NERACA

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan kebobrokan yang dilakukan DPR RI. Untuk kali ini, Fitra mengungkap adanya proyek perawatan pemeliharaan instalasi, mekanikal dan elektrikal Gedung DPR senilai lebih Rp50 miliar di tahun 2013 ini. Kemudian Fitra menilai proyek-proyek ini kelihatan mahal, aneh dan tidak masuk akal. \"Aneh, ada pekerjaan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi, mekanikal dan elektrikal sampai hampi mencapai Rp50.819.521.000,\" kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi kepada Neraca, Senin (13/5).

Uchok menjelaskan, proyek itu digunakan untuk perawatan gedung-gedung di kompleks parlemen. Seperti di gedung Nusantara I, adanya penggantian mesin pendingin AC di gedung Nusantara I sebesar Rp16 miliar dan pengadaan compressor chiller AC sebesar hampir Rp3,3 miliar.

“Sementara itu, di gedung Nusantara II, ada penggantian conference system di ruang rapat paripurna sebesar Rp18,8 miliar, pemasangan conference system ruang rapat Komisi I dan Komisi VIII serta portable sound system sebesar Rp2,152 miliar,” ujarnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan juga ada pemeliharaan alat pendingin sebesar hampir Rp8,177 miliar dan pergantian trafo gedung DPR RI sebesar Rp2,4 miliar. \"Proyek tahun 2013 ini disebut proyek aneh-aneh, karena dalam lelangnya selalu memenangkan penawaran yang paling tinggi,\" ungkapnya.

Uchok mengatakan, salah satu alasan proyek tersebut disebut aneh karena proyek serupa pernah dikerjakan belum lama ini. Ditambahkan fakta bahwa pemenang proyek bukanlah penawar terendah

. Dirinya memberikan contoh proyek penggantian trafo di DPR pernah dilakukan pada anggaran tahun 2011. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I tahun 2012, untuk tahun anggaran 2011 sudah ada pekerjaan penggantian trafo. Harga perkiraan sementara (HPS) yang dipakai saat itu sama dengan HPS proyek yang sama pada tahun ini senilai Rp2.091 miliar dan yang memenangkan tender adalah PT APU yang menawar Rp2,08 miliar.

\"Padahal, masih ada perusahaan yang penawarannya rendah dan murah, seperti PT ONP sebesar Rp1.983.480.235, dan PT TJUT sebesar Rp2.061.171.000, namun dikalahkan oleh panitia lelang,\" paparnya.

Kemudian Uchok menjabarkan untuk proyek penggantian dan pemeliharaan pendingin di Gedung Nusantara I DPR yang masing-masing senilai Rp16 miliar dan Rp8,177 miliar, dia berpendapat tidak masuk akal. \"Hal yang paling aneh, proyek mereka selalu ada yang bernama anggaran untuk pemeliharaan. Tetapi jika sudah dibeli dan jadi milik pemerintah, selalu rusak, atau diganti. Jadinya uang untuk pemeliharaan selama ini dipakai untuk apa?\" katanya.

Lebih lanjut lagi, dia mengatakan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh DPR terlalu besar, sebenarnya bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil. Anggaran pemeliharaan gedung DPR itu sangatlah besar dan tidak masuk akal yang sulit diterima oleh masyarakat. \"DPR mempunyai proyek-proyek yang aneh-aneh karena mahal dan di luar akal sehat publik,\" tandasnya.

Dia pun menghimbau, lebih baik proyek-proyek aneh di DPR ini dihentikan terlebih dadulu. Apalagi, banyak keanehan-keanehan dalam pelaksanaan proyek ini. \"Masak sih proyek untuk penggantian conferensi system di ruang rapat paripurna II gedung Nusantara II sampai menghabiskan anggaran sebesar Rp18,8 miliar. Jadinya mencurigakan proyek ini dalam menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),\" katanya.

Uchok pun menambahkan apabila semua gedung DPR ingin serba bagus tetapi dia menyangsikan karena rapat-rapat anggota DPR masih dilakukan di hotel-hotel mewah.

\"Hal ini menjadi mubazir karena fasilitas gedung DPR yang serba mewah tersebut. Lebih baik, alokasi anggaran untuk proyek-proyek aneh diatas sebesar Rp 50 milyar itu direlokasi untuk perbaikan fasilitas Gedung pengadilan yang panas, pengap, dan tidak nyaman. Agar, siapa tahu, ada anggota dewan jadi terdakwa dipengadilan, menjadi nyaman dan ruangnya dingin lantaran ber AC saat menjalani proses hukum,\" katanya menyindir.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Fitra untuk melaporkan proyek yang dianggap aneh itu ke aparat penegak hukum. Dia manyatakan, cara itu perlu dilakukan agar tidak timbul prasangka terhadap proyek-proyek yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPR. \"Jika terdapat temuan, saya setuju dibuka ke publik dan dilaporkan ke KPK,\" kata dia.

Menurut Pramono, berdasarkan audit BPK, Sekjen DPR sudah tiga tahun memperoleh status wajar tanpa pengecualian. \"Jika terdapat temuan proyek yang aneh dan janggal, saya dorong Fitra untuk laporkan ke penegak hukum,\" ujarnya.

Pramono pun menjelaskan proyek-proyek yang dikerjakan Sekjen DPR merupakan usulan Badan Urusan dan Rumah Tangga DPR. Kemudian usulan ini dilaporkan ke sidang paripurna DPR. Dikarenakan proyeknya banyak, tidak semua angka secara detail dilaporkan ke sidang paripurna. “Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, sebaiknya dilaporkan ke penegak hukum,” ungkapnya. mohar/rin