NERACA

Jakarta -  Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Halim menyebutkan tren kinerja industri olekimia tumbuh positif. Hingga saat ini berdasarkan data Kemenperin, kapasitas produksi industri olekimia telah mencapai 3,8 juta ton per tahun.

Lebih lanjut, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Abdul memaparkan pada kuartal I/2013, pertumbuhan industri nonmigas mencapai 6,69% jika dibandingkan dengan kuartal I/2012 yakni 6,02%. Khusus untuk industri pupuk, kimia, dan barang karet, bertumbuh 11,41%. Bahkan, sepanjang tahun lalu, kelompok industri ini terus bertumbuh kumulatif. Pada kuartal I/2012, sekitar 9,19%, kuartal II/2012 sekitar 5,57%, kuartal II/2012 sekitar 8,55%, dan kuartal IV/2012 mencapai 10,25%. \"Salah satu kontributor pertumbuhan kelompok industri ini adalah oleokimia. Pemicu lainnya adalah permintaan pasar dan dukungan kebijakan pemerintah,\" ujar Abdul di Jakarta, Selasa (14/5).

Sejak 2010 pemerintah telah mencanangkan program nasional hlirisasi industri kelapa sawit dengan mengintegrasikan sektor hulu dan hilir dalam klaster. Selain itu, Abdul melanutkan, fokus dukungan pemerintah kepada industri pada tahun ini yakni jaminan ketersediaan bahan baku dalam negeri, peningkatan iklim usaha, penguasaan teknologi industri, dan infrastruktur kawasan industri.

Oleh karena itu, jika sebelumnya Kemenperin menargetkan produksi hulu 60% dan hilir 40%, maka pada tahun ini pemerintah akan membantu menggenjot produksi hilir menjadi 60%. Untuk investasi, Abdul menyebutkan sepanjang 2011 hingga 2012, pemerintah sudah mengeluarkan izin kepada 12 perusahaan dengan total nilai investasi Rp14 triliun.\"Yang paling banyak tentu di Sungai Mangke, Sumatera Utara dan Riau,\" terangnya.

Butuh US$ 800 Juta

Sebelumnya Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Aryan Warga mengungkap hingga 2015 program hilirisasi kelapa sawit untuk produksi oleokimia membutuhkan investasi US$800 juta sehingga kapasitas produksi bisa mencapai 2 juta ton per tahun.

“Sebagai negara produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, Indonesia harus meningkatkan pemanfaatan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku di dalam negeri. Perlu percepatan program hilirisasi produk CPO untuk diolah menjadi bahan yang bernilai tambah tinggi,” kata Aryan.

Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku, menurut Aryan, baru mencapai 30 jenis produk turunan. Untuk industri pangan di antaranya minyak goreng, margarin, shortening dan CBS, sedangkan industri non pangan di antaranya fatty acids, fatty alcohol, glycerin serta alkohol.

“Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku industri akan memberi efek ganda seperti penguatan struktur industri, peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah. Untuk pengembangan industri oleokimia, investasi yang dibutuhkan mencapai US$800 juta dollar AS hingga 2015,” paparnya.

Industri oleokimia di Indonesia, lanjut Aryan, baru memproduksi oleokimia dasar yaitu fatty acids, fatty alcohol, glycerin dan biodiesel.“Kapasitas produksi yang dimiliki saat ini untuk fatty acids sebesar 983.000 ton per tahun, fatty alcohol sebesar 500.000 ton per tahun, glycerin sebesar 142.000 ton per tahun dan biodiesel sebesar 3,4 juta ton per tahun,” ujarnya.

Aryan menambahkan, pihaknya berharap pelaku usaha di sektor CPO dapat menambah investasinya. “Diharapkan produsen bisa meningkatkan nilai tambah produk CPO untuk meningkatkan pertumbuhan industri,” tandasnya.

Ditempat berbeda PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) mulai bergerak merealisasikan proyek pengolahan oleokimia berbasis sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatra Utara. Perusahaan yang masih memiliki keterkaitan dengan PT Unilever Indonesia Tbk ini sudah memulai proses jual beli lahan di kawasan itu dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

Sancoyo Antarikso, Komisaris PT Unilever Oleochenical Indonesia bilang, proses jual beli lahan sudah dimulai sejak April 2013. Unilever membeli lahan kavling M, N, R, dan S dengan total luas area mencapai 18 hektare.

Meski belum bisa memprediksi kapan proses jual beli lahan itu kelar, Sancoyo berharap bisa mendapatkan kepastian kepemilikan lahan secepat mungkin sehingga bisa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). “Kami harap proses groundbreaking bisa dilakukan secepat mungkin,” katanya.