Jakarta – Pemerintah memutuskan segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis premium menjadi Rp 6500 dan solar jadi Rp 5500 per liter. Dari kenaikan harga tersebut, pemerintah akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 50 triliun. Namun, Pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Des, penghematan yang didapat pun hanya sekitar Rp 35 triliun. Sangat jauh dibandingkan anggaran untuk menaikkan gaji pegawai negeri.

NERACA

Boleh saja Pemerintah mengaku berniat mengurangi subsidi BBM dengan dalih untuk menjaga kesehatan fiskal, agar defisit anggaran tidak lebih dari 3% PDB agar tidak menyalahi Undang-Undang. Tetapi pada kenyataannya, justru pos gaji pegawai begitu besar dan kecenderungannya terus meningkat.

Gaji pegawai pemerintah pusat terus meningkat jumlahnya. Pada 2011 tercatat Rp175,7 triliun, kemudian meningkat lebih dari 20% pada 2012, yaitu menjadi Rp212,2 triliun. Sementara tahun 2013, gaji PNS dianggarkan sebesar Rp241,1 triliun. Uang gaji tersebut adalah untuk 4,7 juta pegawai pemerintah pusat. Jika dipukul rata, maka masing-masing PNS mendapat Rp51 juta/tahun atau Rp4,3 juta/bulan.

Namun angka tersebut belumlah seluruh biaya untuk PNS. Masih ada lagi tambahan Rp306,1 triliun untuk dana alokasi umum (DAU) yang sebagian besar digunakan pemerintah daerah untuk gaji pegawai dan untuk tunjangan profesi guru. Kalau dijumlah, maka biaya untuk PNS pada 2013 ini adalah Rp547,1 triliun atau sepertiga dari total belanja negara sebesar Rp1.683 triliun.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Prasetyantoko, gaji PNS telah membebani APBN hingga harus dikurangi lewat pemangkasan jumlah pegawai. “PNS bisa dikurangi jumlahnya dengan beberapa cara, misalnya mempercepat pensiun. Dengan begitu maka beban APBN akan berkurang,” kata dia kepada Neraca, Senin (13/5).

Cara lain yang bisa dilakukan, lanjut Prasetyantoko, adalah dengan tidak menambah PNS baru, atau mengurangi penambahan. Sementara, yang sudah ada ditingkatkan produktivitasnya. “Kinerja PNS yang ada selama ini terbilang rendah. Kita perlu membuat PNS mempunyai kinerja yang tinggi, baru diberikan gaji yang tinggi. Reformasi birokrasi harus serius dijalankan,” ujar dia.

Mengenai pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan pemerintah, menurut Prasetyantoko, itu hanyalah langkah untuk jangka pendek, sementara untuk jangka panjang sama sekali tidak mengubah apa-apa. “Pengurangan subsidi ini hanya basa-basi, karena tujuannya jangka pendek. Bukan solusi jangka panjang. Idealnya, kurangi belanja pegawai, apalagi kinerja jelek,” kata dia.

Menurut Prasetyantoko, pengurangan subsidi BBM akan menghemat APBN sebesar Rp50 triliun. Jika program Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM) akan menghabiskan dana Rp15 triliun seperti yang disebutkan Menko Kesra, maka sisanya hanya Rp35 triliun. “Penghematan ini hanya akan mengurangi beban defisit fiskal saja, tidak ada tambahan belanja modal,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Moneter, Sistem Fiskal dan Kebijakan Publik, Hariyadi Sukamdani menjelaskan bahwa pemerintah telah salah mengambil langkah atas kenaikan BBM. Pasalnya pengusaha sudah mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM sejak 2011. \"Saat ini bisa dilihat banyak penolakan terhadap pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena mendekati tahun pemilu,\" ujarnya, kemarin.

Menurut dia, ada hal yang lebih perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu membenahi infratruktur. Pasalnya infrastruktur menjadi urat nadi dalam distribusi barang. \"Membagikan BLSM menjelang pemilu hanya akan menguntung beberapa pihak dan penggunaannya serta sasarannya lebih banyak yang tidak tepat. Akan tetapi kalau digunakan untuk infrtasruktur maka alur distribusi barang akan menjadi lancar dan harga-harga barang pun akan semakin murah,\" ucapnya.

Tak hanya itu, logistic performance indeks Indonesia juga masih kalah dibandingkan dengan negara lainnya. Hal itu disebabkan salah satunya dari infrastruktur. Sementara itu, di daerah juga banyak yang membutuhkan infrastruktur. Ia juga menyesali pemerintah masih mengalokasikan sebagian besar APBN untuk pegawai negeri yang jumlahnya hanya 4 juta orang. \"Alokasi APBN ke pegawai negeri cukup besar akan tetapi tidak diimbangi dengan pelayanan,\" ucapnya. 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk bantuan kepada orang miskin yang bernama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) lantaran kenaikan harga BBM. \"Nantinya setiap warga yang dikatagorikan berpendapatan rendah akan mendapatkan dana dari pemerintah sebesar Rp150 ribu sampai 4 bulan ke depan,\" ungkap Agung.

Menurut dia, ada sekitar 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang akan menerima kucuran BLSM atau mencapai 62-65 juta jiwa. \\\"Itu berarti hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah,\\\" ucapnya.

Dia menyebut bahwa data penerima BLSM akan dipertajam oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BLSM diberikan kepada yang berpendapatan Rp 10.000 dalam sehari. Dana tersebut diambil dari APBN.

Agung menambahkan, BLSM merupakan salah satu program kompensasi yang mendapatkan pro-kontra publik selama ini. Tiga program lainnya disalurkan melalui kementerian dan lembaga, yakni bantuan siswa miskin melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beras miskin (raskin) melalui Bulog, dan Program Keluarga Harapan melalui Kementerian Sosial. Oleh karena itu, BLSM disalurkan melalui kantor pos dan format ini diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada pemerintah.

Pembatasan BBM

Di tempat terpisah, pengamat perminyakan Kurtubi menilai, pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi terkoreksi secara signifikan menyusul rencana pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi yang akan berbarengan dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Pertumbuhan ekonomi kuartal-I 2013 sebesar 6,02% atau terendah sejak kuartal-IV 2010 dia yakini bakal semakin merosot seiring dengan rencana kebijakan tersebut. “Aktivitas perekonomian masyarakat akan terhambat dan macet. Kegiatan ekonomi terganggu, pertumbuhan ekonomi bisa menurun,\" ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah tetap berencana memasang Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi mulai pertengahan tahun ini untuk membatasi pembelian BBM. Terhitung mulai Juli 2013, pemerintah lewat pernyataan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo berencana membatasi pembelian BBM untuk mobil dan sepeda motor. Dia mengatakan, berdasarkan kebutuhan, sepeda motor hanya boleh membeli 0,7 liter per hari, sedangkan mobil pribadi 3 liter per hari.

Di mata Kurtubi, kebijakan tersebut salah dan asal-asalan. Itu sebabnya, dia menyarankan pemerintah untuk membatalkan rencana kebijakan yang dia nilai tak masuk akan tersebut. Terlebih jika rencana itu direalisasikan, menurut keyakinan Kurtubi, maka bakal terjadi ketegangan antara pengguna kendaraan bermotor dengan petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Alasannya, pengguna kendaraan tak ingin kehabisan bensin di tengah jalan, sementara petugas akan bersikeras membatasi pembelian BBM. \"Akan terjadi ketegangan antara petugas pompa bensin dengan rakyat,\" ujarnya.