BRI Uji Coba Branchless Banking di 2 Provinsi

NERACA

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk berencana melakukan ujicoba branchless banking atau unit pelayanan bank tanpa kantor fisik. Sekretaris Perusahaan BRI, Muhammad Ali mengatakan, pihaknya saat ini telah memiliki konsep untuk pelaksanaan program ini, salah satunya konsep hybrid yang akan digandeng dengan Telkom dan mengarah ke Telkomsel. \"Jadi, layanan pembayaran akan melalui telepon selular. Selain menggunakan telepon seluler, kami juga menggunakan password dan token dengan batas waktu tertentu,\" kata Muhammad Ali di Jakarta, Senin (13/5). Dia juga menambahkan, akan terdapat dua macam agen yang tergabung di branchless banking BRI ini, antara lain agen internal yang terdapat di Teras BRI dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC). Sedangkan untuk agen eksternal adalah kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi.

Produk yang di uji cobakan dalam proyek ini antara lain, uang elektronik atau e-money untuk perusahaan telekomunikasi. Sedangkan untuk perbankan, produk tabungan tanpa biaya dan pemberian bunga, serta produk e-banking dan penyaluran kredit mikro. Ali mengaku, walaupun tanpa kantor fisik, branchless banking akan tetap berhubungan dengan bank. Branchless bankingBRI akan melayani transfer dana serta tarik tunai. \"Untuk menabung harus ke cabang,\" tambahnya.

Namun, dia mengatakan pihaknya belum membuat target khusus dalam uji coba branchless banking tersebut. Menurut rencana, BRI akan melakukan uji coba ini di dua provinsi, Jawa Timur dan Bali. Khusus Jawa Timur, lanjut Ali, BRI akan menjelajah Kabupaten Banyuwangi Kecamatan Muncar, Sempu dan Ronggojampi. Sementara untuk di Bali, BRI akan memasuki Kabupaten Singaraja. \"Kami belum bisa menentukan kecamatan mana yang akan dimasuki. Tapi, populasi masyarakat daerah tersebut terhitung banyak dan ditunjang dengan infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan konsep branchless banking,” terang dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan pedoman umum uji coba aktivitas jasa sistem pembayaran perbankan terbatas melalui unit perantara layanan keuangan atau UPLK di delapan wilayah sebagai bagian pengembangan sistem inklusi keuangan. Bank sentral menetapkan waktu uji coba sistem branchless banking tersebut hingga November 2013. BI memperkirakan ada beberapa indikator yang menjadi alat ukur keberhasilan uji cobabranchless banking, antara lain seberapa besar peningkatan tabungan bank, penggunaan layanan jasa keuangan, dan perlindungan terhadap nasabah. Proyek uji coba ini rencananya dilakukan BI selama Mei - November 2013. disini, Bank atau perusahaan telekomunikasi dapat memilih wilayah yang telah ditetapkan BI untuk menjadi target uji coba program ini. Kedelapan provinsi itu antara lain, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. [sylke/ria]

BERITA TERKAIT

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI - Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ NERACA Sukabumi - Demi…

Bantu Pesantren di Pandeglang - BRI Salurkan Dana CSR Capai Rp 500 Juta

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) pada dunia pendidikan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)…

Gelar Jambore Nasional Pertama, BBC Berikan CSR BRI Peduli di Wonosari

Gelar Jambore Nasional Pertama, BBC Berikan CSR BRI Peduli di Wonosari NERACA Yogyakarta - BRI Bikers Comunity (BBC) untuk pertama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…