Sadar atau tidak, perbuatan korupsi oknum pemerintah dan lembaga negara ini, setidaknya dapat berimbas kepada sikap pesimistif, perlawanan negatif atau malah kon- tra atraktif rakyat secara luas. Lihat saja merajalelanya,1). demo mahasiswa, kaum buruh, masyarakat kota, 2). kisruh partai politik, pemilihan guburnur, bupati-walikota hingga kepala desa, 3). tawuran antar pelajar, kelompok preman, suku di daerah, 4). terorisme, kriminal, narkoba, obat terlarang, 5). pemerkosaan, perdagangan wanita, perebutan lahan, 6). pengangguran, TKI, PHK dan berbagai problem lainnya.

Ada apa dengan Indonesia pascareformasi dewasa ini? Persoalan korupsi yang berimbas kepada demo hingga pengangguran di atas jelas-jelas mengenyampingkan agama, sosial budaya dan Pancasila menurut kita mendeskripsikan kehidupan yang berkecamuk, tidak nyaman bahkan dapat mengancam jiwa. Ternyata, hakikat reformasi yang dijanjikan mensejahterakan rakyat lahir-batin hingga 15 tahun terakhir ini, belum juga menunjukkan tanda tanda kemenangan. Malah masih kalah atau beberapa anggota masyarakat menyebutnya chaos, bila dibanding dengan masa orde baru.

Tampaknya, pertama, kita memerlukan waktu puluhan tahun lagi untuk tiba pada cita-cita reformasi. Kedua, perlu penelitian, apakah chaos sebagai langkah maju (dampak positif) untuk menuju cita-cita/kemenangan atau langkah mundur (dampak negatif) kare- na salah menangani/menyikapi kehendak reformasi.

Sementara itu, sebagimana fakta dan kajian kita perlu karakter baru dalam mengisi pembangunan reformasi. Makanya, harus ada perubahan karakter dan bukan sebaliknya, tetap mempertahankan karakter lama atau malah kehilangan karakter sama sekali. Bah, betapa ironisnya. Karakter dari bahasa Yunani yakni 1).to mark = menandai, memfokuskan, bagai-mana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan/tingkah laku, 2).charassein = barang/alat untuk menggores yang kemudian dipahami sebagai stempel, cap atau sifat seseorang. Pada Presiden Soekarno, karakter (character building) menjadi watak bangsa (yang seharusnya dibangun) sedang pada Ki Hajar Dewantara (tokoh pendidikan) menja-di pendidikan watak siswa. Barangkali akan berbeda lagi penekanan pengertian karakter pada ekonom, teknorat, politisi, advokat, ulama/pendeta dan praktisi lainnya.

Memang, para pakar pun membedakannya, kelihatan sangat tergantung dari aspek mana mereka memandangnya. Pemerintah, juga membedakannya, setidaknya pada tem-pat dan sasaran. Tempatnya di sekolah sasarannya siswa, sementara tempatnya di luar sekolah sasarannya umum. Sehingga sebutan berbeda yakni Pendidikan Karakter (di se- kolah) dan Karakter Bangsa (di luar sekolah). Di sekolah pendidikan karakter sudah sejak lama, terakhir termaktub dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio- nal dan Permendiknas No.23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Pembangunan Karakter Bangsa

Di luar sekolah, karakter bangsa termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Bahkan pada 2 Mei 2010 Presiden SBY telah mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang didukung sepenuhnya 10 menteri yakni Kemendiknas/bud, Kemenkesra, Kemenpolhumkam, Kemendagri, Kemenag, Ke-menkeu, Kemenkominfo, Kemenhubpar, Kemenpora dan Kemenperwa. Namun begitu, sosialisasi, realisasi dan implementasi, baik di sekolah (pada siswa) maupun di luar seko-lah (pada masyarakat) belum kelihatan hasilnya secara merata dan memuaskan.

Karakter bangsa berasal dari nilai dasar pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya, 1). Karakter itu adalah nilai dasar kepribadian seseorang, 2). Terbentuk karena pengaruh hereditas atau lingkungan, 3). Diwujudkan dalam sikap dan prilaku kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter bangsa bukan warisan bangsa (meski ada pengaruh keluarga) melainkan kemauan dan kemampuan pribadi yang berkelanjutan.

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berprilaku dalam dimensi hati, pikir, raga, rasa serta karsa. Karena itu, pendidikan karakter sebagai 1). Pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak siswa, 2).Bertujuan untuk mengembangkan kemauan dan kemampuan siswa, 3).Agar siswa dapat memutuskan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mengaplikasikan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, bahwa dalam proses pemberian tuntunan ini, Kepala Sekolah/Wakil dan guru-guru merupakan contoh bagi siswanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan/keberhasilan hidup seseorang hanya 20 % ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan (hard skill), sedangkan 80 % lagi ditentukan oleh kemampuan mengelola diri, orang lain dan hubungan keduanya (soft skill). Hal ini berarti bahwa 1). Penekanan pendidikan akademik perlu ditolelir dengan pendidikan non-akademik, 2).Peluang dan peran pendidikan karakter atau karakter bang- sa menjadi sangat signifikan. Dengan demikian, diperlukan kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) secara seimbang.

Terus terang, selama ini sekolah kurang memperhatikan tugas pendidikan ketim-bang tugas pengajaran (IQ). Padahal di dalam aspek pendidikan (EQ apalagi SQ) itulah justru dituntun karakter siswa. Perlu diberikan reward/reinforcement untuk meningkatkan pendidikan karakter ini.

Sementara itu pemerintah dan jajarannya, juga tokoh masyarakat, aparat kepolisian, cendikiawan, ulama/pendeta kurang memperhatikan sosialisasi dan realisasi karakter bangsa di tengah-tengah masyarakat. Perlu pencerahan, simulasi dan pemberian reward hingga sampai ke lingkungan secara serius dan kontinu.

Memang, maksud menuntun karakter siswa dan karakter umum padahal karak-ter itu berguna untuk dirinya tidaklah mudah. Apalagi kalau penyimpangan karakter itu, dilakukan sebagai akibat berkecamuknya persoalan di negera ini. Tetapi kalau kita menyadari perlunya membenahi diri untuk diri dan orang lain, maka sebenarnya tidak ada yang sulit. Sebab, toh sumber karakter itu adalah Pancasila, Agama, Budaya (PAB) yang sudah begitu melekat di sanubari bangsa Indonesia dari desa hingga kota. Jadi, karakter baru masa reformasi adalah kembali ke PAB. (analisadaily.com)