Sentimen BBM vs Ekspektasi Publik

Ketidakpastian apapun itu dapat menimbulkan problem akut di masyarakat. Pasalnya, pemerintah sebagai inisiator kenaikan harga BBM bersubsidi justru kini memilih menunggu respon DPR atas proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar. Sementara proposal itu akan dibahas pada awal Juni mendatang. Apa konsekuensinya jika DPR tak menyetujui proposal?

Pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan menaikkan dan menurunkan harga BBM, termasuk menambah atau mengurangi volume. Bahkan UU APBN 2013 memberikan wewenang penuh kepada pemerintah untuk memutuskan rencana menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Kenapa tak segera dimanfaatkan?

Andai saja pemerintah berani menggunakan kewenangan tersebut, persoalan harga BBM sudah selesai. Namun realitasnya, rakyat sekarang dihadapkan pada perilaku pemerintah yang hanya terus berwacana tetapi takut mengambil keputusan akhir. Akibatnya, ketidakpastian itu sudah merusak banyak aspek kehidupan masyarakat.

Tidak hanya itu. Sebelumnya lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) mengoreksi perekonomian Indonesia dari positif (BBB-) menjadi stabil (BB+). Nah, penurunan peringkat ini seharusnya dijadikan pelajaran berharga. Pemerintah Indonesia dituntut serius untuk menjalankan reformasi ekonomi dengan benar sehingga ada kepastian bagi semua pihak terkait terutama investor, baik lokal maupun asing.

Kebijakan pemerintah untuk menekan biaya subsidi BBM yang mencapai Rp 297 triliun pada 2013 memang sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu, tapi hingga kini belum ada kepastian. Padahal semua kajian mengenai pengurangan subsidi BBM sudah mengerucut pada satu keputusan, yakni menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Tentu kalangan pengusaha sudah bersiap dengan adanya kenaikan hartga BBM bersubsidi tersebut. Namun entah apa yang menjadi kendala lagi, kenaikan harga BBM bersubsidi semula siap diberlakukan mulai 1 Mei 2013 itu ditunda lagi.

Di sini pemerintah terlihat tidak tegas, tidak berani mengambil kebijakan penting dalam momentum reformasi ekonomi yang sangat menentukan masa depan bangsa. Padahal, kebijakan itu sudah ditunggu-tunggu dan mendapat dukungan dari kalangan pengusaha.

Bagaimanapun, situasi seperti ini di mata pengusaha tidak menguntungkan ke depan karena hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian dalam usaha, apalagi Indonesia juga akan menghadapi tahun politik terkait Pilpres 2014.

Pemerintah mestinya belajar dari sejarah itu, misalnya bagaimana melokalisasi rencana menaikkan harga BBM guna mencegah ’’kerusakan’’ sebagaimana terjadi sekarang. Bila belum bisa memfinalkan rencana kenaikan harga, sebaiknya tidak mewacanakan dulu di ruang publik.

Menyimak pengalaman masa lalu bahwa begitu mewacanakan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, di lapangan muncul ekses dalam beragam bentuk. Dari penimbunan bahan bakar yang menyebabkan kelangkaan hingga kemeroketan harga. Sehingga terasa aneh jika pemerintahan sekarang ini tidak mau belajar dari sejarah.

Sudah lebih dari setahun persoalan ini diwacanakan. Terakhir, Presiden SBY mengisya­ratkan rencana menaikkan harga BBM menunggu persetujuan DPR atas proposal dana kompensasi dalam APBN-P 2013. Artinya, pemerintah menyerahkan sebagian masalah kepada DPR, lantas bagaimana jika parlemen menolak proposal itu? Beranikah pemerintah menaikkan harga BBM pada Juni mendatang untuk mengakhiri ketidakpastian?

Related posts