Kenaikkan Gaji dan Rekrutmen PNS Baru Harus Dihentikan

Rabu, 15/05/2013

NERACA

Jakarta – Sepertinya logika pemerintah negeri ini memang susah ditebak. Satu sisi, pemerintah terus menyiapkan rencana kenaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan beban berat yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, di sisi lain justru pemerintah “menghamburkan” dana yang tidak sedikit untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan rencana merekrut PNS baru sebanyak 50.000 orang tahun ini.

Lihat saja, tahun ini, penghasilan PNS direncanakan akan mengalami kenaikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp241,1 triliun untuk 4,7 juta pegawai pemerintah pusat.

Tak pelak, kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari pengamat kebijakan pemerintah dari UI, Andrinof Chaniago. Menurut dia, salah satu alternatif untuk menyelamatkan APBN bisa dilakukan dengan pengurangan rekrutmen PNS baru. \"Bisa saja berhemat dengan pengurangan rekrutmen PNS baru. Namun, jika bagian penting seperti kesehatan untuk di Puskesmas, bagian pendidikan seperti guru dan dosen jangan dikurangi. Karena bagian itu sangat diperlukan, staf staf dikantor yang harus dikurangi,\" ujarnya kepada Neraca, Selasa (14/5).

Andrinof menambahkan, seharusnya pemerintah bisa mengerem pemekaran wilayah. "Karena dari sinilah PNS itu akan banyak direkrut," kata dia.

Hanya saja, jika berhemat dengan pemangkasan gaji pegawai negeri sipil bagi Andrinof merupakan hal yang tidak mungkin. "Rata-rata gajinya kecil untuk golongan tertentu hanya saja sabetannya yang besar. Cara lain pengadaan barang dikurangi, lalu pegawai pegawai yang sudah tua itu sebaiknya disuruh cepat pensiun saja, karena tidak produktif," tukas dia.

Bagi Andrinof, cara lain untuk menghemat adalah pemerintah memperjelas keputusan pengurangan subsidi BBM. "Keputusannya harus jelas jangan digantung seperti ini, misalnya BBM dinaikkan 10% kan lumayan penghematannya," tandas Andrinof.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, daripada menaikkan gaji PNS yang secara tahun ke tahun mengalami kenaikan maka hal yang terpenting adalah suatu pelayanan publik yang dikedepankan dan tidak memberatkan APBN. “Sebelum melakukan kenaikan gaji PNS maka harus ada evaluasi terlebih dahulu bagaimana kinerja PNS itu,” ujarnya, kemarin.

Dolfie menilai, dengan banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik maka hal ini dinilai sebagai sesuatu yang mendesak dibandingkan menaikkan gaji PNS ini. “Yang menjadi membingungkan ukuran pelayanan publik yang dikerjakan PNS itu apa. Jika melihat masyarakat masih mengeluh mengenai pelayanan publik ini,” ujarnya.

Menurut Dolfie, pertumbuhan anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 yang sangat tinggi mencapai Rp28,9 triliun atau 13,6% harus diikuti peningkatan kualitas kinerja dan layanan publik. "Harus ada peningkatan kinerja dan layanan yang benar-benar dirasakan rakyat. Kalau tidak, maka akan semakin meningkatkan apatisme atas capaian reformasi birokrasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," tuturnya.

Dolfie juga menjelaskan birokrasi pemerintah yang sangat gemuk akibat konsep reformasi birokrasi yang tidak jelas membuat anggaran belanja pegawai negeri melonjak. Selama ini, reformasi birokrasi cenderung dimaknai pemberian remunerasi dan bukan peningkatan pelayanan kepada publik.

”Kami masih menunggu konsep dari pemerintah tentang reformasi birokrasi, terutama terkait berapa jumlah PNS dan besar belanja daerah yang seharusnya,” tambah Dolfie.

Pemerintah, menurut Dolfie, beberapa kali menyatakan moratorium PNS. Namun, di sejumlah kementerian dan daerah, telah diketahui tetap saja adanya penerimaan PNS. ”Bahkan, ada sejumlah daerah yang diduga melakukan perekrutan PNS tanpa diketahui pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran untuk daerah itu sebagian besar dipakai untuk belanja rutin pegawai. Hal ini seharusnya tidak terjadi sehingga anggaran hanya dihabiskan untuk belanja rutin pegawai,” tutur Dolfie.

Sedangkan di mata ekonom Institute Economics And Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, hal seperti ini disebabkan persoalan unik yang tidak general. "Ini karena ketidakmerataan PNS seperti tenaga medis atau guru di sejumlah pelosok daerah di Indonesia. Namun, untuk beberapa pemerintah daerah dan hampir di semua Kementerian justru over quota untuk posisi yang bersifat administratif", jelas dia.

Enny menyatakan bahwa orang-orang yang kompeten atau ahli dalam suatu bidang dalam kementerian justru kurang. "Pihak kita pernah usulkan agar ada route map, jadi dapat diketahui mana yang kurang dan mana yang lebih. Kalau sudah surplus PNS-nya, sebaiknya dilakukan moratorium. Namun hal ini tetap tidak dilakukan", jelas dia.

Pihaknya pernah mengkritisi mengenai gaji PNS yang semakin naik sedangkan efeknya (kinerja PNS) tidak ada peningkatan. "Yang harus dipertanyakan apakah pegawai yang sudah ada kerjanya sudah optimal? Job desk merekapun tidak jelas. Seperti contoh saja, jika ingin urus KTP di Kelurahan itu ditangani beberapa orang", jelas dia.

Bagi Enny, yang sangat perlu pemerintah lakukan adalah moratorium karena porsi belanja negara terlampau besar saat ini. "Ada mapping, tugas apa,butuh berapa banyak SDM (Sumber Daya Manusia)sehingga tercipta jumlah PNS yang ideal", jelas dia.