Rencana Investasi Terhambat Akibat Perizinan

Selasa, 14/05/2013

NERACA

Palangkaraya - Rencana investasi senilai Rp18,6 triliun di Kalimantan Tengah terhambat proses perizinan sehingga aktivitas usaha itu belum bisa terealisasi. "Sebagian besar kendala yang dihadapi para investor saat ini masih berkutat pada masalah perizinan," kata Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Kalteng, Lenny I Simon, di Palangkaraya Kalimantan Tengah, pekan lalu. Dia mengatakan, hingga Maret 2013 rencana investasi asing yang akan ditanamkan di Kalteng mencapai Rp15,9 triliun. Namun rencana itu belum juga terealisasi karena terbentur masalah perizinan. Selain itu terdapat pula investasi dalam negeri sebesar Rp2,7 triliun mengalami hal yang sama. Menurut Lenny, perizinan yang dimaksud terkait beberapa hal di antaranya masalah rencana tata ruang yang tidak jelas.

"Masalah rencana tata ruang dan izin lokasi ini yang paling dominan, selebihnya masalah kesiapan dari investor itu sendiri, banyak hal yang harus dikerjakan sebelum memulai usahanya," ujarnya. Data BPMDP Kalteng menunjukkan, rencana investasi terbesar yang belum terealisasi terdapat di sektor industri kimia. Nilai investasi yang direncanakan masuk sebesar Rp17,7 triliun hingga Maret 2013. Selanjutnya investasi sebesar Rp11,63 triliun yang direncanakan masuk di sektor perkebunan, juga belum bisa terealisasi karena faktor perizinan. Menurut rencana, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA), termasuk juga rencana investasi senilai US$415 juta belum terealisasi di sektor ini. Investasi asing lainnya yang menunggu perizinan di sektor industri minyak sebesar Rp1,62 triliun dan US$913 juta. Selanjutnya di sektor pertambangan, direncanakan ada investasi asing sebesar Rp993 miliar.

Di sektor kehutanan, investasi asing rencananya akan masuk sebesar Rp419,5 miliar dan US$18,411 juta pada Maret 2013, industri karet remah investasi asing rencananya akan masuk sebesar Rp24,8 miliar. Untuk penanaman modal dalam negeri, di sektor jasa-jasa rencananya akan berinvestasi sebesar Rp981 miliar, sektor kehutanan sebesar Rp868 miliar, sektor industri kayu sebesar Rp299,9 miliar dan sektor industri karet remah direncanakan investasi masuk sebesar Rp121,6 miliar hingga Maret 2013. Jumlah perusahaan yang beroperasi dan akan beroperasi di Kalteng hingga Maret 2013 sebanyak 422 perusahaan, 160 di antaranya perusahaan nasional, sedangkan 262 perusahaan PMA.

Asal tahu saja, Kepala BKPM Chatib Basri pernah bilang pihaknya akan mempermudah dan mempercepat perizinan investasi. Langkah ini, kata dia, dilakukan dengan mengurangi isian berkas perizinan investasi. Chatib juga mengatakan, akan memangkas jumlah isian dokumen yang tadinya mencapai 38 ke 15 dokumen. BKPM memang rajin memperbaiki pengurusan izin investasi dalam beberapa bulan belakangan ini. Sebelumnya, BKPM juga menerapkan sistem pelacakan pengurusan izin investasi secara online atau Online Tracking System. Melalui penerapan sistem tersebut, maka pada 24 Oktober 2012, setiap investor yang mengajukan izin investasi ke BKPM akan diberikan akses berupa nomor khusus (PIN) yang mereka bisa gunakan untuk memantau proses pengurusan izin investasi mereka di tujuh divisi di BKPM secara online. Penggunaan sistem tersebut memungkinkan investor untuk mengetahui izin investasi mereka terhambat dan kurang berkasnya. Sehingga, mereka bisa mengajukan komplain dan menyelesaikan kekurangan permohonan izin investasi secara online tanpa harus ke BKPM. [ardi]