NERACA

Jakarta - Alih-alih ingin melakukan penghematan belanja negara, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengurangi anggaran yang diberikan pada setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, angka penghematan itu terbilang kecil. Pasalnya, semua K/L yang terkena pemangkasan, penghematannya “hanya” sebesar Rp24 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Prof Dr Ahmad Erani Yustika menilai, penghematan APBN yang dilakukan pemerintah itu tidak signifikan. Artinya, Erani menuding Pemerintah melakukan penghematan setengah hati. “Penghematannya setengah hati. Harusnya bukan Rp24 triliun, tetapi bisa mencapai Rp50 triliun,” ujarnya kepada Neraca, Rabu (15/5).

Penjabaran dari Rp50 triliun itu, lanjut Erani, adalah dari penghematan belanja barang dan menghilangkan mark-up dari belanja modal. “Belanja modalnya sendiri itu bagus, jangan dipotong, tapi mark up-nya lah yang mesti dihilangkan. Contoh sederhananya pembuatan jalan. Data Bank Dunia menyebutkan bahwa terjadi mark-up sebesar 40%. Yang seperti itu harus dipangkas,” tegas guru besar FE Unibraw itu.

Angka Rp50 triliun tersebut belum juga termasuk penghematan dari belanja pegawai yang angkanya ratusan triliun rupiah. “Agak sulit sebetulnya mengurangi belanja pegawai karena rigid. Tapi tetap bisa dihemat sebesar 5-7%, yaitu misalnya dari pengurangan honor atau semacamnya di luar gaji PNS,” jelas Erani.

Meski begitu, dirinya berharap penghematan yang dilakukan Pemerintah terus digenjot dan tidak hanya dilakukan di saat harga BBM Bersubsidi ingin dinaikkan saja. “Idealnya, penghematan itu dilakukan, ada atau pun tidak ada kenaikan harga BBM. Seperti inefisiensi belanja barang, belanja perjalanan dinas. Ada atau tidak ada kenaikan, harga BBM harus kita efisienkan,” ungkapnya. Dia juga mengimbau pemerintah agar yang dipotong anggarannya tidak sampai yang pokok atau inti. “Yang paling pokok menurut saya, seharusnya penghematan itu dari belanja barang, termasuk belanja perjalanan. Bagus kalau itu yang dipotong. Hal-hal semacam itulah harus kita lakukan,” tukas Erani

Kementerian/Lembaga yang terkena penghematan anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berada di urutan teratas yang terkena pemangkasan, yaitu Rp6,16 triliun alias seperempat dari seluruh penghematan. Disusul Kementerian Perhubungan sebesar Rp2,64 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp1,90 triliun, Kementerian ESDM sebesar Rp1,49 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp1,44 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya menyerahkan ke K/L masing-masing, anggaran di pos mana saja yang harus dihemat. Dia juga mengatakan penghematan sebesar Rp24 triliun tersebut tidak akan menurangi output dan out come dari K/L.

Hatta juga menjamin, pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengganggu kinerja Pemerintah. Pasalnya, lanjut dia, pihak K/L telah berkomitmen untuk mengurangi belanjanya yang tidak produktif. \"Angkanya beda-beda, sekitar 9,1%, atau mungkin 8%. Tapi, tadi ada yang mengusulkan bisa dipotong lebih. Intinya, hasil dari rapat koordinasi, semua pihak sudah memahami dengan baik,\" klaim Hatta.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo menambahkan, penghematan yang dilakukan tidak sampai memotong yang sudah terikat kontrak. “Sumber pemenuhan pemotongan belanja barang non operasional non prioritas anggaran. Jadi, kalau ada belanja modal yang non prioritas, misalkan, bangun gedung kantor, itu boleh-boleh saja dipotong. Anggaran yang masih diblokir bisa dipotong. Cadangan bisa dipotong. Perjalanan dinas, honor, rapat, iklan dan sisa lelang, itu yang dijadikan sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memprediksi perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh 6,02%, melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,11%, atau lebih rendah dari prediksi BI sebesar 6,2%. Indikasi penurunan PDB bersumber dari permintaan domestik yang menurun, di tengah pemulihan ekspor yang masih terbatas. konsumsi rumah tangga tumbuh melambat sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi bahan makanan dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian kebijakan subsidi BBM. Sementara konsumsi Pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi, khususnya non bangunan, cenderung melambat dipengaruhi oleh prospek permintaan domestik dan internasional yang terbatas, sejalan dengan melambatnya investasi dan konsumsi, impor mengalami kontraksi. iqbal/ardhi