SBY Minta Rantai Perizinan Migas Dipangkas - Jadi Hambatan Produksi

NERACA

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa perizinan di sektor migas cukup banyak sehingga dapat menghambat produksi migas Indonesia. Untuk itu, SBY meminta agar perizinan tersebut dirampingkan sehingga memudahkan investor untuk memproduksi migas di Indonesia.

“Saya instruksikan kepada Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk bagaimana caranya agar melakukan reformasi perizinan di industri migas,” kata SBY di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut SBY, permasalahan di industri migas adalah banyaknya perizinan yang harus dipenuhi ketika ingin eksplorasi dan eksploitasi migas. “Saat ini jumlah perizinan di industri migas banyak sekali, jumlahnya puluhan ini harus disederhanakan dan dipangkas, Saya juga minta kepada Menteri Koordinasi Perekonomian dan BKPM (badan koordinasi penanaman modal) agar merampingkan perizinan agar industri migas bisa tambah maju,” ujar SBY.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini industri migas sangat penting bagi Indonesia karena masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. \"Tidak kurang pendapatan negara dari industri migas per tahunnya menyumbang sebesar Rp 300 triliun, masih menjadi tulang punggung keuangan negara, jadi sangat perlu menjaga keberlangnsungan industri migas,” tandasnya.

Tak hanya itu, SBY juga meminta kepada Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mencari pola insentif yang tepat bagi kegiatan eksplorasi migas. “Mengingat sektor hulu migas yang penuh resiko, padat modal, dan padat teknologi ini, pemerintah berketetapan untuk terus berusaha memberikan dukungan dan fasilitasi, dalam perluasan investasi di sektor migas di seluruh tanah air,” ujar SBY.

Untuk itu, SBY mengaku telah membentuk tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk memangkas, menyederhanakan, merampingkan jenis dan proses perizinan. “Sektor migas tidak hanya dianggap sebagai industri ekstraktif, melainkan juga sebagai penggerak berbagai kegiatan ekonomi secara efek berganda,” kata SBY.

Dalam jangka panjang, lanjut SBY, pemerintah telah mempercepat dan meningkatkan pembangunan industri migas melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, yakni dengan membangun proyek-proyek migas berskala besar.

Hal senada juga diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Ia menilai investasi migas saat ini masih mengalami hambatan yaitu terlalu panjangnya rantai perizinan dalam kegiatan ekonomi. Dan hal ini telah menghambat potensi daerah berkembang. “Problematika utama dalam investasi adalah panjangnya rantai perizinan. Contohnya investasi migas eksplorasinya saja perlu 25 izin. Kita berencana memotong menjadi 7 izin saja, karena kalau 25 izin itu baru selesai 2 tahun dan dia mau produksi lagi harus lewat 25 izin lagi. Ini yang melelahkan. Yang seharusnya sudah jadi kegiatan ekonomi, total baru 4 tahun lagi baru jadi duit,” tuturnya.

Oleh karena itu Hatta meminta agar semua pihak meningkatkan dan memperbaiki hal tersebut. Dan dia mengaku sudah merapatkan dan merumuskan pemotongan rantai perizinan ini dengan BKPM untuk selanjutnya diberlakukan bulan depan. “Masalah pelayanan publik plus doing bisnis kita yang perlu ditingkatkan. Upaya yang sudah ditingkatkan juga di-improve. Kita juga sudah selesai membahas hal ini dengan BKPM. Mudah-mudahan bulan depan izin tersebut sudah dapat dipotong,” tukasnya.

Perizinan Satu Pintu

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini juga berharap kepada pemerintah untuk menyederhanakan perizinan terkait eksplorasi produksi minyak dan gas bumi (migas) dari sebanyak 33 perizinan agar supaya dipangkas menjadi 7 perizinan kegiatan hulu migas.

Rudi menyebutkan, terkait perizinan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi migas diantaranya mencakup izin pembebasan lahan/tanah, izin penggunaan air, izin lingkungan, izin amdal, dan perizinan lainnya. Dan itu semua telah menyita waktu pengerjaan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Lanjut Rudi, dengan semakin panjang dan lamanya izin eksplorasi migas tersebut, maka pekerjaan eksplorasi migas semakin terhambat. Coba bayangkan untuk izin pembebasan tanah saja sudah memakan waktu 285 hari, padahal mengebornya saja hanya 3 minggu. “Inikan sudah merugikan di bisnis migas dan menghambat peningkatan produksi migas,\" ujar Rudi.

Rudi menambahkan, pihaknya selain meminta Presiden SBY untuk mempermudah perizinan, juga perizinannya dibuat pelayanan menjadi satu pintu. \"Kalo itu dibuat satu pintu misalnya ditempatkan di Kementerian ESDM seperti di Samsat hanya satu pintu kan enak nggak makan biaya banyak. Pak Presiden sendiri ketika saya sampaikan dapat mengerti dan akan memberi perhatian agar ini dapat dipermudah,\" tutur Rudi.

Rudi mengharapkan, pengelolaan pelayanan satu pintu di kegiatan hulu migas ini juga dapat diakomodir oleh Kementerian ESDM, agar supaya mempermudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama proses perizinannya. \"Pak Wamen ESDM sendiri juga mengingingkan seperti. Kasihan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ibaratnya, mereka ngasong buat dapat izin,\" sebut Rudi.

Sehingga kata Rudi, bahwa Indonesia masih dipandang oleh investor migas memiliki teknis birokrasi yang cukup panjang untuk memperoleh izin. Akibatnya, Indonesia juga masuk dalam daftar posisi buncit terkait kemudahan memperoleh izin. \"Banyak komplain dari KKKS terkait sulitnya izin yang diperoleh untuk kegiatan hulu migas. Kami berharap usulan Pak Wamen ESDM agar pelayanan satu pintu terealisasi,\" pungkasnya.

Related posts