Segudang potensi dimiliki Indonesia, khususnya yang terkait dengan sumber daya pertanian harusnya membuat Indonesia mampu tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Namun, ada yang salah dalam kebijakan pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pasalnya, tingkat kesejahteraan petani dalam satu dekade terakhir terlihat semakin menurun. Bahkan dari tahun ke tahun produksi pertanian kian merosot sebaliknya kran produk impor pertanian makin dibuka lebar.

Padahal jiwa dan semangat UU Pangan 2012 diharapkan efektif dalam memberikan peluang bagi petani untuk memberdayakan diri dan di sisi lain, juga efektif dalam meningkatkan apresiasi berbagai pihak terhadap peran penting petani dalam memproduksi pangan. Kesejahteraan petani, harus diakui, merupakan prasyarat yang mutlak dan perlu dipenuhi untuk dapat mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Untuk itu, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta belum lama ini menggagas berdirinya Sekolah Tani. Program kerjasama UGM dengan Jenderal Sudirman Center ini diharapkan menjadi model alternatif dalam pemberdayaan petani di Indonesia.

Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) Revrisond Baswir menuturkan, gagasan pembentukan sekolah tani itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang selama ini masih dalam kondisi memprihatinkan. Harapannya,  mereka dapat mengetahui bagaimana tata niaga di sektor pertanian serta mampu mengatur jual beli dan tidak lagi diatur oleh tengkulak dan rentenir.

\"Melalui sekolah tani kami mencoba memperbaiki nasib petani dengan cara mencerdaskan dan mengorganisasikan mereka,\" kata pria yang akrab disapa Sony ini.

Lebih lanjut, dia memaparkan, materi program yang diberikan pada kader-kader petani dan kelompok tani diarahkan pada aspek pengetahuan tentang politik, dan ekonomi pertanian yang lebih luas. sasaran peserta awal sebanyak 25-30 orang per angkatan yang merupakan kader muda tani, meliputi kelompok tani di DIY dan Jawa Tengah dengan memperhatikan komposisi jender dan usia.

“Materi kurikulum mencakup wawasan pembangunan pertanian, potret kemiskinan, sejarah kebijakan dan pergerakan petani, problematika kebijakan dan tata niaga pertanian, strategi penguatan kelembagaan dan jejaring petani,” kata Sony.

Program sekolah tani didukung oleh pimpinan universitas dengan disinergikan sekolah tani melalui program KKN PPM sehingga bisa dilaksanakan banyak daerah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UGM, Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D., mengatakan program sekolah tani diharapkan mampu memberdayakan petani yang kini tengah menghadapi ketergantungan makin banyaknya produk impor pertanian seperti daging, bawang, dan gandum.

“Petani butuh pendidikan komperehensif agar mereka mampu membangun sikap kritis dari kebijakan struktural yang berpengaruh pada kesejahteraan petani,” ujar dia.