Oleh: Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Meremehkan sebuah potensi masalah. Itu yang sering terjadi pada banyak manusia. Dari rakyat kecil sampai pejabat pemerintah atau penguasa negara. Semuanya sering menganggap sepele sebuah potensi masalah. Alhasil, ketika masalah tersebut mendadak besar, semuanya kalang kabut berupaya untuk menyelesaikan masalah. Tapi apa daya, masalah sudah terlanjur tak terkendali, maka manusia yang semula memandang enteng sebuah masalah, akhirnya ikut menjadi korban.

Krisis ekonomi yang menghantam berbagai negara di benua Eropa dan Amerika Serikat sejak beberapa tahun lalu, semula hanya dipandang enteng oleh para pejabat di negeri ini. Apalagi, pemerintah terkena euforia karena Indonesia termasuk yang mengalami pertumbuhan ekonomi di saat negara lain mengalami pertumbuhan negatif. Namun kini, dampak dari krisis ekonomi tersebut mulai sampai di tanah air.

Tanda-tanda krisis menerpa Indonesia adalah mulai munculnya defisit ganda, baik dalam perdagangan luar negeri maupun defisit anggaran (APBN). Kondisi ini diperparah lagi oleh anjloknya produk domestik bruto (PDB) hingga memicu seretnya penerimaan pajak. Akibatnya, untuk menambal APBN pemerintah harus menggenjot utangnya. Masalah makin rumit, tatkala lembaga peringkat utang internasional menurunkan “kelas” Indonesia. Alhasil, pemberi utang Indonesia juga was-was untuk memberikan utangan baru ke Indonesia. Sementara sumber pendapatan lain, yaitu dividen BUMN juga tak bisa diharapkan.

Defisit perdagangan dan APBN adalah dua gejala yang menunjukan adanya \"demam tinggi\" dalam perekonomian nasional. Fakta tersebut seharusnya memberi sinyal darurat kepada Pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah yang serius dalam mengelola APBN. Misalnya saja, APBN jangan dibebani lagi oleh \"gemuk\"nya jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Juga alokasi anggaran untuk kenaikan gaji PNS tak efektif membuat PNS berhenti korupsi.

Krisis ekonomi bakal kian terasa saat pemerintah menaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Debat kusir soal kenaikan harga BBM bersubsidi sebenarnya sudah dimulai beberapa tahun lalu. Sayangnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu takut mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM saat itu. Padahal, ada beberapa momentum yang tepat untuk menaikkan harga BBM tanpa menimbulkan gejolak ekonomi di masyarakat.

Pemerintah juga tak sigap membuka pasar ekspor baru dan mengambil langkah antisipatif terhadap penurunan kinerja perdagangan luar negeri Indonesia. Alhasil, dalam beberapa waktu ke depan, ekspor RI bakal kian terpuruk. Kondisi ini bakal berdampak luar biasa besar pada sektor industri dan produsen komoditas. Dan ujungnya adalah perekonomian nasional yang bakal terpuruk. Dalam keadaan ekonomi mulai melemah dan APBN compang-camping, pemerintah malah siap merekrut tambahan 50.000 PNS baru tahun ini.

Kebijakan pemerintah dalam mengelola APBN yang cenderung memanjakan bakal berdampak kehancuran ekonomi. Lantaran anggaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi hanya disediakan sedikit, sementara anggaran untuk gaji PNS terus ditambah. Ini jelas kebijakan bodoh. Kebodohan ini bakal ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu \"kehancuran\" ekonomi negara ini.