Menteri BUMN Akui Perbankan Syariah Malaysia Lebih Maju

Andalkan DPK 70%

Rabu, 15/05/2013

NERACA

Jakarta - Perbankan syariah di Indonesia, harus diakui, kalah dari negara tetangga, Malaysia. Hal itu terlihat dari pertumbuhan perbankan syariah dan pangsa pasar (market share) yang masing-masing tumbuh 30%-40% dan 4,7%. Bahkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, mengakui kalau perbankan syariah Indonesia masih kalah dibandingkan dengan industri perbankan syariah di Malaysia. Namun, kata dia, ada satu hal yang dapat dibanggakan perbankan syariah Indonesia ketimbang Malaysia. “Yaitu, bank syariah anak usaha BUMN kita 70% bertumpu kepada dana nasabah (DPK), sedangkan bank syariah Malaysia berasal dari dana kerajaan," kata Dahlan di Jakarta, kemarin.

Namun, Dahlan tidak menyebutkan besaran dana yang dihimpun, baik dari anak usaha bank pelat merah maupun bank syariah Malaysia tersebut. Dari sisi aset, Dahlan menjelaskan, gabungan perbankan syariah BUMN baru memiliki sepertujuh dari aset bank syariah Malaysia. "Aset perbankan syariah BUMN ada Rp200 triliun. Jumlahnya masih sepertujuh dari aset bank syariah Malaysia. Padahal itu sudah gabungan," jelasnya. Untuk itu, Kementerian BUMN akan memberikan stimulus pertumbuhan perbankan syariah BUMN seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri untuk memperbesar usaha. "Ada stimulus baru, yaitu dana haji sebesar Rp40 triliun akan dimasukkan ke bank syariah. Selain itu, ada kebijakan direksi bank BUMN, yaitu mendorong adanya transaksi bank induk yang menyertakan bank syariah," kata dia. Dengan berbagai cara tersebut, Dahlan optimistis perbankan syariah Indonesia dapat masuk dalam 10 besar perbankan syariah dunia.

Sebagai informasi, rencana pembentukan bank BUMN syariah ini menimbulkan pro dan kontra. Dosen FEUI, Lana Soelistianingsih, menilai pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus bank syariah belum sangat mendesak, karena saat ini sudah ada unit-unit syariah di bank BUMN. Selain itu, lanjut Lana, regulasi agar bank syariah dapat tumbuh kuat dan signifikan juga belum cukup mendukung. “Kalau pemerintah ingin membuat bank BUMN syariah yang kuat maka diperlukan keseriusan pemerintah, sekaligus langkah yang tepat agar tidak terjadi pemborosan,” kata Lana, saat dihubungi Neraca, beberapa waktu lalu.

Sementara anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan sistem dual banking atau perbankan ganda yang dianut Indonesia saat ini belum seimbang. Pasalnya, fakta di lapangan mengungkapkan bahwa pertumbuhan perbankan konvensional masih lebih besar dibandingkan perbankan syariah. "Kita ini menganut sistem dual banking, yaitu konvensional dan syariah, tetapi belum seimbang antara keduanya. Malaysia saja, yang penduduknya sepersepuluh dari total penduduk Indonesia, dan hanya 40% diantaranya yang muslim, justru perbankan syariahnya jauh di atas kita. Saya pikir gap (jarak) ini disebabkan keinginan politik Pemerintah belum optimal dalam mengembangkan bank syariah di Indonesia," ungkap Ma’ruf Amin. [ardi]