Pendidikan di Indonesia Jangan Cetak Lulusan Jadi Kuli

Pendidikan di Indonesia Jangan Cetak Lulusan Jadi Kuli

Pendidikan di Indonesia sudah saatnya kembali ke khittahnya, yaitu falsafah Pancasila. Jika tidak, pendidikan dengan model kurikulum yang ada hanya akan mencetak lulusannya menjadi tenaga kerja bermental kuli di negeri sendiri. Hal itu diungkapkan Sutaryo, peneliti senior di Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

\"Meskipun ia seorang doktor, tetap menjadi kuli di negeri sendiri,\" katanya, di Yogyakarta, Selasa (14/5), sehubungan dengan akan diselenggarakannya Sarasehan Pendidikan Urun Rembug Seputar Kurikulum 2013. Menurut Sutaryo, jika kurikulum 2013 diterapkan, ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni lulusan akan tetap menjadi kuli atau sebaliknya menjadi manusia berbudaya Indonesia.

“Pendidikan yang baik semestinya mampu menghasilkan lulusan berciri manusia berbudaya Indonesia. Hal itu penting karena dengan pendidikan yang baik mampu menghasilkan tokoh-tokoh seperti Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Ahmad Dahlan,\" katanya.

Menurut guru besar Fakultas Kedokteran ini, Sultan HB IX meskipun mendapat pendidikan dasar dan tingkat lanjut dari Belanda, tetap kental sebagai orang Indonesia. Begitu pula Gus Dur yang mendapat pendidikan di Timur Tengah. Ahmad Dahlan adalah mendiri Gerakan Muhammadiyah.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM Soedjito Sosrodihardjo menambahkan, dunia pendidikan saat ini masih jauh dari harapan. Padahal input yang dimiliki membanggakan, banyak yang pintar dan cerdas. \"Namun, output yang dihasilkan tidak sebaik yang diharapkan. Mungkin salah satunya karena permasalahan kurikulum selama ini,\" kata Soedjito, mantan kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM ini.

Rencananya, sarasehan pendidikan itu akan diadakan di Yogya persis pada Hari Pendidikan Nasional 20 Mei. Sarashan juga merupakan rangkaian dari Bulan Pancasila 2013. Soedjito menjelaskan, selain sarasehan, pada Bulan Pancasila 2013 juga digelar seminar Etika Politik dan Demokrasi Pancasila, Kursus Pancasila, Konggres Pancasila V, dan Pengajian Pancasila\" . (saksono)

BERITA TERKAIT

Indonesia – Arab Saudi Sepakat Bikin Sistem Baru - Penyaluran TKI

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia…

Presiden Republik Indonesia - Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo  Presiden Republik Indonesia Tidak Semua Suka Pekerjaan Pemberantasan Korupsi Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui bahwa…

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Babak Baru Bisnis e-Commerce

Tercatat beberapa layanan tambah saldo uang elektronik "e-commerce" sudah dihentikan karena sedang menyelesaikan perizinan dari BI. Produk uang elektronik itu,…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…