Oleh : Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Indonesia boleh bangga memiliki 17.504 pulau. Namun kebanggaan itu tak boleh hanya menyeruak di ruang hampa.  Kebanggaan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia harus bertali-temali dengan upaya mengelola dan memberdayakan kekayaan alam tersebut.

Apalagi, seperti yang data teranyar yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ternyata hanya 12,38% atau sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni. Sementara sisanya, yakni 87,62% atau sebanyak 15.337 pulau tidak berpenghuni.

Tentu saja, belasan ribu pulau yang kosong melompong sekaligus menyimpan sejuta potensi persoalan. Potensi masalah itu bisa muncul dari sisi pertahanan-kemanan, bisa dari penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung-jawab, atau bisa juga kerusakan sumber daya alam yang tak terurus.

Kendati pemerintah, hingga 2012 lalu telah berhasil mendepositkan 13.466 pulau dari jumlah 17.504 pulau ke PBB, namun angka belumlah sempurna. Masih ada lebih dari 4.000 pulau yang belum didepositkan pemerintah. Kasus perebutan pulau terluar antara Indonesia dengan negera tetangga beberapa waktu lalu sudah cukup untuk menjadi pelajaran bangsa ini. Jangan pernah terulang lagi.

Pemerintah harus memberi prioritas penanganan pengelolaan pulau kecil terluar. Jika “sertifikasi” pulau yang berada di wilayah perairan pedalaman hanya terkait internal negara, maka untuk pengelolaan pulau terluar justru menyangkut soal kedaulatan dan pertahanan negara.

Pulau-pulau kecil terluar, baik bagi pulau yang tak berpenghuni maupun yang berpenghuni, harus dijaga dan diberdayakan. Pasalnya, hilangnya pulau kecil di perbatasan yang diakibatkan alam atau klaim oleh negara tetangga, dampaknya dapat mengubah batas wilayah suatu negara.

Okelah, kalau dikaitkan dengan biaya, anggaran pengelolaan pulau-pulau kecil memang masih minim. Akan tetapi, di tengah gelontoran anggaran yang minimalis itu, sudah menjadi tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara maksimal memberdayakan pulau-pulau terluar.

Keterbatasan anggaran ini bahkan harus bisa mendorong pemerintah untuk kreatif menjalin kerjasama, terutama dengan BUMN dan dunia kampus untuk  mengembangkan pulau pulau kecil dan pulau terluar. Kendati pro kontra masih menyelimuti ide tersebut, namun paling tidak, dengan transparansi dan kebijakan yang ketat, pemerintah tetap wajib memasatikan kedaulatan negara.

Di titik inilah, pemerintah harus memiliki strategi yang cerdas. Cerdas, karena di satu sisi pemerintah dituntut untuk memainkan anggaran yang kecil, namun di lain pihak mesti menjaga kedaulatan negara jangan sampai goyah. Lebih-lebih, jika pemerintah tak cerfas, masyarakat pulau terluar akan mudah tergoda dengan perkembangan pembangunan di negara tetangga, dan lama kelamaan tidak lagi merasa dirinya sebagai orang Indonesia.

Pengembangan infrastruktur dasar seperti pengadaan listrik dan pembangunan ekonomi harus dipercepat. Jangan sampai, minimnya pengawasan dan pemberdayaan terhadap pulau-pulau kecil yang ada sekarang ini akan hanya berujung pada penyesalan. Penyesalan itu bisa muncul di masa mendatang akibat hancurnya pulau, bahkan lepasnya pulau, yang tak terawat tersebut.