat inflasi yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB). Jahja memprediksi, tingkat inflasi sekitar lima hingga delapan persen masih aman bagi perekonomian Indonesia.\\\"Angka inflasi 5%-8% masih bisa diterima perekonomian, yang penting jangan sampai 9%, atau bahkan double digit,\" ungkapnya. Sebelumnya Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat menyebabkan tambahan inflasi sebesar 1,5%-1,6%.

Menurut dia, untuk menahan laju inflasi tersebut, pemerintah mengupayakan untuk menjaga harga bahan kebutuhan pangan agar tidak makin meningkat menjelang bulan puasa dan lebaran. \\\"Inflasi akibat volatile food tidak boleh terjadi dan harus ditekan. Cabai biasanya menjelang puasa dan lebaran akan meningkat, yang lain harus dikendalikan terutama telur, ayam, daging dan beras,\" katanya. Dengan upaya tersebut, Pemerintah mengharapkan dampak kenaikan harga BBM terhadap laju inflasi tidak terlalu tinggi, dan menetapkan asumsi pada RAPBN-Perubahan 2013 sebesar 6,9%-7,2% (year on year/yoy).

\"Yang dipatok dalam APBN-Perubahan sekitar itu, saya tidak usah bicara dulu sebelum masuk ke DPR, tapi range-nya saja saya sampaikan,\" papar dia. Terkait upaya untuk menjaga inflasi, Hatta menginginkan terciptanya suasana kondusif, agar tidak terjadi ekspektasi inflasi yang berlebihan dari kemungkinan penerapan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi. \"Kita tidak mau terjadi second round effect dari suatu inflasi yang kadang-kadang spekulatif. Ini tidak boleh terjadi,\" pungkas Hatta.[iqbal/ardi]