Memasuki triwulan ke II-2013, kondisi perekonomian Indonesia tampaknya mulai terkena arus pusaran krisis global. Pasalnya, hampir sebagian besar indikator ekonomi menunjukkan kecenderungan menurun di tengah rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini.

Indikator ekonomi seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan produk domestik bruto (PDB), pembengkakan defisit anggaran, defisit neraca pembayaran, kenaikan laju inflasi dipastikan terjadi mulai triwulan kedua tahun ini. Dampaknya, tentu tak terhindarkan lagi jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin makin bertambah, karena faktor daya beli yang diprediksi cenderung menurun pada 2013.

Penurunan kapasitas ekonomi nasional itu juga terlihat dalam usulan asumsi makro ekonomi APBN-P 2013 yang diajukan pemerintah ke DPR. Pertumbuhan ekonomi semulai diprediksi 6,8%  turun menjadi 6,4%. Inflasi melonjak jadi 7,5% dari semula 4,9%. Lalu defisit anggaran dari target semula Rp 153 triliun atau 1,65% dari PDB menjadi Rp 236 triliun atau 2,5% dari produk domestik bruto. Perubahan asumsi ini terkait dengan usulan kenaikan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Tidak hanya itu. Bank Indonesia (BI) juga memprediksi kinerja neraca pembayaran yang kemungkinan defisit pada triwulan I- 2013. Melemahnya kinerja neraca pembayaran ini membuat nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi terus melemah mendekati ambang batas psikologis Rp 10.000 terhadap dolar AS. Saat ini kurs rupiah berada di kisaran Rp 9.750, lebih tinggi dari asumsi APBN 2013 yang dipatok Rp 9.300 per US$.

Neraca transaksi berjalan masih mencatat defisit tetapi turun dari 3,5% persen dari PDB triwulan IV- 2012 menjadi 2,5% pada triwulan pertama 2013. Neraca modal dan finansial juga mengalami tekanan karena turunnya arus modal masuk. Ini kemungkinan dari pengaruh penurunan peringkat Indonesia oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) dan Moody’s belum lama ini

Kemungkinan defisit anggaran juga bersumber pembayaran utang luar negeri yang cukup besar. Defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI) pun terjadi pada triwulan I- 2012 sebesar US$1 miliar dan triwulan II-2012 sebesar US$2,8 miliar.

Walau di sisi lain jumlah cadangan devisa Indonesia hingga akhir April 2013 meningkat jadi US$107,3 miliar, atau setara dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, hal itu masih di atas standar kecukupan internasional. Namun angka itu masih tetap di bawah posisi akhir 2012 yang mencapai US$112 miliar, karena dalam tiga bulan sebelumnya (Januari-Maret 2013) cadangan devisa sempat terkuras untukmenjaga nilai rupiah agar tetap favourable di mata eksportir maupun importir.

Jelas, gambaran di sisi moneter dan fiskal tersebut cukup memprihatinkan. Tapi yang memprihatinkan lagi, adalah tidak adanya sense of crisis di sebagian besar petinggi pemerintahan. Kita melihat sikap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih “setengah hati” untuk memangkas anggaran negara yang tidak mendukung kebijakan pro poor dan pro growth. Lihat beban gaji pegawai negeri sipil (PNS), biaya perjalanan dinas di semua kementerian dan lembaga (K/L) belanja yang membuat defisit APBN setiap tahun, sementara tingkat produktivitas tidak meningkat signifikan seiring dengan laju kenaikan gaji PNS.

Pemerintah Indonesia seharusnya berani bertindak melakukan pemangkasan PNS yang tidak produktif seperti dilakukan Yunani, jika benar-benar ingin menyelamatkan APBN untuk kepentingan 230 juta rakyat di negeri ini.